Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Pati, Agustinus
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso) Kawengian, Alttya; Pati, Agustinus; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang alokasi dana desa di Desa Tempok Kecamatan Tompaso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengeksplorasi permasalahan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia aparat/petugas dalam mengimplementasikan alokasi dana desa masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komunikasi yang dilaksanakan oleh implementor alokasi dana desa yakni perangkat desa, berjalan dengan baik, hubungan antara 1 perangkat dengan perangkat yang lain dan pimpinan berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Pelibatan masyarakat serta stakeholder terkait juga telah dilaksanakan guna keberhasilah kebijakan, dan sikap yang ditunjukkan oleh perangkat desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa sudah baik, namun perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan serta komitmen yang kuat perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KARTU KELUARGA (KK) DI DESA SOANA MASUNGI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT Ofa, Syeni; Pati, Agustinus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sejak reformasi dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Kepala desa dituntut untuk dapat bersikap secara professional dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terkesan tebang pilih, sehingga munculnya paradigma negatif bahwa pelayanan publik dirubah dari dilayani menjadi melayani dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelayanan publik di Desa Soana Masungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat yang dianggap berhasil. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap pembangunan desa adalah keperdulian kepala desa terhadap aspirasi masyarakat desa. Bapak Eben Haeser Bawues selaku kepala desa Soana Masungi telah membuktikan bahwa, bekerja dengan ikhlas, akuntabel dan transparan, sesungguhnya harapan-harapan masyarakat dapat terakomodasi secara baik. Dengan mengedepankan etika berpemerintahan yang baik dan benar, maka masyarakat desa dapat memberikan kontribusi positif dalam setiap pembangunan desa. Agar pemerintah desa dapat terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, maka dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa dalam melaksnakan perannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yakni dapat bekerja secara akuntabel dan transparan.Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pelayanan Publik, Kartu Keluarga.
PERANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MINAHASA UTARA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA (Suatu Studi di Desa Nain, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara) Daud, Ardhiansya; Pati, Agustinus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan pariwisata serta peranan pemerintah daerah dan peningkatan jumlah wisatawan di daerah kabupaten Minahasa Utara terus mendorong meningkatnya kebutuhan wisatawan akan fasilitas yang menunjang, serta sarana dan prasarana. Pariwisata juga dapat meningkatkan pola pikir yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peranan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan potensi objek wisata pantai Bungin Nain dan pulau Nain. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik prosedur pengumpulan (Observasi Lapangan), Instrument wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, tersruktur dengan pedoman dan Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan pemerintah daerah (dinas pariwisata dan kebudayaan) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara lebih khusus pulau Nain Kecamatan Wori, melengkapi sarana serta prasana penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata-wisata yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, partisipasi masyarakat dan koordinasi pemerintah dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dan, lokasi geografis objek wisata, serta minim dan tidak terpusatnya informasi. Selain itu, dari hasil penelitian berikutnya terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara seperti kurangnya dana, kontroversi kepemilikan lahan kawasan wisata, belum adanya investor, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta minimnya sumber daya manusia.Kata Kunci : Pengembangan, Potensi Wisata.
POLITIK EKOLOGI EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM BATU PUTIH KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH Ramadhani, Nurul Hasanah; Pati, Agustinus; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekowisata oleh beberapa kalangan, dipercaya menjadi solusi untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian alam. Sebagai salah satu konsep pembangunan, ekowisata merupakan arena kontestasi berbagai stakeholder yang dalam pengambilan keputusannya tak jarang tidak melibatkan semua stakeholder di dalam proses, memicu konflik. Dengan menggunakan metode kualitatif, juga, wawancara informan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini hendak mendeskripsikan praktik ekowisata yang berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih menggunakan pendekatan politik ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara alam dan masyarakat dalam bentuk akses dan kontrol sumberdaya beserta implikasinya terhadap lingkungan dan penghidupan berkelanjutan dengan mengindentifikasikan sejumlah stakeholder kunci beserta perspektif mereka tentang praktik ekowisata yang berlangsung beserta pengelolaannya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai ekowisata, khususnya menyangkut pembangunan di TWA Batu Putih: otoritas pengelola maupun Pemerintah Kota Bitung mengambil titik tekan pada implikasinya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, sedang masyarakat dan LSM mengutamakan proteksi sumberdaya alam. Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi mengenai rencana atau program pembangunan di TWA Batu Putih, yang menyebabkan konflik horizontal hingga apatisme masyarakat terhadap program otoritas pengelola TWA Batu Putih. Sebagai upaya memperkuat kapasitas individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan konservasi dan ekowisata, masyarakat Batu Putih Bawah menjalin kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintahan. Kata Kunci : Ekowisata, Politik Ekologi.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Suatu Studi di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe) Pehingirang, Vaghelina; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah atau seringakali disebut dengan Pilkada adalah merupakan suatu sarana yang dalam pelaksanaanya diselenggarakan atas asas langsung,umum,bebas,rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar tahun 1945. Pilkada bukanlah suatu capaian atau tujuan dari suatu pemerintahan melainkan hanyalah sebuah sarana dimana dengan lahirnya sebuah sistem pilkada atau pemilu bisah digunakan sebagai kontrol kehidupan berpolitik rakyat. Tetapi lebih dari itu tujuan yang sebenarnya yang hendak dicapai dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan bangsa yang tertuang didalam Undang–Undang Dasar 1945.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik di Kecamatan Manganitu Selatan dengan melihat pada bentuk partisipasi politik pemberian suara,mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengali lebih dalam informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang hendak diteliti.Hasil Penelitian ini menunjukan tingkat Partisipasi Politik Pemilih Kecamatan Manganitu Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi,hal ini dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pemilih atau masyarkat dalam pemberian suara,menghadiri rapat umum atau kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim sukses yang ada.Selain itu juga salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan pemilih atau masyarakat yaitu menjadi anggota dari partai politik baik sebagai tim sukses serta simpatisan.Kata Kunci : Demokrasi, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.
Co-Authors Benjamin, Gabriela Ribka Benjamin, Morin Bringan, Dafit Datunsolang, Noval Daud, Ardhiansya Frans Singkoh, Frans Hanibe, Glandy Michael Kaawoan, Johannis Kasenda, Ventje Kawengian, Alttya Kere, Debby Natasia Kimbal, Alfon Lambey, Trintje Markus Kaunang, Markus Maxi Egeten Ofa, Syeni Pangemanan, Sofia Pehingirang, Vaghelina Pusida, Rianto Rachman, Ismail Ramadhani, Nurul Hasanah Sangari, Celtis Lativolia Sasue, Esterlita Cony Tulung, Trilke Wowor, Alfa Zefanya