Imam Suroso
Universitas Bhayangkara Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERUPA PIDANA PENJARA BAGI TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Mega Febrianti Putri Utami; Imam Suroso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.088 KB)

Abstract

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan. Metode penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku atau dengan peraturan-peraturan yang tertulis (Undang-undang). Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda penangganan dalam ancaman hukumannya, bila penyalahguna akan dipidana ringan. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 567/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dengan Terdakwa Abu (nama samaran) didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Sifat penegakan hukum pada penyalahguna narkotika dan pengedar juga berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KONSEP HUKUM KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SURAT KUASA KHUSUS OLEH ADVOKAT UNTUK BERACARA DI PERADILAN Selamet Budiono; Imam Suroso
Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/dekrit.v13n1.156

Abstract

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 “Tanda TanganElektronik terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atauterkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alatverifikasi dan autentikasi” dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun2003 menjelaskan wilayah kerja advokat yang begitu luas, karenanya tandatangan pada surat kuasa khusus antara Advokat dan klien maupun antar Advokatberpotensi tidak bisa secara langsung. Topik penelitian ini merupakan studi untukmengetahui Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada SuratKuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan. Penelitian inibermaksud untuk memahami 1. Bagaimana ketentuan yuridis tanda tanganelektronik dalam peradilan; 2. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik padasurat kuasa khusus untuk beracara di peradilan.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif denganmenggunakan konsep penalaran Deduktif dengan Pendekatan normativediantaranya: statue approach, conceptual approach, historical approach, caseapproach. Dengan bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan,Yuriprudensi, bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, jurnal, karya ilmiah,dan hasil-hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berpijak pada groundnorm dikaitkan denganpenalaran deduksi dengan merujuk pada azas kebebasan berkontrak besertadengan batasan terhadap penerapannya pembubuhan tanda tangan secaraelektronik didalam surat kuasa khusus seharusnya dapat diterapkan, dengan syarattanda tangan elektronik tersebut dibuat melalui Lembaga Penyelenggara SistemElektronik Lingkup Privat bersertifikasi.