Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Upaya Hukum terhadap Kepala Desa yang Terbukti Melakukan Korupsi Dana Desa Haniyah Haniyah; Yulia Susilawati; Rizal Muhaimin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.885

Abstract

Tindakan korupsi terhadap dana Desa oleh Kepala Desa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, melainkan juga merusak struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, baik melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi, implementasi upaya hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan internal desa, rendahnya partisipasi masyarakat, dan intervensi politik lokal kerap menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan aparat desa juga memperburuk situasi. Upaya hukum yang tersedia mencakup banding, kasasi, serta peninjauan kembali, di samping sanksi administratif seperti pemberhentian dari jabatan. Namun, penindakan hukum saja tidak cukup. Pencegahan melalui edukasi hukum, pelatihan pengelolaan dana, dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat desa menjadi kunci dalam memberantas korupsi Dana Desa secara sistematis dan berkelanjutan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Program Penanganan Kucing liar di Sekitar Wilayah Kampus Sunan Giri Surabaya Haniyah Haniyah; Bilqisthi Ari Putra; Abdul Quddus Salam; Balqis Ria Putri; Atmari Atmari
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i2.4186

Abstract

The existence of stray cats in the Sunan Giri Surabaya Campus environment has caused a number of problems, both in terms of hygiene, comfort, and potential public health risks due to zoonotic diseases. In response to this, this community service activity is designed to provide solutions based on education, medical measures (sterilization), and the active involvement of the campus community in the ethical and sustainable management of feral cat populations. The methods used include initial observation of the cat population, education through seminars and campaign media, the implementation of the Trap-Neuter-Return (TNR) program for 14 cats, and the construction of four feeding stations as feeding and monitoring points. This activity also involves the formation of student volunteer groups as a driver of program sustainability. The results of the activities show significant changes, including a decrease in the number of stray cats that roam aimlessly, an increase in the awareness of the academic community on the importance of humane animal management, and the creation of a cleaner and more comfortable campus environment. This program is proof that a collaborative and educational approach can create solutions that not only solve technical problems, but also build a broader culture of care in the college environment.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Yusril Wira Budi Ariyanto; Haniyah Haniyah; Budi Handayani
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 01 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.6156

Abstract

The objectives of this research are to examine the abuse of authority by customs officials that qualifies as a criminal act of corruption and the criminal liability of customs officials in the implementation of used clothing imports. The researcher uses the Normative Juridical research method and employs a statutory and conceptual approach, using primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The actions of customs officials who have abused their authority by falsifying documents have been regulated in Law No. 20 of 2001 on occupational crimes Article 9, then regulated in Article 416 of the Criminal Code regarding officials or civil servants who falsify books or lists specifically for administrative examination. Members of the public who commit criminal acts of abuse of authority are regulated in Law No. 30 of 2014 on Government Administration (UUAP) which is then regulated in Article 17 of UUAP, but Article 17 of UUAP only states that Government Officials are prohibited from abusing authority.