This Author published in this journals
All Journal Syntax Idea
Rizki Nugraha
Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Rizki Nugraha; Ayuning Budiati; Kandung Sapto Nugroho
Syntax Idea 416-435
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i1.2923

Abstract

Indonesia sedang berupaya mencapai good governance dengan melakukan reformasi birokrasi sebagai instrumen utama. Meskipun telah ada upaya reformasi, beberapa permasalahan utama seperti organisasi yang belum tepat fungsi, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, masalah SDM aparatur, kewenangan yang belum terkelola baik, pelayanan publik yang belum memadai, dan budaya kerja birokrat yang belum mendukung efisiensi masih menghambat kemajuan. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, fokus pada perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalaminya dengan tiga aspek utama, yaitu mendalami implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan mengeksplorasi upaya penanganan faktor penghambat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman holistik mengenai dinamika implementasi kebijakan penyetaraan jabatan struktural eselon IV ke jabatan fungsional di instansi tersebut. Selain manfaat teoritis bagi literatur administrasi publik, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis sebagai bahan analisis untuk melihat pelaksanaan penyetaraan jabatan di konteks Reformasi Birokrasi, berpotensi mendukung perbaikan dan pengembangan sistem administrasi publik di Indonesia.