Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018) Ni Nyoman Ari Triantari; Junior B Gregorius
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i4.1124

Abstract

This study aims to analyze the decisions of judges at the First Instance Court and the Cassation Level related to the crime of forgery of customs documents in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR and Decision Number 294 K/PID.SUS/2018. This study uses the Normative Juridical Legal Research Method by utilizing laws and regulations and judges' decisions and using the theory of criminal acts and the theory of punishment. The formulation of the problem in this study is, how is the consideration of the Panel of Judges at the First Instance Court so that the defendant is released from all charges by the Public Prosecutor, and how are the arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum and the legal considerations of the Panel of Judges at the Cassation level so that they impose a criminal sentence on the defendant. This study found that, the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR which acquitted the Defendant from all charges of the Public Prosecutor because according to the Panel of Judges' considerations, all the tools and evidence revealed in the trial were in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, both Article 184 of the Criminal Procedure Code and the conviction of the judge referred to in the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, and according to the theories of criminal acts and theories of punishment that the Defendant was not legally and convincingly proven to have committed the crime of falsifying customs documents. The arguments of the Public Prosecutor's cassation memorandum emphasize that Judex Facti applied the law incorrectly so that the Legal Considerations of the Panel of Judges of the Supreme Court in the Cassation Decision Number: 294 K/PID.SUS/2018 imposed a criminal sentence on the defendant because the Panel of Judges of the first instance (Judex Facti) applied the law incorrectly, therefore the Defendant was proven legally and convincingly guilty of jointly committing the crime of falsifying Customs documents as stipulated in Article 103 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning customs, as amended by Law Number 17 of 2006 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) KE-1 of the Criminal Code.
Pemotongan Upah Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Air Asia Indonesia Tbk (CMPP) Gunawan Widjaja; Ni Nyoman Ari Triantari
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi COVID-19 telah memaksa banyak perusahaan di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah drastis dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka, termasuk pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Artikel ini menganalisis dampak dari pemotongan upah dan PHK selama pandemi ini. Pemotongan upah seringkali menjadi langkah awal yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi biaya tenaga kerja, namun ketika penurunan pendapatan berlanjut, banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK sebagai langkah terakhir. Dua langkah ini tidak hanya berdampak secara finansial bagi karyawan yang terkena dampaknya, tetapi juga meningkatkan tingkat ketidakpastian dan kecemasan di kalangan pekerja. Artikel ini menyoroti perlunya kebijakan yang seimbang dan sensitif, serta dukungan yang memadai dari pemerintah dan perusahaan, untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pemotongan upah dan PHK selama pandemi COVID-19. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.