Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Kunarso Kunarso
Universitas Bhayangkara Surabaya
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Program Populis Terhadap Pengaruh Kebijakan Fiskal Kunarso Kunarso; Enggar Dwi Hartono; Ragil Urip Raharjo; Moch Rofiuddin Mufaqih
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): MEI 2026
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4jqsx608

Abstract

The Populist Program is a program used by politicians as a political tactic to instantly win the hearts of the public. The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a nationally scaled populist policy that, in its implementation, integrates Village Cooperatives (Kopdes) as the main pillar of the local food commodity supply chain. Although this partnership is strategically significant from an economic perspective, the integration brings complex legal implications within the business law landscape. This research aims to analyze the validity and standardization of the partnership contract between the MBG Management Agency and Kopdes, examine the readiness of Kopdes's corporate governance (Good Corporate Governance), and identify potential violations of fair business competition laws. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials were qualitatively analyzed using the analytical lens of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as government procurement regulations. The research results indicate that the partnership contract between MBG and Kopdes requires strict standardization of risk mitigation clauses, particularly concerning default risks in the supply chain and business dispute resolution mechanisms. From an institutional aspect, the surge in operational capital necessitates a reform of Kopdes' internal accountability to avoid legal risks in working capital financing. Furthermore, this study found that the designation of Kopdes as the sole aggregator has the potential to create business discrimination against non-cooperative SMEs. Therefore, a harmonious formulation of derivative regulations is needed to create an inclusive, accountable, and free from unfair business competition legal corridor for partnerships. Keywords: Free Nutritious Meals (MBG), Village Cooperatives, Business Law, Partnership Contracts, Business Competition.
KAJIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA Akbar Rizal Vahlevi; Kunarso Kunarso
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 1 Issue. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPA menjadikan keinginan yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai suatu landasaan dimana menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Menjadi lebih tepat dan benar apabila Negara memegang peran sebagai Badan Penguasa atas rakyat. Pada sudut pandang inilah dapat dilihat arti yang ada pada salah satu ketentuan UUPA yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa negara hanya berhak untuk “menguasai”, bukan “memiliki” berdasarkan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka negara dapat memberikan tanah tersebut kepada badan hukum atau individu yang dianggap pantas atau berhak dengan melihat keperluan dan keperuntukan atas tanah tersebut seperti hak milik, atau HGU dan bahkan HGB atau hak-hak lainnya dengan berlandaskan peruntukan dan pelaksanaan tugasnya masing-masing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apa persyaratan untuk memperolehan hak kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia?  dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan akibat adanya sertifkat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hasil yang dididapatkan pada penelitian ini ialah Peraturan dasar pertanahan dan pengaturan hak kepemilikan tanah di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan Penyelesaian sengketa akibat adanya sertfikat ganda hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui banding administrasi dan melalui gugatan pengadilan. Banding administrasi merupakan upaya penyelesaian secara administrasi yang dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan suatu keputusan. Cara kedua adalah melalui gugatan yang dilayangkan kepada badan yang mengeluarkan keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Co-Authors Akbar Rizal Vahlevi Enggar Dwi Hartono Moch Rofiuddin Mufaqih Ragil Urip Raharjo