<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang melalui integrasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban. Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.  AbstractThis study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions. This condition potentially hinders the fulfillment of victims’ rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims. Keywords: Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.]]>
