Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Business Law Jurnal Ilmiah Fenomena
Halimatus Syakdiyah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Praktik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam Halimatus Syakdiyah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli dalam islam hukumnya boleh dan halal, kecuali ada sebab yang mengharamkannya. Salah satunya faktor objektif seperti praktik jual beli lukisan manusia, mayoritas ulama terdahulu mengharamkan karena dianggap menyerupai ciptaan Allah swt dan/atau mengarah pada kemusyrikan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pandangan islam terhadap praktik jual beli lukisan manusia secara online perspektif ulama kontemporer dan Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara pelukis sekaligus distributor, konsumen dan ulama. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai pertimbangan hukum konvensional, kemudian beberapa literatur pendapat ulama Nahdlatul Ulama, buku-buku, artikel dan website yang berkaitan dengan pembahasan sebagai bahan perbandingan dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini ialah praktik jual beli lukisan manusia di Galeri Rizal Art menggunakan sistem elektronik via online sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memiliki karakteristik jenis akad salam dan istishna’. Menurut ulama Nahdlatul Ulama, lukisan manusia baik membuatnya, menjual dan memilikinya diperbolehkan selama tujuannya tidak mengarah pada kemusyrikan dan menandingi ciptaan-Nya. Sehingga hasil dari transaksi jual-beli lukisan manusia hukumnya ialah halal.
ANALISIS YURIDIS HAK GUNA KAMPANYE PRESIDEN PASAL 299 AYAT (1) UU PEMILU, POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PENYELENGGARAAN PEMILU: PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Syokron Jazil; Halimatus Syakdiyah
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7376

Abstract

Setiap lima tahun terakhir Indonesia mengadakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu) yang salah satunya ialah memilih calon presiden dan wakil presiden. Setiap calon legislatif sudah pasti memiliki tim khusus dalam berkampanye, oleh sebab itu setiap individu-pun berhak melakukan kampanye terhadap caleg yang mereka percaya dapat memberikan yang terbaik untuk negara, tidak terkecuali presiden yang sedang menjabat terhadap calon presiden dan wakil presiden periode selanjutnya yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Hal yang demikian diatur dalam pasal 299 ayat (1) UU/7/2017 tentang pemilihan umum menyatakan presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye. Yang menjadi perbincangan publik terkait presiden yang melakukan kampanye sebagai bentuk aksi dukungan nyata terhadap salah satu paslon yang dikhawatirkan dalam kampanye tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan kedudukannya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap negara beserta penduduknya. Demikian tersebut memiliki kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas negara, bukan tidak mungkin paslon yang didukung presiden menduduki kursi kemenangan sebab keterlibatan kampanye presiden. Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden berdasarkan pasal 299 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional?. Penelitian dikaji secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.
Co-Authors Syokron Jazil