Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Althea Serafim Kriswandaru
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia Asry Ines; Althea Serafim Kriswandaru; Andi Thamrin; Nur Ida; Musiana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6861

Abstract

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaannya, terutama dalam hal degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterapkan untuk mengatur penggunaan SDA, efektivitas implementasinya sering kali terhambat oleh kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kebijakan hukum dalam pengelolaan SDA serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mencakup prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti kehati-hatian dan polluter pays, implementasinya masih terhambat oleh ketidakefektifan lembaga pengelola dan kurangnya pengawasan. Selain itu, pengelolaan SDA sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menyarankan agar kebijakan hukum lebih disederhanakan, pengawasan diperkuat, serta masyarakat dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan SDA. Penggunaan teknologi modern untuk pemantauan SDA juga dianggap sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mengembangkan strategi pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Memahami Aspek Hukum dalam Proyek Konstruksi: Perlindungan bagi Pihak Terlibat: Penelitian Althea Serafim Kriswandaru; Aris Krisdiyanto; Appolinaris Didien.T; Kemmala Dewi; Alif Lombardoaji Sidiq
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5775

Abstract

Sektor konstruksi merupakan bagian penting pembangunan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, tenaga ahli, dan pemerintah. Kompleksitas hubungan hukum sering memicu sengketa akibat perbedaan interpretasi kontrak, keterlambatan, kegagalan bangunan, pelanggaran standar, dan ketidakpatuhan regulasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman aspek hukum untuk menjamin keseimbangan hak, kewajiban, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui analisis norma, prinsip, dan regulasi, dengan data dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum ditentukan oleh kejelasan kontrak, penerapan good governance, pengawasan, serta penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi preventif dalam meminimalkan risiko sejak perencanaan hingga penyelesaian proyek.
Co-Authors Alif Lombardoaji Sidiq Andi Thamrin Appolinaris Didien.T Aris Krisdiyanto Asry Ines Kemmala Dewi Musiana Nur Ida