Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Penyusunan Kerangka Hukum Pelaksanaan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) di Perairan Indonesia Solihin, Akhmad; Hari Kushardanto; Ray Chandra Purnama
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0604.1121-1125

Abstract

Ancaman kelangkaan ikan global menyoroti pentingnya konservasi untuk mencapai perikanan berkelanjutan. Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) menjadi alternatif inovatif di luar kawasan konservasi resmi, mendukung target konservasi laut Indonesia sebesar 30% pada 2045. OECM mengelola wilayah dengan batas jelas untuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pendekatan jangka panjang, namun implementasinya terkendala regulasi yang belum memadai, ketidakpastian hukum, dan pengakuan hak masyarakat pesisir yang beragam. Penetapan OECM dapat melibatkan berbagai pihak, seperti desa, masyarakat adat, swasta, dan militer, dengan pengelolaan yang kolaboratif dan inklusif. Untuk efektivitasnya, diperlukan kerangka hukum yang kuat guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan sinergi lintas sektoral. Dengan regulasi yang mendukung, OECM dapat memperluas konservasi laut Indonesia, meningkatkan keberlanjutan ekosistem, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.
Urgensi Dana Konservasi Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Solihin, Akhmad; Hari Kushardanto; Ray Chandra Purnama; Agus Tri Yulianto
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0701.1183-1186

Abstract

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada ekosistem pesisir dan laut untuk mata pencaharian mereka, tetapi menghadapi ancaman besar akibat eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan perubahan iklim. Dalam rangka mengatasi ancaman kerusakan lingkungan, beberapa desa pesisir melakukan pengaturan berbasikan masyarakat, namun dihadapkan pada keterbatasan dana. Ironisnya, hingga perubahan kedua Undang-Undang Desa pada 2024, pendanaan konservasi masih hanya dialokasikan untuk desa berbasis daratan dan kehutanan, sementara desa pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapatkan akses dana yang setara. Padahal, desa pesisir menghadapi tantangan konservasi yang lebih kompleks, terutama karena sifat perairan laut yang terbuka, sehingga risiko eksploitasi ilegal lebih tinggi. Tanpa dukungan finansial, masyarakat pesisir kesulitan menjalankan program perlindungan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang memasukkan desa pesisir dalam skema dana konservasi atau dana rehabilitasi, serta insentif bagi desa yang telah menerapkan konservasi berbasis masyarakat.