Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Bimbingan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Mutiara Auliya Khadija; Ida Setya Dwi Jayanti; Hanum Kartikasari; Fahmi Ulin Nimah
Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/btjpm.v6i1.9812

Abstract

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam hal kearsipan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPANRB) yang menempatkan kualitas kearsipan sebagai salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi. Kearsipan digital berbasis SPBE berkontribusi secara aktif terhadap transparansi birokrasi karena berbasis teknologi dan bukan manual. Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menerapkan SRIKANDI sejak tahun 2021 dan masih diperlukan bimbingan tinjauan tentang bagaimana tata kelola SPBE bidang kearsipan baik dari sisi evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Bimbingan diberikan kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Dinas Kominukasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat Daerah dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun metode yang digunakan yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini didasarkan pada metode partisipatif, dan digunakan untuk mengevaluasi partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penilaian suatu kegiatan. Metode ini aktif secara langsung berinteraksi dengan stakeholder untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Hasil dari bimbingan ini yaitu para OPD menjadi paham bagaimana SRIKANDI sebagai bagian dari tata kelola SPBE bidang kearsipan ditinjau evaluasi sistem, persepsi dan juga tingkat kesiapan pengguna. Sehingga, pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kearsipan di Pemerintah Kota Surakarta menjadi lebih maksimal.The Integrated Dynamic Records Information System (SRIKANDI) is a manifestation of the Electronic-Based Government System (SPBE) by the National Records of the Republic of Indonesia (ANRI) in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance as well as quality and reliable public services in terms of archives. This is also supported by PermenPANRB which places the quality of archives as one of the indicators of the implementation of bureaucratic reform. On the other hand, the Surakarta City Government has also implemented SRIKANDI since 2021 and a review guidance is still needed on how to manage SPBE in the field of records in terms of system evaluation, perception and also the level of readiness of its users. Guidance was given to representatives of OPDs in the Surakarta City Government, especially Dispersip, Diskominfo, Regional Secretariat and also Bappeda on May 17, 2023. The method used is Participatory Rural Appraisal (PRA) which aims to evaluate stakeholder participation in the assessment process. This method is based on participatory methods, and is used to evaluate stakeholder participation in the assessment process of an activity. The result of this guidance is that OPDs understand how SRIKANDI as part of SPBE governance in the field of records management is reviewed by system evaluation, perception and also the level of user readiness. So that the implementation of bureaucratic reform in the field of archives in the Surakarta City Government will be maximized.
Sistem Pelaporan Transaksi melalui Sniper Pos Indonesia di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karanganyar Wulandari, Indriyani; Ni'mah, Fahmi Ulin
JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma Vol 12 No 2 (2025): JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jsi.v12i2.1500

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sistem pelaporan transaksi yang dilakukan melalui website Sniper Pos Indonesia di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem, prosedur pengelolaan, kendala yang dialami dalam proses pelaporan dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat mempercepat proses pelaporan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan transaksi, pelayanan dan sarana prasarana menjadi lebih akurat sesuai kondisi lapangan dengan menggunakan tahapan dalam sistem pelaporan pengelolaannya yang meliputi: pembuatan rencana program kerja, proses pemeriksaan yang meliputi input temuan dan laporan hasil pemeriksaan, review hasil pemeriksaan dan penutupan pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaporan yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 minggu, dengan sistem ini pelaporan dapat selesai kurang dari 1 menit, dengan hasil yang cepat, akurat sesuai dengan kejadian dilapangan.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SURAT MENGGUNAKAN SRIKANDI DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR Hanum Kartikasari; Fahmi Ulin Ni'mah
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 9 No. 2 (2025): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v9i2.17117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Surat melalui aplikasi Srikandi di lingkup pemerintah Kabupaten Karanganyar. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan surat. Srikandi, sebagai sistem pengelolaan surat berbasis elektronik, diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Srikandi versi 3 telah meningkatkan efektivitas pengelolaan surat, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat distribusi surat. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya optimalisasi sistem, kebutuhan pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk digitalisasi administrasi, pelatihan pegawai, dan penyediaan infrastruktur. Untuk meningkatkan efektivitas Srikandi, diperlukan upaya lebih lanjut seperti peningkatan kapasitas pegawai, perbaikan infrastruktur, dan monitoring yang lebih ketat. Secara keseluruhan, implementasi Srikandi menunjukkan langkah positif menuju birokrasi yang lebih modern dan efisien, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada
IMPLEMENTASI PROSES PENGADAAN PADA JASA LAINNYA MELALUI METODE TENDER DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SURAKARTA Nugroho, Salsa Angelina; Ni'mah, Fahmi Ulin
Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen Vol. 18 No. 2 (2025): ALBAMA : Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen
Publisher : LPPM Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56606/albama.v18i2.300

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of other service procurement through the tender method. This study focuses on the selection of providers that apply in BPBJ Surakarta. The selection of providers of goods and services in a government is very difficult because it requires providers of goods and services that meet the requirements that have been set as selection guidelines. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. BPBJ Surakarta in the tender applies the lowest price with a knockout system. The results of the study indicate that the tender method is carried out online, called e-tendering, to create transparency, efficiency, and effectiveness as well as accountability in the selection of other service providers. This study has a positive influence on participants in other service tenders as preparation for participating in the tender at BPBJ Surakarta, because this study explains the flow from preparation for selecting providers to selecting providers in full.
ANALISIS HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM PADA PROSES REKRUTMEN DI PT KONIMEX PHARMACEUTICAL LABORATORIES SUKOHARJO Nimas Yolanda; Fahmi Ulin Ni'mah
Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen Vol. 18 No. 2 (2025): ALBAMA : Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen
Publisher : LPPM Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56606/albama.v18i2.305

Abstract

Proses perekrutan merupakan komponen strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan penghentian tenaga kerja suatu organisasi. PT Konimex Pharmaceutical Laboratories Sukoharjo telah menerapkan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses rekrutmennya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan teknis penerapan SDM dalam perekrutan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SDM mendukung berbagai kegiatan rekrutmen seperti posting pekerjaan, data manajemen kandidat, penjadwalan wawancara, dan dokumentasi seleksi. SDM juga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen. Namun, beberapa tantangan tetap ada, termasuk adaptasi pengguna dan perlunya pembaruan sistem. Secara keseluruhan, penerapan SDM berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme sistem rekrutmen di PT Konimex.
Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Berusaha melalui OSS RBA di DPMPTSP Kabupatan Sukoharjo Aldila Putri Larus; Fahmi Ulin Ni’mah
Jurnal Publik Vol. 19 No. 01 (2025): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v19i01.537

Abstract

Salah satu aspek penting dalam mendirikan usaha adalah memperoleh izin usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tanpa adanya izin yang sah, suatu usaha dapat menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulitnya mengakses fasilitas perbankan, keterbatasan dalam mendapatkan perlindungan hukum, hingga risiko terkena sanksi administratif maupun pidana. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan OSS RBA dan dalam  pelayanan penerbitan izin berusaha di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sistem di OPD tersebut, mulai dari aspek teknis, prosedur, hingga interaksi antara petugas pelayanan dan masyarakat. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan izin berusaha melalui sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan cukup baik prosedur pelayanan dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari pendaftaran akun OSS, pengisian data pelaku dan bidang usaha, validasi tingkat risiko, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan OSS RBA di antaranya adalah keterbatasan literasi digital masyarakat, gangguan teknis serta ketidaksesuaian atau keterlambatan sinkronisasi data dari instansi pusat.
Penguatan Financial Literacy melalui Edukasi Manajemen Keuangan Keluarga di PKK RW 18 Kampung Ngoresan Fahmi Ulin Ni'mah
SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) Vol 14, No 1 (2025): Mei
Publisher : LPPM UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/semar.v14i1.94369

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan ibu-ibu PKK RW 18 Kampung Ngoresan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman ibu rumah tangga tentang manajemen keuangan keluarga yang dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan melalui pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, yang mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan pengembangan kebiasaan menabung. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan desain transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Perguruan Tinggi kepada stakeholder.  Tahapan pelaksanaan yang dilakukan terdiri dari penyuluhan manajemen keuangan keluarga, pelatihan pencatatan keuangan keluarga menggunakan budget planner, dan pelatihan pencatatan keuangan keluarga menggunakan aplikasi Dompetku. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan para peserta mengenai manajemen keuangan keluarga, yang ditandai dengan adanya perubahan positif dalam cara mereka mengatur keuangan sehari-hari. Kesimpulannya, edukasi keuangan ini memberikan dampak dalam meningkatkan literasi keuangan dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah tersebut.
Transformasi Digital Keuangan UMKM Batik Masaran dalam Mendukung Pencapaian SDGs Ida Setya Dwi Jayanti; Chairul Huda Atma Dirgatama; Irsyadul Ibad; Arinta Kusumawardhani; Mutiara Auliya Khadija; Hanum Kartikasari,; Fahmi Ulin Ni’mah
SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) Vol 14, No 2 (2025): November
Publisher : LPPM UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/semar.v14i2.106564

Abstract

UMKM Batik Masaran di Desa Pilang, Sragen merupakan sentra produksi batik yang memiliki potensi ekonomi dan budaya tinggi, namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan usaha. Mayoritas pelaku usaha mencatat transaksi secara manual, tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur, serta belum memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan dan evaluasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan dan terbatasnya keterampilan digital menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing dan mengakses pembiayaan. Pengabdian ini bertujuan untuk mentransformasi sistem pencatatan keuangan UMKM melalui digitalisasi berbasis aplikasi SIAPIK. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang dilaksanakan dalam empat tahap: penyuluhan manajemen keuangan, pelatihan penggunaan aplikasi SIAPIK, pendampingan implementasi, dan evaluasi hasil. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 2,25 menjadi 4,08 (skala 1–5), dengan indikator tertinggi pada penggunaan aplikasi dan penerapan disiplin keuangan. Refleksi peserta memperkuat temuan bahwa program ini mendorong perubahan perilaku ke arah pengelolaan usaha yang lebih tertib, transparan, dan profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan berbasis pelatihan aplikatif dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan UMKM, serta mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Sistem Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Novi Gita Rachmawati; Fahmi Ulin Ni’mah
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol7iss1pp9-15

Abstract

This study aims to examine the service system for Indonesian Migrant Worker Candidates (CPMI) at the Office of Cooperatives and Manpower of Boyolali Regency, with particular emphasis on identity verification and placement agreement services. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis focuses on service procedures, compliance with public service standards, and the obstacles encountered during the service process. The findings indicate that the service system has generally been implemented in accordance with public service standards as stipulated in Law Number 25 of 2009 on Public Services. Service procedures, requirements, service duration, and the attitudes of service officers have supported the overall effectiveness of the CPMI application process. Nevertheless, several administrative and technical challenges were identified, especially regarding incomplete documentation submitted by CPMI and limited understanding of how to independently operate the SIAPKerja digital system. These issues often lead to delays in service delivery and require additional assistance from service officers. Therefore, this study concludes that although the service system has functioned relatively effectively, further improvements are needed, particularly in strengthening digital outreach, enhancing user guidance, and providing more intensive assistance throughout the application process to achieve more optimal and inclusive service outcomes.