Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora International Journal of Demos Jurnal Supremasi Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Law Communication and Technology
Parlaungan G Siahaan
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Deo Agung Haganta Barus; Parlaungan G Siahaan; Dewi Puka Lumban Batu; Limra G.M Nababan; Adelina Sitanggang; Eirene Dahlia Sidabutar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. Penelitian ini mengkaji permasalahan narkotika  menjadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan bangsa Indonesi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan pengadilan dalam perkara Narkotika serta penerapan hukum acara pidana yang berlaku, menganalisis kronologi perkara serta menganalisis putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Bnj Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. 
Perbandingan Kepuasan Siswa Terhadap Makanan di Kantin Sekolah dengan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Menengah Keatas Study Kasus SMA Swasta Teladan Medan Kelvin Klementin; Parlaungan G Siahaan; Alya Alya Ridha Nasution; Lilis Elita Sinaga; Nopita Andiny; Oktaviane Situmorang
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 5 No 2: Juni (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v5i2.2716

Abstract

Ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, serta perkembangan siswa. Sejak diterapkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), siswa memiliki dua sumber makanan utama di sekolah, yaitu kantin sekolah dan program MBG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepuasan siswa terhadap makanan yang disediakan oleh kantin sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Swasta Teladan Medan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif komparatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 40 siswa kelas XI yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta statistik inferensial melalui uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan siswa terhadap makanan kantin sebesar 66,8, sedangkan terhadap makanan MBG sebesar 60,4. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,196 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,685 pada taraf signifikansi 0,05, sehingga terdapat perbedaan kepuasan yang signifikan antara kedua kelompok. Kantin sekolah memperoleh tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena unggul dalam aspek rasa, variasi menu, kebebasan memilih makanan, serta daya tarik sosial. Sementara itu, Program MBG memiliki keunggulan pada aspek pemenuhan gizi, namun masih memerlukan peningkatan dalam variasi menu, penyesuaian selera lokal, dan kualitas penyajian makanan.
Konvergensi Hukum Nasional dan Aturan Internal Pesantren dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual untuk Perlindungan Hukum bagi Santriwati secara Optimal Chairun Nisa; Parlaungan G Siahaan; Halking; Reh Bungana Br Pa; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang melalui integrasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban. Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.   AbstractThis study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions. This condition potentially hinders the fulfillment of victims’ rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims. Keywords: Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.
Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan) Friska Lorentina Br Purba; Sri Hadiningrum; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan; Ramsul Nababan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8381

Abstract

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaan nya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentiangan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun. Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014
Potensi dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Bawang Samosir Untuk Mendongkrak Nilai Ekspor: Kajian Hukum, Ekonomi, dan Rantai Nilai endang isnawati; parlaungan g siahaan; dinda amalia nasution; adetiyo warman; rhyfka arlina bago; rachel rosalina sirait
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5395

Abstract

Penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan pendaftaran bawang Samosir sebagai Indikasi Geografis (IG), serta dampaknya pada nilai ekspor dan kesejahteraan petani. Metode penelitian meliputi kajian hukum, ekonomi, dan analisis rantai nilai, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bawang Samosir memiliki karakteristik unik yang memenuhi syarat IG, dipengaruhi faktor geografis. Kendala meliputi kelangkaan bibit asli, kurangnya pemahaman hukum, dan hambatan administratif-ekonomi. Pendaftaran IG berpotensi meningkatkan nilai tambah produk, akses pasar ekspor, dan pendapatan petani. Disarankan dukungan aktif pemerintah dan pemangku kepentingan, pelestarian bibit lokal, dan peningkatan kapasitas petani. Bawang Samosir berpotensi menjadi komoditas unggulan yang berkontribusi pada ekonomi daerah.
Analisis Putusan Perkara Pencurian dengan Pemberatan: Studi Kasus Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan Poliman Padang; Parlaungan G Siahaan; Dewi Pika L Batu; Ertika Pasaribu; Iwain Nababan; Rian Simanjuntak; Victoria Daely
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan dengan Nomor 1175/Pid.B/2025/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap jalannya persidangan pada 16 September 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk faktor memberatkan seperti keresahan masyarakat dan faktor meringankan berupa penyesalan terdakwa. Putusan berupa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di Indonesia.
Co-Authors Adelina Sitanggang Adetiyo Warman Alya Alya Ridha Nasution Chairun Nisa Deo Agung Haganta Barus Dewi Pika L Batu Dewi Puka Lumban Batu dinda amalia nasution Eirene Dahlia Sidabutar Endang Isnawati Ertika Pasaribu Friska Lorentina Br Purba Halking Iwain Nababan Kelvin Klementin Lilis Elita Sinaga limra G.M Nababan Majda El Muhtaj Nopita Andiny Oktaviane Situmorang Poliman Padang Rachel Rosalina Sirait Ramsul Nababan Reh Bungana Br PA Rhyfka Arlina Bago Rian Simanjuntak Sri Hadiningrum Taufiq Ramadhan Victoria Daely