Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Legislasi Indonesia
Tb Rifat
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif Sumodiningrat, Aprilian; Helmi, Azuan; Rifat, Tb
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.879

Abstract

Permasalahan obesitas regulasi, merupakan permasalahan kompleks dalam kondisi perundang-undangan di Indonesia, yang tidak hanya dapat mengganggu iklim investasi, namun berimbas pula pada efektivitas regulasi, serta ketidak sinkronan hingga tumpang tindih aturan di dalamnya. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan satu sama lainnya dalam relasi hirarki vertikal maupun horizontal, hingga rendahnya kualitas regulasi yang ada, merupakan permasalahan yang masih belum menemukan titik penyelesaian. Gagasan pembentukan badan regulasi nasional diharapkan dapat mampu menjawab tantangan penataan regulasi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini setidaknya memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah desain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi? (2) Bagaimanakah mekanisme peninjauan dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, akan menggunakan metode analisa yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, serta menghadirkan analisa dengan kajian doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2019, yang mengamanatkan pembentukan badan regulasi nasional merupakan peluang untuk menjawab tantangan penataan regulasi agar dapat lebih tersinkronisasi dan harmonisasi, serta mendukung efektivitas dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah komando presiden.
THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN DECIDING DPT DISPUTES AND THE IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 102/PUU-VII/2009 Rifat, Tb
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i1.515

Abstract

The background of the problem in this research is related to the Constitutional Court Decision Number 102/PUU-VII/2009 which is a significant breakthrough in the Indonesian legal system, particularly in relation to guaranteeing citizens' constitutional rights in political participation. This decision regulates the use of population identity for prospective voters who are not registered in the Permanent Voter List (DPT), which was previously not permitted in the provisions of Article 28 and Article 111 of Law No. 42 of 2008. The purpose of this research is to analyze the implications of this decision in upholding justice and the constitutional rights of citizens. The benefit of this research is to provide a deeper understanding of the role of the Constitutional Court in safeguarding the political rights of Indonesian citizens. The method used is a case study with an analytical approach to the Constitutional Court Decision and relevant laws. The results of the study indicate that this decision provides space for prospective voters who are not registered in the DPT to still exercise their right to vote, thus restoring constitutional rights that were threatened with loss. This study highlights the importance of the Constitutional Court decision in safeguarding public political participation and its implications for the electoral system in Indonesia.
Co-Authors Aprilian Sumodiningrat Azuan Helmi Helmi, Azuan Sumodiningrat, Aprilian