Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELAUI PROGRAM BPJS KESEHATAN (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten SITARO) ]]>
<![CDATA[Burung, Faris]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sofia]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan manusia mempunyai sebuah kesehatan dimana seseorang merasa baik dengan fisik dan mentalnya lebih tepatnya sehat yaitu suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan RSUD Lapangan Sawang kepada masyarakat belum sepenuhnya baik di rasakan oleh masyarakat. Yang di ambil berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan di rumah sakit sudah cukup baik, aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang diantaranya seperti luas ruangan yang tidak memadai dengan jumlah kunjungan pasien, tempat duduk di ruang tunggu yang belum memadai dengan jumlah kunjungan pasien. Sarana pendukurng secara kualitas dan kuantitas masih kurang serta pelayanan administrasi yang di nilai masih berbelit-belit dan masih perlu di tingkatkan lagi.Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, BPJS Kesehatan]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) ]]>
<![CDATA[Dauwole, Estepanus]]>;
<![CDATA[Kaawoan, Johannis]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPembangunan ditujukan untuk kemajuan desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan desa harus dapat melihat apa saja yang menjadi potensi dari desa yang dapat diangkat dan dikembangkan sehingga mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik terutama pada sektor ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya sesuai dengan potensi yang ada di setiap desa, maka dalam penyelenggaran pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian secara paripurna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat ataupun penyalur aspirasi dalam perencanaan pembangunan serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa sekaligus mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit sudah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna yang dikarenakan adanya hambatan yang terdapat di dalam desa tersebut.Kata Kunci : Peranan, BPD, Perencanaan, Pembangunan.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO ]]>
<![CDATA[Paat, Evicka]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada tahapan perencanaan Hukum Tua Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan tidak melakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung dan telah menciptakan dampak kurangnya partisipasi masyarakat pada saat implmentasi berbagai program yang sudah ditetapkan pemerintah desa.Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Perencanaan, Pembangunan.]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ransun, Yohanes F.C.]]>;
<![CDATA[Kalangie, Freddie]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKeberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.Salah satu pihak yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan khususnya di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Pembagunan infrastruktur jalan adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional. Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa:“Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran programâ€. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah sangatlah disoroti mengingat jalan merupakan sarana utama yang selalu dipakai oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat menggali lebih dalam dan akurat tentang kinerja organisasi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan terkesan pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya asal-asalan saja.Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Daerah]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Teiwilang, Lihan Agrif]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakTransparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bahawan dalam menjalankan pemerintahan, transparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejauhmana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatam Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Hukum Tua dalam pelaksanakan pembangunan desa pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengtahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Hukum Tua pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan.Kata Kunci: Transparansi, Hukum Tua, Pembangunan.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YAHUKIMO (Studi Kasus di Distrik Hilipuk) ]]>
<![CDATA[Sobolim, Gigison]]>;
<![CDATA[Kaunang, Markus]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKepala Distrik sebagai kepala pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang ada di Distrik Hilipuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan, metode yang digunakan adalah kualitatif dan informan yang dipilih adalah kepala distrik, perangkat distrik, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, hasil penelitian menunjukkan peran Kepaala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah tersebut, dan Kepala Distrik Hilipuk tidak menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena Kepala Distrik selalu meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan dengan alasan urusan yang tidak jelas maka masyarakat selalu mengeluh mengenai keberadaan pemimpinnyaKata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Pembangunan.]]>
<![CDATA[PERAN PANWASCAM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KECAMATAN SARIO ]]>
<![CDATA[Mangundap, Donny Aditya]]>;
<![CDATA[Lapian, Marlien]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwascam terhadap penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di kecamatan Sario, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat kinerja panwascam dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2014 di Kecamatan Sario. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado Tahun 2014 belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu.Kata Kunci: Peran, Panwascam, Pemilu Legislatif]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA (STUDI DI DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT) ]]>
<![CDATA[Jobe, Iandrus]]>;
<![CDATA[Gosal, T.A.M.Ronny]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakKepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.Pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di Desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.Kata kunci: Kepala Desa, Pengelolaan Pasar Desa, Peran Kepala Desa.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM TUA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PERANGKAT DESA (Suatu Studi di Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur) ]]>
<![CDATA[Langoy, Alan]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya meningkatkan disiplin kerja khususnya aparat desa maka salah satu faktor yang berperan adalah kepala desa karena, kepala desa merupakan pemimpin desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari masyarakat langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Upaya Hukum Tua Desa Picuan Satu Dalam Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya aparat menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kualitas sumber daya yang ada di desa Picuan Satu masih rendah terlihat dari kualifikasi Pendidikan serta sudah ada upaya pimpinan yakni hukum tua untuk pengembangan kualitas, serta pengembangan keterrampilan dan pengembangan disiplin bagi perangkat desa di Picuan Satu sudah baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan telah ada upaya dari pihak desa dan kecamatan melaui workshop dan pelatihan-pelatihan seperti computer dan administrasi.Kata Kunci : Upaya, Hukum Tua, Pengembangan, Kapasitas, Perangkat Desa.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA PADA PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF 2014 DI DISTRIK AYAMARU KOTA ]]>
<![CDATA[Kareth, Alfred Jerly]]>;
<![CDATA[Sendow, Yurnie]]>;
<![CDATA[Tompodung, Jones]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPartisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, salah satu kelompok partisipan dalam pemilu adalah generasi muda, namun pada kenyataannya partisipasi politik generasi muda masih terjadi adanya intervensi dari pihak internal maupun internal, hal ini yang terjadi pada pemilihan umum legislatif 2014 di Distrik Ayamaru Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik generasi muda pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Distrik Ayamaru Kota, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat lebih mengeksplorasi permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih muda di Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor pendidikan politik pemilih, lingkungan tempat beraktifitas dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan tempat bergaul. Motivasi para pemilih muda di Distrik Ayamaru masih sangat memprihatinkan karena hanya sekedar ikut-ikutan akibat dari pengetahuan politik yang masih sangat minim, sehingga bentuk partisipasi politik para pemilih muda di Distrik Ayamaru kebanyakan masih bersifat konvensional.Kata Kunci: Partisipasi Politik, Generasi Muda.]]>
