Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa
Noni Zulkarnain
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
WIFE BEATING IN SOCIAL AND LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA Noni Zulkarnain; Dian Rizki; Sri Istiawati; Saniah Saniah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3954

Abstract

This study aims to determine the act of wife beating according to the views or perspectives of sociology and law in Indonesia and also to find out the thoughts and understanding of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in terms of loading on sanctions for perpetrators of wife beating. The techniques used in data collection through normative research and social aspects are further methods of collecting matari and literature data from, legislation, and various reading sources with national and international integration, used analysis techniques in qualitative form. The conclusion obtained is that in terms of sociology and law in Indonesia the act of beating a wife is an act that is prohibited both in terms of sociology and law, but in the application in society there is still a development of misunderstanding and ignorance in this matter. In solving the problem, the presence of regulations of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is not only seen, read and heard but also implemented properly, because it requires a combination of personal and social matters, and is supported by a strict legal system in taking action against the perpetrator, providing very strict legal sanctions and also appropriate for those who commit acts of wife beating in society so as to create a fair, peaceful and safe quality of life.                                                       
Peran Pemerintah Daerah Terkait Perlindungan Konsumen Di Kawasan Kuliner Danau Toba Sri Istiawati; Noni Zulkarnain
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i2.8799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan konsumen di kawasan kuliner Danau Toba, yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Di tengah pergeseran paradigma wisata ke arah gastronomi, kuliner lokal bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar identitas budaya yang memerlukan jaminan kepastian hukum. Secara normatif, penelitian ini mengkaji sinkronisasi kebijakan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna mengevaluasi wewenang Pemda dalam pengawasan pasar. Analisis hukum mengungkapkan bahwa urgensi peran Pemda terletak pada fungsi preventif melalui standarisasi keamanan pangan (food safety) serta fungsi represif terhadap praktik usaha tidak etis, seperti ketidakterbukaan harga (getok harga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang efektif oleh Pemerintah Daerah merupakan instrumen krusial untuk menjaga kedaulatan konsumen sekaligus reputasi internasional Danau Toba. Melalui penguatan regulasi lokal yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Daerah tidak hanya menjamin hak-hak konsumen atas informasi dan keamanan, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang mendukung keberlanjutan ekosistem pariwisata berbasis etika hukum.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENETAPAN TANAH LAPANG MERDEKA MEDAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA (STUDI PUTUSAN: : NOMOR 542/PDT/2021/PT.MDN) Noni Zulkarnain; Tan Kamello; Rosnidar Sembiring
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3059

Abstract

Abstract: Cultural heritage is valuable for the nation because it can increase the sense of unity and awareness of national identity, therefore cultural heritage needs to be preserved and protected. This study will discuss three problems. This study uses a normative legal research method, with a legislative approach, legal concepts, cases, and comparative law. This research is prescriptive. The primary legal material used is Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Secondary legal materials are in the form of literature on cultural heritage and unlawful acts. The results of this study are the provisions of regulatory laws governing the criteria for cultural heritage status in the determination of Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage according to Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, Elements of unlawful acts imposed on the Medan city government in determining Tanah Lapang Merdeka Medan as a cultural heritage, Legal analysis of the considerations of the judge's decision in decision Number 542 / Pdt / 2021 / PT.Mdn with the values of justice, benefit and legal certainty. Keywords: Determination, Cultural Heritage, Act Against The Law Abstrak: Cagar budaya merupakan hal berharga bagi bangsa karena dapat meningkatkan rasa kesatuan dan kesadaran jati diri bangsa maka dari itu cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif. Bahan hukum primer yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bahan hukum sekunder berupa literatur mengenai cagar budaya dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini adalah Ketentuan hukum regulasi yang mengatur mengenai kriteria status cagar budaya pada penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikenakan kepada pemerintah kota medan dalam penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya, Analisis hukum pada pertimbangan putusan hakim pada putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT.Mdn dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum. Kata kunci: Penetapan, Cagar Budaya , Perbuatan Melawan Hukum (PMH)  
Co-Authors Dian Rizki Rosnidar Sembiring Saniah Saniah Sri Istiawati Sri Istiawati Tan Kamello