Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Konstitusi
Iwan Rachmad Soetijono
Universitas Jember, Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Anak atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember dan Banyuwangi Iwan Rachmad Soetijono; Rizal Nugroho; Jayus Jayus; Ida Bagus Oka Ana
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 1 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i1.23959

Abstract

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak anak melalui ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik publik mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.Kata Kunci: Hak Anak; Ruang Terbuka Hijau; Penataan Ruang.Regional governments have a role in fulfilling children's rights through green open spaces as stated in Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. That at least the government can provide at least 20% of its territory to fulfill green open spaces that can be used by the community for positive activities, for example, in city squares. This research uses the legal studies research method which uncovers problems that exist in society and then provides solutions. Basically, every effort that has been made by the government has aimed at fulfilling the rights to green open spaces, both public and private, in the form of regulations and programs that are pro-child's interests. However, there are still several things that are obstacles in implementing the program because participation from all stakeholders is still not optimal, especially for conditions in Jember Regency, while Banyuwangi Regency as a whole can be categorized as a district government that is participatory in terms of providing green open space for children. because almost every program implemented always involves the role of all relevant stakeholders.Keywords: Children's Rights; Green open Space; Spatial Planning.
Inkonsistensi Pengaturan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas Tanah Nuzul Putri Ramadhani; Antikowati Antikowati; Iwan Rachmad Soetijono
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i2.26056

Abstract

Parate eksekusi merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Akan tetapi di dalam prakteknya pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang biasa disebut UUHT sering terkendala. Hal ini dikarenakan terdapat inkonsistensi mengenai mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate eksekusi. Inkosistensi ini terlihat apabila Pasal 6 UUHT dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate eksekusi hak tanggungan dalam UUHT dan formulasi hukum yang tepat untuk mengatasi inkonsistensi terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan atas tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT tidak relevan apabila digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan parate eksekusi, dan formulasi hukum untuk mengatasi inkonsistensi ini yaitu dengan melakukan revisi materi muatan UUHT khususnya pasal-pasal yang bermasalah.Kata Kunci: Inkonsistensi; Parate Eksekusi; Formulasi Hukum.The execution parate is the easiest and speedy means of execution for creditors to repay debts when debtors are promised. In practice, however, execution of the execution as section 6 the land bill and materials related to the ground or commonly called the uuht were often hammed. This is because there are inconsistencies in the formal mechanisms or rules of the execution of the execution. The inconsistency is seen when chapter 6 is linked with the general explanation of Jo chapter 14 verse 2 and verse 3. Inconsistencies in the rules can create legal uncertainties in society. The purpose of this study is to identify inconsistencies in the arrangement of the parate, uuht, and proper legal formulations to overcome the tariff for the execution of the property-rights object. The method used was normatif juridical research, using a regulatory and conceptual approach. The result of this study is when a clause of chapter 6 is incorporated with the general explanation of the number 9 in the uuht that the general explanation of the number 9 is section 14 of verses 2 and 3 of the uuht is irrelevant to use asa basis for the law of executing the parliament of execution, and legal formulation to address this inconsistency by making a revision of the uuht content particularly the troubled chapters.Keywords: Inconsistency; Parate Execution; Legal Formulation.
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Syadila Maulidina Prasetya; Iwan Rachmad Soetijono
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 2 No. 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkk.v1i3.31761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.Kata Kunci: Politik Hukum; Pemilihan Kepala Daerah Serentak; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.This study aims to examine the legal politics of delaying the simultaneous 2020 regional head elections. The simultaneous election of governors, regents and mayors is mandated in Article 201 paragraph (6) of Law No. 10/2016 must be postponed after the stipulation of the Covid-19 pandemic as a non-hazardous disaster. nature that has an impact on various sectors. The Law on the Regional Head Elections doesn’t authorized the KPU to postpone of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections, so that with the issuance of Perppu Number 2 of 2020, it becomes the legal basis that binds the postponement of the 2020 the 2020 Simultaneous Regional Head Election. The results of This research includes First, the Justification for the Covid-19 Pandemic as the Reason for Delaying the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Election. Second, the Implications of Postponing the 2020 Simultaneous Regional Head Election on the Implementation of Regional Head Elections Under the Acting Regional Head. Third, the Prospects of the Political Law of Elections for the Implementation of Simultaneous Regional Head Elections in the Future If a Pandemic Occurs Like Today.Keywords: Politics of Law; the Simultaneous Regional Elections; The Government Regulation in lieu of Law.
Penggunaan Media Sosial sebagai Media Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Nuris Sabilatul Munfida; Iwan Rachmad Soetijono; Rosita Indrayati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2023): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/j.kk.v3i2.41193

Abstract

Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan wadah untuk mempresentasikan keinginan rakyat dalam memilih wakilnya di lembaga pemerintahan, termasuk didalamnya adalah proses kampanye sebagai wadah untuk meraup dukungan dari masyarakat. Ketersediaan media sosial di era kemajuan teknologi informasi menyediakan banyak alternatif metode kampanye bagi para peserta, salah satunya dengan berkampanye melalui media sosial. Media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang menciptakan terjadinya jenis interaksi dengan memudahkan penggunanya untuk dapat berpartisipasi, berbagi dan menuangkan isi, termasuk untuk berkampanye. Pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye tentunya memberikan dampak negatif dan postif. Dampak positifnya adalah selain lebih efisien dalam hal biaya juga pesan atau visi misi pasangan calon dapat cepat mudah tersampaikan kepada khalayak. Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi adalah penyalahgunaan media sosial sebagai alat melakukan kampanye hitam.Kata kunci: Kampanye; Media soial; Pemilu; Pilkada.General elections and regional head elections are a forum for presenting the people's wishes in electing their representatives in government institutions, including the campaign process as a forum for gaining support from the community. The availability of social media in the era of advances in information technology provides many alternative campaign methods for participants, one of which is campaigning via social media. Social media is a new set of communication and collaboration tools that create types of interaction by making it easier for users to participate, share and share content, including campaigning. The use of social media as a campaign medium certainly has negative and positive impacts. The positive impact is that apart from being more efficient in terms of costs, the message or vision and mission of the candidate pairs can be quickly and easily conveyed to the public. Meanwhile, the negative impact that can occur is the misuse of social media as a tool for carrying out black campaigns.Keywords: Campaign, Social Media; General Elections; Regional Head Elections.
Co-Authors Antikowati Antikowati Ida Bagus Oka Ana Jayus Jayus Nuris Sabilatul Munfida Nuzul Putri Ramadhani Rizal Nugroho Rosita Indrayati Syadila Maulidina Prasetya