Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora NALAR: Journal Of Law and Sharia
Ahmad Yasin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri Rahmat Akbar; Ahmad Yasin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i1.34

Abstract

Diaturnya mediasi dalam peneyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum yang dianut di Indonesia. Mediasi biasa diterapkan dalam peneyelesaian masalah privat, namun diadopsi untuk menyelesaikan sangketa disharmonisasi norma hukum. hal tersebut menuai penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang mengatur mediasi secara umum. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkritisi dan memberikan saran terhadap perbakaikan pengaturan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan isu hukum bahwa terdapat ketidak sesuaian norma dan/atau prinsip hukum. dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa terdapat ketidak sesuaian pengunaan mediasi dalam praktik di Indonesia. mediasi yang diterapkan dalam hukum privat dicoba untuk diadopsi dalam penyelesaian masalah regulasi hal tersebut mendapat penolakan. Selinitu tidak terdapat norma yang memerintahkan harmonisasi peraturan Menteri untuk diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019.
ASPEK HUKUM ARISAN STUDI TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN PADA KELOMPOK DAGING DI KELURAHAN RONTU KOTA BIMA Ahmad; Angga Paramita; Dati Amaliyah
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.304 KB)

Abstract

Group social gathering activities in the community are now institutionalized as a habit to help each other among others on the basis of mutual trust. The purpose of this study is to try to uncover the legal arrangements for the social gathering and the legal consequences that occur when the arisan member defaults. The research method used is empirical legal research with a sociological approach. The results of the study show that arisan activities have not been legally regulated, while in the event of a default, they can be subject to forced collection and criminal charges of embezzlement.
SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BIMA Ahmad Yasin; Damhuji; Dati Amaliyah
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2: Desember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.869 KB)

Abstract

In overcoming the rampant conflicts that occurred in Bima Regency, of course, it is not enough to rely solely on legal instruments, but it is also necessary to examine the root of the problem thoroughly, including aspects of education, economy, politics, social and culture. With reference to the background of the problem above, the problem in this study is how to find the right solution to deal with social conflicts in Bima Regency with the aim of knowing the efforts or steps taken in resolving social conflicts in Bima Regency. This research is an empirical legal research, the approach used is a sociological perspective. The data source is field data, the method used is structured interview and observation, and the data analysis technique used is the deductive method. The solution to resolving conflicts or brawls between villages can be done in the following ways, such as building a synergistic and strong cooperative relationship between all parties, from the government, security forces, universities, media, private sector, and the community supported by sufficient budget to carry out these activities. mediation, dialogue, empowerment/training, and education for the younger generation, conducting raids and sweeping homemade weapons, arrows and sharp weapons, eradicating provocations and thuggery, stopping drug trafficking, gambling, and night entertainment, enforcing the law quickly and fairly, minimize the practice of KKN in government and society, and build a professional and fair system in distributing economic resources, such as building a professional Bazda.
URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN SEBUAH PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF Ahmad Yasin; Dati Amaliyah
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 9: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.6 KB)

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan perda yang partisipatif dan untuk mengetahui faktor faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembentukan perda yang partisipatif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan bahwa urgensi kehadiran naskah akademik dalam menyusun suatu peraturan daerah adalah suatu hal yang sangat penting demi mewujudkan terciptanya peraturan daerah yang partisipatif. Bahwa dalam pembentukan peraturan daerah haruslah merujuk pada naskah akademik. Apabila tidak disertakannya naskah akademik dalam pembentukan suatu peraturan daerah dapat mengakibatkan rentannya tercipta sebuah produk peraturan daerah yang prematur dan cacat baik cacat formil maupun materiil. Ketiadaan naskah akademik dalam pembentukan suatu peraturan daerah menjadi faktor utama yang menjadi hambatan terciptanya peraturan daerah yang partisipatif tersebut. Hal ini dikarenakan naskah akademik pada dasarnya dibentuk dengan menyesuaikan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu apabila suatu peraturan tidak disertai naskah akademik maka akan menjadi sebuah produk hukum yang memiliki kemungkinan tidak akan sesuai dengan aspirasi mapun harapan masyarakat sehingga sulit diterima oleh masyarakat sendiri.
Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa Ahmad Yasin; Ulfa Widayati; Jufrin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap realisasi pembentukan peraturan desa sebagai pengejawatahan amanah peraturan yang berlaku diwilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Bima. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap faktor-faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (factual approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ditemukan bahwa 191 desa yang ada di wilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Bima belum ada perdes inovasi kecuali perdes APBDes untuk setiap anggaran.
Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima Ahmad Yasin; Ulfa Widayati; Juhriati; Dati Amaliyah
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 2 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh daerah dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah tersebut. Sehingga daerah khususnya Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerahnya sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya masing-masing yang dalam pembentukannya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi, realita pembentukan perda khususnya di Kabupaten Bima sejauh ini terkesan tidak efektif dan selalu berlarut-larut serta menghabiskan waktu yang lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Fakta (Factual Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi hubungan kewenangan antara legislatif dan eksekutif serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hubungan kewenangan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bima dalam pembentukan peraturan daerah di rentang waktu lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perda yang dapat dihasilkan kedua lembaga hanya mampu menghasilkan 31 perda dengan rincian 13 perda berasal dari usul eksekutif, sedangkan 5 perda dari usul inisiatif DPRD serta 13 perda wajib yang setiap tahunnya lebih didominasi penurunan atas perda yang dihasilkan
Co-Authors Angga Paramita Damhuji Dati Amaliyah Dati Amaliyah Dati Amaliyah Jufrin Jufrin Juhriati Juhriati Rahmat Akbar Widayati, Ulfa