Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA TENTANG BAHAYA PERKAWINAN ANAK MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN SEKOLAH Wawan Saputra; Suarjana Suarajana
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.302

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial dan hukum yang masih sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama orang tua dan lingkungan sekolah, menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Desa Kabul melalui pendekatan keluarga dan sekolah. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pembentukan kader hukum desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak dan pentingnya pendidikan hukum berbasis keluarga dan sekolah sebagai upaya pencegahan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di wilayah lain.
OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA) Lalu Hendri Nuriskandar; Muzawir Muzawir; Suarjana Suarajana; Idul Adnan
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.81

Abstract

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice. Keywords : Human Right, International, Labor