Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Gatot Teguh Arifyanto; Andi Hakim Lubis; Abdul Hakim Siagian
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 11 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10259205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat; dan penulis akan mengkonstruksi pandangan hukum Islam tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk menganalisis permasalahan penelitian dan mengkonstruksi hasil penelitian, penulis menggunakan alur metodologis penelitian hukum empiris, karena itu, bahan hukum penelitian ini bersumber langsung dari subjek peneltian lewat wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat, walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di peradilan agama yang berlaku di Indonesia, namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Stabat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi faktor para pihak yang berperkara dan faktor dari oknum yang tidak bertanggunga jawab seperti calo dan pelaku pungli. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pandangan Islam, dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas, sesuai juga dengan dalil maslahah mursalah. Maslahah mursalah di sini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.
Perspektif Antropologi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melayu Gatot Teguh Arifyanto; Andi Hakim Lubis
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10259118

Abstract

This article aims to uncover alternative dispute resolutions from the perspective of the traditional and cultural institutions of the Malay community, Medang Deras District. To construct the research objectives, empirical legal research was conducted. This is because the primary research data are the words and actions of the research subjects. Based on the findings in the field, viewed from the perspective of legal anthropology, the alternative dispute resolution carried out by the Medang Deras Malay community is a combination of mediation and negotiation. This alternative is considered more effective and efficient than the litigation pathway. In this case, mediation and negotiation as traditional and cultural institutions of the Medang Deras Malay community are primarily determined by a neutral third party, termed obay.