Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Hardiyatullah Hardiyatullah
STIS Darussalam Bermi Lombok Barat
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
JUAL BELI FOLLOWERS INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM) Supriyadi Supriyadi; Muzawir Muzawir; Wawan Saputra; Hardiyatullah Hardiyatullah
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.98

Abstract

Keterlibatan dalam jual beli follower di media sosial, khususnya Instagram, telah menjadi fenomena yang umum di Kota Mataram. Namun, kegiatan ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artikel ini membahas praktik jual beli follower Instagram dalam konteks hukum Islam, fokusnya terletak pada aspek syariat yang terlibat dalam transaksi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik jual beli follower di media sosial, khususnya Instagram, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terlibat, sementara data sekunder diperoleh dari sumber yang terdokumentasi. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan validasi data melalui pengamatan lanjutan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan diskusi dengan teman. Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli follower Instagram di Kota Mataram telah umum, melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui media elektronik dengan harga yang bervariasi tergantung pada jenis follower yang dibeli. Proses penambah follower dilakukan melalui akun atau situs web tertentu, dengan pembayaran umumnya melalui transfer pulsa atau bank. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mencerminkan kepatuhan terhadap syariat dengan syarat-syarat tertentu. Namun, perluasan kritis terkait aspek etis dan moralitas transaksi menyoroti pentingnya memperhatikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku bisnis online dan pengguna media sosial untuk memahami implikasi syariat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern seperti media sosial.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA Sepyah Sepyah; Hardiyatullah Hardiyatullah; Hamroni Hamroni; Nurman Jayadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.108

Abstract

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.
KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM Sepyah Sepyah; Hardiyatullah Hardiyatullah; Lalu Hendri Nuriskandar; Nurman Jayadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.110

Abstract

Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri berakar pada nash-nash al-Quran dan hadis yang memberikan landasan bagi praktik ini. Dalam pandangan Islam, perkawinan siri dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meskipun hal ini seringkali bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan secara resmi. Di Indonesia, perkawinan siri seringkali terjadi di luar kontrol hukum negara dan tidak diakui secara resmi. Implikasi hukum dari praktik ini mencakup status hukum anak, hak-hak waris, dan kewajiban-kewajiban finansial antara pasangan. Sementara itu, secara sosial, perkawinan siri dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan yang terlibat serta menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur keluarga. Dalam menangani perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerjasama antara institusi agama, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan siri menjadi kunci untuk mengurangi praktik ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur tentang konsep hukum Islam mengenai perkawinan siri di Indonesia dan implikasinya. Diharapkan artikel ini dapat menjadi kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang masalah yang kompleks ini serta mendorong diskusi dan tindakan yang lebih luas untuk menangani perkawinan siri dengan bijaksanaan dan adil.
Co-Authors Hamroni Hamroni Lalu Hendri Nuriskandar Muzawir Muzawir Nurman Jayadi Sepyah Sepyah Supriyadi Supriyadi Wawan Saputra