Garuda - Garba Rujukan Digital

GOVERNMENT POLICY IN PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST LOMBOK REGENCY NUSA TENGGARA BARAT Idul Adnan Rasim
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 2 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i2.968

Based on data from the Crisis Centre belonging to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers which is called BNP2TKI, there were 1,759 complaints from workers assigned abroad as of/January-March 2019, where 71 cases were confirmed as human trafficking. and 2,430 cases which have indicators of human trafficking and there are 32 cases of trafficking in persons from the province of Nusa Tenggara Barat where as many as 59 victims are from West Lombok Regency. Using normative empirical research or also best known as field research, this paper applied the descriptive analysis method in analysing the data and found the following: forms and models of human trafficking in West Lombok Regency, Nusa Tenggara Barat done by a scalper who approached potential target induvidually ( home-to-home / door-to-door), then offered a job with a big number of salary to the victim, using nonprocedural ways, document falsification and persuading victims to escape from legal corporate. The duties of the West Lombok government are to prevent the occurrence of the criminal act of human trafficking there for socialization in the community and schools in West Lombok about procedurally being legal workers migrants and law enforcement on the criminal offender are crucial to be born in mind.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi2; Darmawan Trisno; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.

TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Idul Adnan; Munjahid Munjahid; Azis Azis; Sahadasih Sahadasih
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wali merupakan salah satu faktor penting dalam pernikahan, karena wali termasuk rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat terkadang wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perwakilan wali dalam pernikahan biasanya adalah tingkat kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh wali tersebut serta alasan lain yakni ingin mendapatkan barokah dari orang yang diundang khusus untuk mewakili akad nikah tersebut seperti kyai atau ulamak yang berpengaruh. Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Muzawir Muzawir; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.72

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.

KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA Adnan, Idul
FiTUA: Jurnal Studi Islam Vol 4 No 2 (2023): December
Publisher : STIT Sunan Giri Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47625/fitua.v4i2.510

Over the last 40 years, cases of religious blasphemy in Indonesia have almost had the same pattern. Therefore, the problem that will be raised in this article is related to the prevention of religious blasphemy carried out by the government, especially the police and other law enforcers. Based on its role and function, referring to the decree of the President of the Republic of Indonesia number 1/PNPS of 1965 concerning the prevention of abuse and/or blasphemy of religion, the police protect religion and religious practices that develop in society and protect every religious belief and practice carried out by its followers. In practice, there are many cases of religious abuse/blasphemy that are misleading to people who do not understand religion. The method used in this research is a normative legal approach, meaning that research is carried out by referring to legal norms that apply in society and those in positive law. With regard to the state's duty to guarantee religious freedom, especially the police as a law enforcement institution regulated in Article 156a of the Criminal Code.

OMNIBUS LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW PERSPECTIVE (FOCUS ON LABOR RIGHT IN INDONESIA) Nuriskandar, Lalu Hendri; Muzawir, Muzawir; Suarajana, Suarjana; Adnan, Idul
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.81

There is a Bill titled All Lawis one of the government's progressive steps in the legal sector. This is allegedly due to President Joko Widodo's anger at Indonesia's sluggish progress in the investment sector. Based on reports Ease Of Doing Business 2019, Indonesia is ranked 73rd out of 190 countries. Formation All Law especially in the economic sector, it is hoped that it will be able to improve the investment climate in Indonesia, Rosan Roeslani said that one of the objectives of the law to all This is to improve Indonesia's ranking in Ease od doing Business. In legal research, there are two research approaches, namely a normative approach and a sociological juridical approach. Meanwhile, what is used to examine the data are theories commonly known in doctrinal legal theory such as legal rules, legal principles, legal definitions and so on. In this case, law to all What is meant in the Indonesian legal system is a form of law that regulates various objects in one legal instrument. so that there is a spread of discourse regarding the omnibus law which is equated with the Umbrella Law, namely a law that is the parent of other laws that are still in the same sector. However, if law to all narrated as an Umbrella Law, the law to all is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations, therefore law to all in the Indonesian context, it is narrated as a law. The protection of human rights (HAM) was originally known in the social contract theory put forward by Rousseau. Based on social contract theory, the rights owned by everyone are handed over to the state based on free will. The state's duty is to provide protection to every citizen if there is a violation of the rights of citizens to achieve order and justice. Keywords : Human Right, International, Labor

MENGGALI PRINSIP-PRINSIP HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF KESEIMBANGAN ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS Hardiyatullah, Hardiyatullah; Qohar, Abd; Adnan, Idul; Fadli, Muh
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.90

Dalam dinamika zaman yang terus berkembang, perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, menelusuri hingga akar tradisinya, dan mengadopsi perspektif yang seimbang antara nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun dan tuntutan-tuntutan zaman modern. Penelitian ini menggunakan metode teori dasar yang menggunakan data dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (library research), dengan mengutamakan penggunaan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam tradisi dan modernitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas memungkinkan hukum keluarga Islam untuk tetap relevan dan berfungsi efektif dalam masyarakat modern. Memahami konteks sosial dan budaya serta melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam menjadi kunci untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Artikel ini memiliki implikasi dalam memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, membuka jalan menuju pembaharuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentang keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga.

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah, Sepyah; Adnan, Idul; Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.

STUDI ANALISIS AKAD SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Adnan, Idul; Zulkarnain, Zulkarnain; Zulharman, Zulharman; Karuniawan , Fathony
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.96

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online, khususnya pada platform e-commerce Tokopedia. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Model transaksi ini sering ditemukan dalam sistem pre-order pada platform digital. Namun, penerapannya dalam ecommerce modern memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, serta perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap fitur-fitur transaksi pre-order di Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan konsumen aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order di Tokopedia memiliki kemiripan dengan akad salam, belum seluruh unsur akad salam terpenuhi secara sempurna, terutama terkait kepastian waktu penyerahan barang dan transparansi informasi. Selain itu, aspek tanggung jawab penjual terhadap kualitas dan keterlambatan pengiriman juga menjadi catatan penting dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak.

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Syarifuddin, Syarifuddin; Hamroni, Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.99

Abstrak Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana awal sejarah Pemilihan Kepala daerah sejak awal terbentuknya negara Indonesia. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menerbitkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah ditentukan oleh pusat dan sebagai wakil pemerintah yang ada di daerah kecuali untuk daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta. UU. No. 1 Tahun 1945 ini dianggap belum memadai, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa Kepala Daerah tingkat Provinsi dipilih oleh Presiden setelah DPRD Provinsi menagajukan minimal dua calon dan maksimal empat calon. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 diubah menjadi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Dalam peraturan ini diatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dimana Kepala Daerah tetap diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pada tahun 2004 terbitlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi terhadap undang-undang sebelumnya. Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa genealogi pemilihan kepala daerah di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi terbagi menjadi dua tipologi yaitu: 1) pemilihan kepala daerah secara tidak langsung; dan 2) pemilihihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ditentukan oleh pemerintah pusat dan ada yang ditentukan melalui mekanisme penunjukan oleh DPRD kemudian disahkan oleh pemerintah pusat, sementara itu pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan semua masyarakat yang telah melmiliki hak pilih berdasarkan undang-undang untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerahnya mulai dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Kata Kunci: Dinamika, Pemilihan, dan Kepala Daerah

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search