Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Dalam Perspektif Teori Restorative Justice (Studi Putusan Nomor : 20PID/SUS-Anak/2015/PN.PDG) Riyandi Riyandi; Junior B Gregorius
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v2i2.4873

Abstract

Banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak dan serta tidak sesuai dengan penerapan konsep teori Restorative Justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. (1) Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor: 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak? (2) Bagaimanakah seharusnya hukuman terhadap anak dalam kasus Putusan Nomor:  20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg jika dikaji dari perspektif teori Restorative Justice?. Dari Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan pembahasan bahwa (1) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf n jo. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana anak melakukan penyimpangan sosial jadi seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 71 A UUPA. (2) Penerapan hukum yang ideal seharusnya di kembalikan kepada orang tua atau di berikan pelatihan atau bimbingan karena pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) sesuai dengan Pasal 3 huruf g  jo. Pasal 81 Ayat (5) .Kata Kunci: Penjatuhan Pidana Penjara, Anak, Teori Restorative Justice
Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018) Ni Nyoman Ari Triantari; Junior B Gregorius
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i4.1124

Abstract

This study aims to analyze the decisions of judges at the First Instance Court and the Cassation Level related to the crime of forgery of customs documents in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR and Decision Number 294 K/PID.SUS/2018. This study uses the Normative Juridical Legal Research Method by utilizing laws and regulations and judges' decisions and using the theory of criminal acts and the theory of punishment. The formulation of the problem in this study is, how is the consideration of the Panel of Judges at the First Instance Court so that the defendant is released from all charges by the Public Prosecutor, and how are the arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum and the legal considerations of the Panel of Judges at the Cassation level so that they impose a criminal sentence on the defendant. This study found that, the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR which acquitted the Defendant from all charges of the Public Prosecutor because according to the Panel of Judges' considerations, all the tools and evidence revealed in the trial were in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, both Article 184 of the Criminal Procedure Code and the conviction of the judge referred to in the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, and according to the theories of criminal acts and theories of punishment that the Defendant was not legally and convincingly proven to have committed the crime of falsifying customs documents. The arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum emphasize that Judex Facti applied the law incorrectly so that the Legal Considerations of the Panel of Judges of the Supreme Court in the Cassation Decision Number: 294 K/PID.SUS/2018 imposed a criminal sentence on the defendant because the Panel of Judges of the first instance (Judex Facti) applied the law incorrectly, therefore the Defendant was proven legally and convincingly guilty of jointly committing the crime of falsifying Customs documents as stipulated in Article 103 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning customs, as amended by Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) KE-1 of the Criminal Code.