Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Hernawan Hadi
Universitas Sebelas Maret
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite; Hernawan Hadi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.149

Abstract

This research aims to analyze the extent of LMKN's authority to act as a legal protection institution for the economic rights of copyright holders and legal protection efforts for copyright violations, especially Mechanical Rights. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case approach, namely examining one case of copyright infringement by duplicating songs/Musik without permission from the Creator and Owner of Related Rights as stated in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number: 35 /Pdt.Sus-Copyright/2021/PN.Jkt.Pst. The collection of legal materials was carried out by conducting library studies and research on the legal sources used, namely primary and secondary legal materials. The analysis technique that the author uses is the syllogism method which is deductive, by submitting a major premise and a minor premise that connect each other to create a conclusion. Based on this research, the results obtained show that the LMKN which was created by the Government as a legal protection institution for copyright holders cannot fully become an institution that accommodates the rights of the Copyright Holders themselves. This is due to the limitations of LMKN which only deals with song copyrights of the Performing Rights type, while for Synchronization Rights and Mechanical Rights they must obtain permission directly from the Creator and Owner of the Related Rights. For this reason, in this writing the author includes Decision Number: 35/Pdt.Sus-Hak Copyright/2021/PN.Jkt.Pst. where in this case the resolution efforts that can be taken if a copyright violation occurs will be analyzed.
Perlindungan Hukum bagi Investor Green Sukuk terhadap Risiko Greenwashing Fitri Wulandari; Hernawan Hadi
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kerangka hukum di Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum investor green sukuk dari praktik greenwashing. Green sukuk sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam pembiayaan proyek keberlanjutan rentan terhadap praktik greenwashing yang dapat merusak kepercayaan investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor green sukuk meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif terkandung dalam ketentuan penerbitan sedangkan represif berkaitan dengan pengenaan sanksi. Indonesia dan Malaysia masing-masing telah memiliki kerangka hukum dalam penerbitan green sukuk. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun demikian, Malaysia memiliki mekanisme penerbitan green sukuk yang komprehensif daripada Indonesia sehingga dapat meminimalisasi adanya praktik-praktik yang merugikan.
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PRODUK TENUN IKAT MEDALI MAS PADA UD. MEDALI MAS KOTA KEDIRI Salsabila Cahyawati Nur Hanifah; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59475

Abstract

This articles aims to determine the legal protection of the Medali Mas brand of ikat products produced by the UD. Medali Mas according to the legal provisions in force in Indonesia based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis as well as regarding the obstacles in the implementation of protection. trademark law. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is a statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis of legal materials used is a data analysis technique with deductive logic. The rise of plagiarism of trademarks with each other has made the protection of the products weaving mark produced by UD. Medali Mas must be carried out immediately so that legal protection is created in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The results showed that the Medali Mas trademark did not receive legal protection in the Act due to not being legally registered with the Directorate General of Intellectual Property, this was due to various obstacles that occurred so that the process of implementing brand protection was hampered.
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Andryan Dwi Prabawa; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.19934

Abstract

AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee. Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender Committee AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender. Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (TYING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI DIBIDANG HUKUM PERSAINGAN USAHA Intan Sekar Arum; Hernawan Hadi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52625

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dugaan perjanjian tertutup (tying agreement) dalam kegiatan bancassurance antara bank dan asuransi dalam bidang hukum persaingan usaha. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan silogisme yang berpola piker deduktif. Pelaksanaan bancassurance di Indonesia sejauh ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dan peran bank dalam kerjasama ini sebagai media pemasaran dari produk tersebut. Namun tetap dibutuhkannya kekuatan hukum yang pasti dari berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan baik.
Co-Authors Andryan Dwi Prabawa Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite Fitri Wulandari Intan Sekar Arum Salsabila Cahyawati Nur Hanifah