This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Kasenda, Ventje
Sam Ratulangi University

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN PADA KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA Mulugol, Eneas; Rondonuwu, Arpi R.; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Drs.Arpi .R.Rondonuwu,Msi (II) Drs.V.Kasenda,MSi .Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan di Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih kurang baik, hal ini akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Tujuan penelitian ; Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika. Pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut : untuk mencegah konflik, untuk mencegah persaingan, mencegah double ours dan pemborosan, mencegah kekosongan ruang atau waktu, mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriftif kualitatif tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama. Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama 5 orang informan menyatakan sangat baik; 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi, Pemerintahan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TALIKURAN BARAT KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Onibala, Merry; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPartisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah, karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada tahap evaluasinya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap implementasi pembangunan infrastruktur, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih banyak masyarakat yang bermasa bodoh atau tidak ingin mengetahui laporan dari pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT Lumintang, Franni Brayen; Lapian, Marlien Tineke; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTata cara pelayanan publik yang ada disetiap daerah tentunya berpengaruh pada setiap kabupaten/kota terlebih kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten, dimana kecamatan merupakan daerah administratif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lansung.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan Barat dengan tujuan untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik, dengan metode kualitatif dimana informan penelitian adalah Camat, Kepala seksi Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pelayan publik dikecamatan Kawangkoan Barat cukup baik dan faktor penunjang keberhasilan kepemimpinan dari camat bukan hanya pada sumber daya manusia yang berkualitas tetapi juga dengan peralatan yang menunjang dapat menjadikan pemerintahan yang baik oleh camat, dari fokus penelitian yang ditetapkan pada proses pelayanan public masih ada masalah masalah yang ada dikantor kecamatan antara lain disiplin waktu dan proses pengurusan yang memakan waktu sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Kepemimpinan Camat, Pelayanan Publik.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN ATLET DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Manoy, Handel Deos; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah mempunyai fungsi melakukan pemberdayaan, pengaturan, pelayanan, dan pembangunan. Maka pemerintah daerah harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi pemerintah yang ada. Sesuai dengan fungsi pemerintah, maka Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kegiatan olahraga, dari setiap warga masyarakat dan juga bisa berguna untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkuialitas, sehat, jasmani dan rohani dan mampu bisa memberikan keamanan dan perdamain lewat keolahragaan. Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahklan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Seksi Olahraga, Kepala Bidang Perencanaan, Atlet dan pimpinan oraganisasi olahraga di Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet sudah cukup baik. Dapat dilihat dari unsur pemerintah daerah yang sudah menyediakan bantuan anggaran buku tabungan bagi atlet berprestasi.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembinaan Atlet.
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA Sulangi, Glendy; Lumolos, Johny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGaya kepemimpinan yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan trasnformasional. Kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil”. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bahwa Gaya Kepemimpinan Hukum Tua belum sepenuhnya menunjukan Gaya Kepemimpinan Transformasional, Hal itu dilihat dari Gaya Kepemimpinan seorang Hukum Tua yang seharusnya memimpin secara demokratis namun seringkali masih Otoriter atau mengambil keputusannya sendiri tanpa mengadakan musyawarah mufakat. Dilihat juga dari segi memotivasi para Perangkat Desa, Hukum Tua belum bisa sepenuhnya memberikan motivasi kepada Perangkat Desa, dapat dilihat juga dari SDM yang ada di Desa dimana belum ada pelatihan khusus untuk para Perangkat Desa agar dapat meningkatkan kinerja Para Perangkat Desa dan Hukum Tua juga masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun untuk kinerja para Perangkat Desa, Hukum Tua juga masih kurang dalam hal memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerja
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANOTONGKOR KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA Mawitjere, Intania Nella; Mantiri, Michael; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberian wewenang kepada desa dalam mengelola dana yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun pada kenyataan yang sering terjadi bahwa pengelolaan alokasi dana desa belum sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, kepala jaga, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setujui oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (Studi di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) Mawara, Raflee; Sambiran, Sarah; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara apa yang digunakan pemerintah untuk menanggulang peredaran minuman keras, dan untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh penegek hukun dalam upaya mengendalikan peredaran minuman keras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat–tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait, dan peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di desa Pakuweru hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan presiden tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras belum pernah dilakukan.Kata Kunci: Peran Pemerintahan, Penanggulangan, Peredaran Miras
EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA KLABAT KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Manua, Geby; Sumampouw, Ismail; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepemimpinan yang efektif dari seorang kepala desa sangat diperlukan, salah satunya dalam rangka membina suatu masyarakat yang ada di desa. Pembinaan masyarakat di desa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dengan melihat kondisi masyarakat yang ada. Saat ini masalah ketenteraman dan ketertiban di masyarakat merupakan satu hal yang penting dalam keberlangsunga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban dipandang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan Kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Klabat Kecamatan Dimembe. Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitianya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe sudah baik dilihat dari beberapa indikator pengukur yaitu melalui Sifat dan kualitas pemimpin, Kecakapan/Kemampuan, Sifat Hubungan Antara Pemimpin Dengan Bawahan, serta Kemampuan dan Tingkat Kematangan Bawahan. Namun dalam penelitian ini ditemui kendala yang ada yaitu kurangnya pendekatan dan komunikasi dari pemerintah dan masyarakat yang ada, mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan kepala desa, serta masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban di desa.Kata kunci: Efektivitas, Kepemimpinan, Pembinaan Kemasyarakatan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Soeda, Elfira Soeda; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah dilakukan seperti mengadakan even-event atau festival-festival dalam rangka mengeksplore pesona wisata yang ada di Kabupaten Talaud. Promosi wisata terus dilakukan baik lewat media sosial,media cetak dan media TV nasioalKata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Rantumbanua, Chrisman Arol; Kasenda, Ventje; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta pemerintah desa untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal.Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.