Claim Missing Document
Check
Articles

GOVERNMENT POLICY IN PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING IN WEST LOMBOK REGENCY NUSA TENGGARA BARAT Idul Adnan Rasim
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 2 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i2.968

Abstract

Based on data from the Crisis Centre belonging to the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers which is called BNP2TKI, there were 1,759 complaints from workers assigned abroad as of/January-March 2019, where 71 cases were confirmed as human trafficking. and 2,430 cases which have indicators of human trafficking and there are 32 cases of trafficking in persons from the province of Nusa Tenggara Barat where as many as 59 victims are from West Lombok Regency. Using normative empirical research or also best known as field research, this paper applied the descriptive analysis method in analysing the data and found the following: forms and models of human trafficking in West Lombok Regency, Nusa Tenggara Barat done by a scalper who approached potential target induvidually ( home-to-home / door-to-door), then offered a job with a big number of salary to the victim, using nonprocedural ways, document falsification and persuading victims to escape from legal corporate. The duties of the West Lombok government are to prevent the occurrence of the criminal act of human trafficking there for socialization in the community and schools in West Lombok about procedurally being legal workers migrants and law enforcement on the criminal offender are crucial to be born in mind.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi2; Darmawan Trisno; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.
TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Idul Adnan; Munjahid Munjahid; Azis Azis; Sahadasih Sahadasih
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wali merupakan salah satu faktor penting dalam pernikahan, karena wali termasuk rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat terkadang wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perwakilan wali dalam pernikahan biasanya adalah tingkat kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh wali tersebut serta alasan lain yakni ingin mendapatkan barokah dari orang yang diundang khusus untuk mewakili akad nikah tersebut seperti kyai atau ulamak yang berpengaruh. Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS DAN PENANGANAN AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Muzawir Muzawir; Alia Fitriana
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.72

Abstract

Hukum kewarisaan Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Inpres kedudukan hukumnya. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan harta telah diantisipasi dengan adanya aturanaturan di bidang harta. silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Namun, bilamana di satu kali silang sengkata tidak dapat dihindarkan, agar tidak berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraaan, islam mengajarkan supaya pihak-pihak yang sengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia berdamai. Perkara penanganan ahli waris pengganti dalam kedudukan peradilan agama jelas diungkapkan dalam konsideran Undang-undang tersebut seperti yang dirumuskan dalam huruf c, yang dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama. Selain itu, Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijadikan bagian hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama menjadi acuan dalam memutuskan perkara-perkara mengenai ahli waris pengganti. Kejelasan status dan penanganan pengajuan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama akan menajadikan dasar pedoman dalam keputusan hakim perolehan harta yang diberikan oleh ahli waris pengganti sebagai hak atas pembagian harta yang diberikan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TERNAK SAPI DENGAN TRIK KECURANGAN DI DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Suryapati, Suryapati; Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal; Muzawir, Muzawir
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.18

Abstract

Kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktfitas jual beli merupakan hal yang diharuskan oleh Allah swt. Dalam aktivitas Jual beli termasuk dalam kegiatan Muamalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidup. Terutama bagaimana cara menyikapi sistem perekonomian yang menaungi peranan penting dalam dunia bisnis. Sebagai agama yang mampu mengikuti perkambangan zaman yang diyakini Islam mampu menjawab segala permasalahan yang timbul dikehidupan sosial.Berkaitan dengan hal tersebut dalam melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli salah satunya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual belikan.seseorang diperbolehkan melaksanakan transaksi terhadap barang yang dilakukan karena menjadi acuan dalam bermuamalah. Praktik jual beli hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa beraim merupakan kegiatan yang mempunyai unsur kecurangan karena dalam praktiknya banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh penjual atau saudagar.Dalam Hukum islam tentu tisdak boleh dan sangat dilarang orang-orang yang melakukan praktik jual beli dengan cara yang curang atau tidak jujur karena Allah Swt tidak menyukai orang-orang munafik, dan barang siapa yang jujur maka Allah Swt akan selalu memebrikan keberkahan buatnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan library research, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah data reduction, data display, conclution drawing. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam melakukan praktik jual beli hewan ternak sapi di Desa beraim saudagar telah melakukan praktik kecurangan dengan melakukan trik-trik kecurangan diantaranya adalah; Serdong atau yang disebut meminumkan hewan ternak sapi dengan air dicampur dedak, mengkikr tanduk dan menutupi kecacatan hewan ternak tersebut.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Karuniawan , Fathony; Adnan, Idul; Nuriskandar, Lalu Hendri
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.71

Abstract

Children who violate the law or commit criminal acts are greatly influenced by several other factors outside the child, such as relationships, education, playmates and so on. Because criminal acts committed by children are generally a process of imitating anything influenced by negative actions from adults or those around them. What factors influence the occurrence of criminal acts of sexual immorality committed by minors, internal factors, namely intelligence factors, age factors, gender factors, while external factors, namely household factors, educational and school factors, children's social factors and social media factors in resolving criminal acts of obscenity. committed by minors and criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse against children according to Law Number 35 of 2014 can be implemented by the Panel of Judges by applying Article 82 of Law Number 35 of 2014 and Article 290 paragraph 2 of the Criminal Code, if the defendant is proven to fulfill the objective and critical elements. subjective nature contained in these two articles carries a maximum penalty of 15 years in prison and a minimum of 3 years in prison. According to the view of Islamic law, the implementation of criminal sanctions against perpetrators of sexual abuse against children can be applied ta'zir,
EVOLUSI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBELUM DAN SELAMA ERA REVOLUSI INDUSTRI 5.0 Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hartawan, Hartawan; Muzawir, Muzawir
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.75

Abstract

The Industrial Revolution 5.0 changed the paradigm of human interaction with technology, which emphasises the synergy between artificial intelligence and unique human capabilities to create more humane and sustainable innovations. In the context of Islamic family law, the Industrial Revolution 5.0 brings new challenges and opportunities that require thoughtful understanding to ensure its relevance and benefits for Muslims. This research compares the evolution of Islamic family law before and during the Industrial Revolution 5.0 era through a literature study-based comparative approach with a qualitative research type. The research shows that, before the revolution, Islamic family law had established a solid moral and social foundation, regulating marriage, divorce, inheritance and family responsibilities with an emphasis on social justice and the protection of individual rights. When the Islamic family law entered the revolutionary era, significant changes were encountered in communication, employment, family economy, and education. Although new technology has brought opportunities to strengthen faith and religious practice, it has also raised issues such as privacy and psychological impact. Islamic family law is required to integrate traditional values with technological innovations, maintain education and understanding of rights and obligations within the family, and maintain a balance between material and spiritual progress. With judicious adaptation, Islamic family law can ensure harmonious and prosperous families in this new era.
PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Hartawan, Hartawan; Satria, Ahmad
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.83

Abstract

Belakangan ini telah terjadi fenomena pemberian mahar di luar adat dan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat selama ini sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar. Di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pernikahan antara pasangan pengantin dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pemberian mahar perkawinan dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa dekskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik pemberian mahar perkawinan di Desa Beleka dan beraim merupakan hal yang baru terjadi dan bukan tradisi atau adat istiadat dari desa tersebut dalam memberikan mahar seperti mahar sandal jepit dan mahar yang tinggi yaitu mahar 2,7h tanah, 25g emas, dan uang 12 dirham. Pemberian mahar yang dilakukan di Desa Beleka dan Desa beraim mengakibatkan hal-hal negatif antara lain : kecemburuan sosial, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi. Kata Kunci: Mahar Perkawinan, Sosiologi Hukum Keluarga
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Elpipit, Elpipit; Suarajana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.84

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. masyarakat setempat terebut melakukan pinjaman pada kas Kelompok Tahlilan. Dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan pinjaman kas kelompok tahlinan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah dengan kewajiban untuk menambah nominalnya dari jumlh pinjaman awalnya. Di sisi lain masyarakat sangat terbantukan dengan adanya praktik pinjaman tersebut dan tidak mempermasalahkan adanya penarikan nilai tambah dari jumlah nominal yang akan dikembalikannya nanti. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang diguakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik pinjam-meminjam terhadap kas kelompok Tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao mengandung bunga 0,01%-1% sebagai bentuk terima kasih. (2) Praktik pinjam meminjam yang dialaksanakan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao termasuk dalam konsep Al-Qardh yang berarti pinjaman atau utang-piutang dalam kajian fikih mu’amalah. Dalam transaksinya terdapat unsur riba Al-Qard. Adapaun pandangan tokoh agama hanya sebatas memberikan pendapat pribadi terhadap praktik tersebut dengan menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribanya. Para tokoh agama cenderung membiarkan praktek pinjam meminjam tersebut dengan alasan bahwa masyrakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk keberlangsungan ekonominya. Kata Kunci: Tokoh Agama, Bunga Pinjaman, Kas Tahlilan
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENOLAKAN AKAD PERNIKAHAN PASANGAN LGBT DALAM KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM Sugitanata, Arif; Adnan, Idul; Hamroni, Hamroni; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.87

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.