Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERAN PERAN PENDIDIKAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK MAHASISWA PPKN UNIMED STAMBUK 2024 DI ERA DIGITAL: Untuk mengetahui PERAN PENDIDIKAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK MAHASISWA PPKN UNIMED STAMBUK 2024 DI ERA DIGITAL Adelina M. Aritonang; Ertika Susanti Pasaribu; Herlide Purba; Pebryna Riosa Siburian; Halking
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.37442

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan sosial dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa, dengan fokus pada konteks mahasiswa program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Negeri Medan (UNIMED). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis fenomena melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk memahami karakteristik, sifat, dan makna dari data terkait.Pendidikan ini tidak hanya informatif tetapi juga transformasional, meningkatkan kesadaran politik melalui interaksi dalam organisasi kemahasiswaan, diskusi, dan kegiatan kampus, dengan pengaruh sekitar 30,7% berdasarkan studi terkait. Mata kuliah PPKn menjadi landasan strategis untuk membentuk sikap kritis, etika politik, dan partisipasi aktif dalam isu-isu sosial-politik, termasuk di era digital. Namun, partisipasi mahasiswa masih belum merata, dengan sebagian hanya memahami konsep secara teoritis. pendidikan sosial membekali mahasiswa sebagai agen perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam demokrasi dan pembangunan bangsa. Penelitian ini mendorong kampus untuk mengoptimalkan pendekatan kontekstual guna meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara berkesinambungan.
Penguatan Civic Engagement Mahasiswa melalui Gerakan Sumut Mengajar di Pedesaan Sumatera Utara Delila Maya Sari Siregar; Surya Dharma; Halking; Fazli Rachman; Hapni Laila Siregar
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v7i1.5664

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang civic engagement mahasiswa sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya mengatasi masalah pendidikan dan mendukung SDGs-4 melalui Gerakan Sumut Mengajar (GSM) di pedesaan Sumatera Utara. GSM berdampak dalam membentuk enam komponen keterlibatan warga: 1) kesadaran diri, 2) pemahaman komunitas dan keberagaman budaya, 3) pengetahuan sipil, 4) keterampilan sipil, 5) nilai demokratis, dan 6) partisipasi dalam aksi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan responden melibatkan pengurus, mahasiswa relawan, dan masyarakat penerima dampak dari GSM di desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi, display, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan penguatan civic engagement berlangsung sistematis melalui seleksi, rekrutmen, pembekalan, dan pengabdian 14 hari yang menanamkan nilai kerelawanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan kesadaran ketimpangan pendidikan, kemampuan memahami keberagaman budaya, penguatan pengetahuan kontekstual, pengembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, internalisasi nilai demokratis, serta partisipasi berkelanjutan dalam kerelawanan yang dibuktikan dengan triagulasi dari pengurus. Masyarakat penerima dampak juga merasakan peningkatan motivasi belajar anak dan kesadaran pentingnya pendidikan. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi selama pengabdian di desa, tantangan mampu diatasi sehingga menjadi ruang pembelajaran yang membentuk ketangguhan, fleksibilitas, dan komitmen mahasiswa sebagai warga negara aktif dan bertanggung jawab dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat.
Konvergensi Hukum Nasional dan Aturan Internal Pesantren dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual untuk Perlindungan Hukum bagi Santriwati secara Optimal Chairun Nisa; Parlaungan G Siahaan; Halking; Reh Bungana Br Pa; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang melalui integrasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban. Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.   AbstractThis study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions. This condition potentially hinders the fulfillment of victims’ rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims. Keywords: Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.
Pengaruh Brainstorming Pada Model Discovery Learning Dalam Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan Cindy Nababan; Yakobus Ndona; Halking; Sri Yunita; Sampitmo Habeahan
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 6 No 5 (2026): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v6i5.4751

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh brainstorming pada model discovery learning dalam Kurikulum Merdeka terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan. Latar belakang penelitian berawal dari rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yang terlihat dari hasil tes awal sebelum pembelajaran. Metode penelitian menggunakan pre-eksperimen dengan rancangan pretest-posttest pada satu kelompok. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-5. Instrumen yang digunakan berupa angket dan tes kemampuan berpikir kritis yang diberikan pada dua tahap, yaitu sebelum pembelajaran (pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pretest sebesar 56,72 yang tergolong kategori cukup. Setelah penerapan brainstorming dalam discovery learning, nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 79,78, sehingga terjadi kenaikan 23,06 poin. Hal ini membuktikan bahwa brainstorming berpengaruh positif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain aspek akademis, teknik ini juga memberi dampak non-akademis, seperti meningkatkan rasa percaya diri, melatih keterampilan komunikasi, serta memperkuat kerja sama antar siswa. Dengan demikian, penerapan brainstorming melalui discovery learning dalam Kurikulum Merdeka terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan. Kata Kunci: Berpikir Kritis, Brainstorming, Kurikulum Merdeka, Pre-test Post-test, Pre-eksperimen.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Politik Bobby Nasution terhadap Efektivitas Program Kerja sebagai Walikota Medan Alex Prayoga; Halking
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leadership (leadership) Leadership style is a leader's ability to influence others to achieve desired goals. In a political context, leadership style refers to how a leader influences the public to follow him or her. A leader's political leadership style can be seen through their communication with the public, their involvement in the decision-making process, and the resulting policies. Based on the description above, this study aims to determine whether Bobby Nasution's political leadership style influences the effectiveness of his or her work program as Mayor of Medan. Quantitative research methods were used in this study, including observation, questionnaire distribution, and documentation. The data obtained in the field were then analyzed using correlation tests. product moment, validity test, reliability test, and hypothesis test using the SPSS 22 application. Based on the results of the statistical test analysis that the researcher has conducted, the results of the study show a significant influence and strong correlation between the two variables, namely political leadership style on the effectiveness of the work program by obtaining tcount of 5.2679. Therefore, based on the established hypothesis, tcount 5.2679 with ttable2.002 based on the two-way test provisions with a significance level of 0.05. Thus, tcount 5,2679 ≥ ttable2.002 indicates that the hypothesis Ha is accepted and H0 is rejected, which means there is a significant influence between Political Leadership Style on the Effectiveness of Work Programs. This strong positive influence is supported by the dimensions of transformational leadership, namely charisma, motivation, intellectual stimulation, and individual attention that function as catalysts (people who accelerate change or progress) of innovation in optimizing the effectiveness of work programs by Bobby Nasution as Mayor of Medan.