Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Pencegahan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai Ifrani Ifrani; Suci Utami; Lena Hanifah
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i3.11296

Abstract

Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada generasi muda Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Isu perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang aman  sehingga diperlukan intervensi untuk mitigasi dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar di lingkungan pondok pesantren, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan yuridis sosio-legal melalui ilmu kriminologi dan viktimologi  yang termuat dalam perilaku keseharian para santri dilanjutkan dengan materi peran hukum terkait terhadap perundungan dan kekerasan seksual yang tidak disadari tersebut terjadi di masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran hukum santri Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah mengalami peningkatan setelah menerima penyampaian sosialisasi yang bermuatan hukum dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Pada dasarnya memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari antusiasme yang tinggi dan banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan oleh peserta penyuluhan. Meskipun demikian, masih banyak yang belum tersampaikan dan beberapa masih kesulitan memahami mengapa kekerasan seksual adalah bagian dari kekerasan berbasis gender. Penting untuk selanjutnya diberi sosialisasi lanjutan khususnya yang berkaitan tentang perlindungan data pribadi di ruang digital agar para santri tidak impulsif  dalam berbagi informasi dalam pemanfaatan gawai dan beraktivitas di ruang digital, khususnya terkait konten-konten yang dapat melampaui batas-batas norma hukum maupun norma asusila di dunia nyata.
Women's Representation To Establish Anti-Corruption In The Village Government Of Kotaraja, Hulu Sungai Utara Lena Hanifah; Dadang Abdullah; Nor Ismah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 4 No. 1 (2024): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v4i1.87

Abstract

The representation of women in village governance, particularly in the Village Consultative Body (BPD), is mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Fulfillment of this mandate becomes a subject of debate when the role is merely symbolic to meet the quota of women in village governance. In this context, the method employed is qualitative analysis, utilizing a socio-legal approach that highlights the complexity of social and legal dynamics influencing women's representation in the Village Consultative Body. The role of female representatives is crucial in enhancing the welfare of rural communities, simultaneously contributing to the realization of a corruption-free village. Additionally, they possess a unique closeness and empathy towards the issues faced by women in their villages, enabling them to gain the trust of the community. Residents of Kota Raja Village also perceive female candidates as being corruption-free and capable of fulfilling their duties and responsibilities, thereby earning trust from their respective neighborhood associations (RT - Rukun Tetangga). This situation is evident in the increased representation of women in the governance of Kota Raja Village, especially in the Village Consultative Body. In the newly elected Village Consultative Body for the period 2023-2029, 50% of its members are women, up from 44%. This figure demonstrates the positive perception of Kota Raja Village residents regarding the importance of women's representation in village governance. However, doubts persist regarding whether women's representation is merely symbolic and whether it reflects sincere efforts to empower women in village governance. Nonetheless, this raises further questions about the skills of female representation in addressing the complex issues faced by rural communities.and application within the framework of Indonesian law.