Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur Siti Hidayatul Jumaah; Dhea Candra Dewi; Fitriah Kartini; Novinaz Benita
JURNAL ABDI MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN (JAMIN) Vol 1, No 2 (2022): Juni
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jamin.v1i3.9121

Abstract

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural. Pekerja migran yang tidak berdokumen lengkap biasanya akan menghadapi masalah yang serius karena rawannya perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Dengan mudahnya akan terjadi tindakan yang tidak manusiawi, sangat rentan mendapatkan pelanggaran hak asasi, mengalami kerugian serta masalah lainnya. Tujuan pengabdian ini yakni ketercapaian target kegiatan melalui kegiatan sosialisasi, memperkenalkan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang adanya regulasi tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah pekerja migran yang tidak sesuai prosedural dan juga memberikan informasi tentang adanya regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia kepada masyarakat di Desa. Secara umum hasil dari sosialisasi yang dilakukan yakni masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, mereka juga  dapat menguasai materi tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang disampaikan secara praktis. Ketepatan materi yang disampaikan sekiranya tepat sasaran sesuai mayoritas penduduk di Desa Bagik Payung Kabupaten Lombok Timut yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Harapannya materi yang disosialisasikan mudah diaplikasi dan berguna sebagai bekal dalam proses bekerja selanjutnya.
PERBANDINGAN REGULASI: IMPLEMENTASI PERMENDAGRI DAN INMENDAGRI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dhea Candra Dewi; Nidya Putri Syahida; Vidya Yanti Utami
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 2 (2025): Nusantara Hasana Journal, July 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i2.1544

Abstract

In the national development planning system as well as the regional  government system, a regulation is present as a guideline to facilitate the policy implementation process so that it can be  implemented properly. Regulation or development planning policy is one of the important instruments to ensure a directed, measurable and participatory development process. The purpose of this study is to compare two regulations that are the main points of reference in the regional development planning process. The research used is library research using written materials such as manuscripts, books, newspaper and other documents. And then compiled, analyzed using comparative content analysis techniques and the concluded. This study found that the comparison between the regulation of Permendagri 86/2017 and Inmendagri 2/2025 reflects that there is a shift in the regional development planning paradigm from a manual and decentralized to a digital and centralized approach. In additions, normatively the changes between these two regulations show high strategic effectiveness because they are in line with the direction of national development which encourages institutional improvement.