Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Kristina Sulatri
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA BERKELANJUTAN Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v1i1.7

Abstract

Ketamakan manusia telah menyeret berbagai persoalan yang bermuara pada kepentingan pribadi dalam arus korupsi, kolosi dan nepotisme. Pembangunan di segala bidang, utamanya ekonomi akan menjadi terhambat, ketika upanya penegakan supremasi hukum terhambat. Tentu hal ini memerlukan pemberantasan perilaku korup dari internal maupun eksternal setiap lembaga dengan penegakan supremasi hukum secara konsekuen, berani dan tegas.Dengan demikian maka pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan.Kata kunci : Supremasi hukum, pembangunan ekonomi, berkelanjutan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Kristina Sulatri; Ahmad Baidowi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.31

Abstract

Pemberlakuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek di latar belakangi perjanjian lisensi yang kemudian mereknya dibatalkan tidak menyebabkan berakhir atau dibatalkan pula, sepanjang perjanjian lisensi itu beriktikad baik. Ketentuan ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi yang beriktikad baik, walaupun merek yang menjadi objek perjanjian lisensinya dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar. Sehingga apabila hal ini terjadi penerima lisensi tidak berkewajiban melaksanakan royalti kepada pemilik merek yang sejati yang sebanding dengan jangka waktu perjanjian lisensi yang bersangkutan. Adapun hak merek muncul karena pendaftaran dan perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut didaftarkan dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas kekayaan Intelektual. Dengan demikian agar mendapatkan perlidungan hukum bagi penerima lisensi merek apabila terjadi pembatalan atau sengketa merek.Hasil penelitian berkenaan dengan perjanjian lisensi merek ini jika dilihat dari prespektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa perjanjian lisensi merek memiliki ketentuan hukum untuk tetap menggunakan merek yang dilisensikan jika terjadi pembatalan merek.Kata kunci: Penerima lisensi merek, Perjanjian, Pembatalan Merek, Merek.
POLITIK HUKUM NIKAH DINI SEBAGAI PENEROBOSAN HUKUM PERKAWINAN Ronny Winarno; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.8

Abstract

Secara normatif Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan batasan usia diizinkan kawin yaitu pihak pria berusia 19 Tahun dan pihak wanita berusia 16 Tahun. Jika usia kawin tidak sesuai ketentuan ini (masih dini) harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sebab hal ini merupakan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Penyimpangan ini dianggap merupakan politik hukum nikah dini, karena bisa menimbulkan penerobosan hukum perkawinan yang bisa berdampak terjadinya nikah dini dalam bentuk perkawinan siri. Nikah dini inilah yang memerlukan perlin-dungan hukum terkait legalitas nikah dini sejalan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.Kata Kunci :Politik Hukum, Nikah Dini, Penerobosan Hukum Perkawinan.
Co-Authors Ahmad Baidowi Winarno, Ronny