Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) Dekrit (Jurnal Hukum Dan Keadilan) De Recht (Journal of Police and Law Enforcement)
Imam Suroso
Universitas Bhayangkara Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERUPA PIDANA PENJARA BAGI TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Mega Febrianti Putri Utami; Imam Suroso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.088 KB)

Abstract

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan. Metode penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku atau dengan peraturan-peraturan yang tertulis (Undang-undang). Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda penangganan dalam ancaman hukumannya, bila penyalahguna akan dipidana ringan. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 567/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dengan Terdakwa Abu (nama samaran) didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Sifat penegakan hukum pada penyalahguna narkotika dan pengedar juga berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KONSEP HUKUM KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SURAT KUASA KHUSUS OLEH ADVOKAT UNTUK BERACARA DI PERADILAN Selamet Budiono; Imam Suroso
Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/dekrit.v13n1.156

Abstract

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 “Tanda TanganElektronik terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atauterkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alatverifikasi dan autentikasi” dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun2003 menjelaskan wilayah kerja advokat yang begitu luas, karenanya tandatangan pada surat kuasa khusus antara Advokat dan klien maupun antar Advokatberpotensi tidak bisa secara langsung. Topik penelitian ini merupakan studi untukmengetahui Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada SuratKuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan. Penelitian inibermaksud untuk memahami 1. Bagaimana ketentuan yuridis tanda tanganelektronik dalam peradilan; 2. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik padasurat kuasa khusus untuk beracara di peradilan.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif denganmenggunakan konsep penalaran Deduktif dengan Pendekatan normativediantaranya: statue approach, conceptual approach, historical approach, caseapproach. Dengan bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan,Yuriprudensi, bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, jurnal, karya ilmiah,dan hasil-hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berpijak pada groundnorm dikaitkan denganpenalaran deduksi dengan merujuk pada azas kebebasan berkontrak besertadengan batasan terhadap penerapannya pembubuhan tanda tangan secaraelektronik didalam surat kuasa khusus seharusnya dapat diterapkan, dengan syarattanda tangan elektronik tersebut dibuat melalui Lembaga Penyelenggara SistemElektronik Lingkup Privat bersertifikasi.
Legal Study of Cyber Phishing Crimes Using Cyber Crime Legislation in Indonesia Asep Wedotomo; Sinarianda Kurnia Hartantien; Imam Suroso; Juli Nurani
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i6.2093

Abstract

The rapid development of information technology has led to the emergence of various forms of cyber crime, one of which is cyber phishing. However, Indonesian criminal law has not specifically regulated phishing as a distinct criminal offense, resulting in legal ambiguity and challenges in law enforcement. This study aims to analysis legal study of cyber phishing crimes using cyber crime legislation in Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that current regulations, particularly the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), do not explicitly and comprehensively regulate cyber phishing, leading to uncertainty in its application. In addition, legal protection for victims remains limited, as the law primarily focuses on punishing offenders rather than providing effective compensation mechanisms. Furthermore, the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has not accommodated phishing-related offenses involving personal data misuse. Therefore, legal reform is necessary to formulate clear provisions on cyber phishing and strengthen victim protection to ensure legal certainty and justice in the digital era.
Judicial Reasoning and Sentencing Proportionality in the Teddy Minahasa Narcotics Trafficking Case Astrid Nurindah Sari; Jonaedi Efendi; Imam Suroso
DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 4 Issue 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/derecht.v4i2.439

Abstract

This article examines judicial reasoning and sentencing proportionality in West Jakarta District Court Decision No. 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt concerning Teddy Minahasa Putra, a senior police officer convicted of participating in narcotics trafficking. The defendant was sentenced to life imprisonment, and the sentence was subsequently upheld at the appellate and cassation levels. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Narcotics Law, the Police Law, the Judicial Power Law, the Criminal Procedure Code, and the relevant court decisions. The court’s reasoning is evaluated by examining the fulfilment of Article 114 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 in conjunction with Article 55 paragraph (1), point 1, of the Criminal Code, as well as principles of retribution, deterrence, prevention, proportionality, and substantive justice. The findings indicate that the conviction was supported by evidence of coordinated participation in the diversion and distribution of methamphetamine controlled by the police. Life imprisonment was legally available and substantively proportionate to the quantity of narcotics, the defendant’s degree of participation, the abuse of command authority, and the resulting damage to public trust. Nevertheless, the judgment should have explained more systematically how each aggravating and mitigating circumstance supported the selection of life imprisonment over other legally available sanctions. This article proposes a more structured framework for assessing judicial reasoning in serious narcotics cases involving law enforcement officers.
Co-Authors Asep Wedotomo Astrid Nurindah Sari Hartantien, Sinarianda Kurnia Jonaedi Efendi Juli Nurani Mega Febrianti Putri Utami Selamet Budiono