Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Islamic Business Law Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Musataklima
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen Musataklima
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7003

Abstract

Penggunaan uang koin dalam transaksi bisnis mengalami penurunan, di berbagai daerah tidak terkecuali di Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertama, rendahnya efektivitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian; aspek pidana, penyebab dan solusinya. Kedua, Aspek hukum perjanjian syariah, dan ketiga, implikasinya terhadap hak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, tidak digunakannya rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian merupakan tindakan pidana yang disebabkan (1) norma hukumnya mandatur, (2) kultur masyarakat yang cenderung tidak menghargai koin. Solusinya adalah sosialisasi melalui klinik konsumen cerdas dan gerakan peduli koin nasional. Kedua, pembayaran uang kembalian dengan barang dalam hukum perjanjian syariah tidak ditemukan pertemuan kehendak sehingga cacat kehendak. Ketiga, implikasinya mengakibatkan hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur tercederai. (The use of coins in business transactions has decreased in various regions, including Malang. This study aims to describe: first, the low effectiveness of using the Rupiah as a means of payment for change; the criminal aspects, causes, and solutions. Second, the legal aspects of sharia agreements, and third, the implications for consumer rights. This research is an empirical study with a sociological juridical approach, which relies on primary data obtained through interviews. Besides, this study uses secondary data obtained through documents and literature studies. All of these data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are: first, the non-use of the rupiah as a means of payment for change is a criminal act caused by (1) the mandatory legal norms, (2) the culture of people who tend not to value coins. The solution is socialization through smart consumer clinics, and movements care about national coins. Second, payment of change with goods in the Sharia agreement law doesn't meet the will, so it is defective to the will. Third, the implication is that the consumer's right to be served appropriately and honestly is harmed.)
Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago Perspektif Akad Ju’alah Izam Bahtiar Rahmika; Musataklima Musataklima
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i1.2947

Abstract

Fitur Mal Koin berisi Hago Pohon Uang, Kebun Binatang, dan Pejuang Koin. Adanya unsur gharar, maysir, dan pencurian dalam fitur Mal Koin menyebabkan adanya pertentangan antara hukum Islam yang ada dalam menentukan hukum digunakannya fitur tersebut dan bagaimana perlindungan hukum Islam atas kasus pencurian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap praktik misi pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konsep. Bahan hukum primernya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Hasil Penelitian yang didapat adalah praktik Hago Pohon Uang dan Kebun Binatang merupakan akad Ju’alah yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat developer. Apabila dilanggar, maka akad menjadi fasid. Gharar dalam misi tersebut merupakan al-gharar al-yasir yang diperbolehkan syariat Islam. Misi Pejuang Koin merupakan akad hibah dan maysir yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pencurian dalam fitur Mal Koin tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif dalam kasus pencurian tersebut berupa dalil al-Qur’an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Sementara perlindungan hukum Islam secara represifnya berupa hukuman ta’zir.
Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Asy-Syari’ah Mishbahul Munir; Musataklima Musataklima
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i3.3875

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum atas kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah dan untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan maqasid asy-syari’ah terhadap sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengganti sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik yang akan diidentifikasi, dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini, Pertama, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruc dan Jan Michiel Otto) terkait kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik telah sesuai dengan konsep dari kedua tokoh di atas dan juga telah memenuhi asas-asas hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Kedua, bahwa pemberlakuan Sertifikat Elektronik apabila dilihat dari perspektif maqasid asy-syari’ah, merupakan sebuah ijtihad dari kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kemaslahatan dibidang pelayanan pertanahan dan jika ditinjau dari segi maslahahnya maka, kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan konsep maqasid asy-syari’ah yaitu salah satunya penjagaan terhadap harta, dimana yang dimaksud dalam konteks ini adalah tanah.
Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Noer Yasin; Musataklima Musataklima; Ahmad Wahidi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 4 (2023): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.389-402

Abstract

The polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued.
Hybrid Online Dispute Resolution for Small-Value E-Commerce Consumer Disputes: Integrating Inclusive Legal Thought and Maqāṣid al-Sharīa Musataklima Musataklima; Khairul Umam; Mahbub Ainur Rofiq; Abdul Kadir; Dwi Fidhayanti
Justicia Islamica Vol 23 No 2 (2026)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v23i2.12136

Abstract

The growth of e-commerce has increased transaction volumes while also giving rise to small-value consumer disputes that cannot yet be effectively resolved through conventional mechanisms. This study aims to analyze the need to implement Hybrid Online Dispute Resolution (ODR) to resolve small-scale e-commerce consumer disputes and to examine its normative foundations from the perspective of Indonesia’s inclusive legal thought and maqāṣid al-sharīa. The study employs a doctrinal legal method, drawing on legislative and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through a literature review and then qualitatively analyzed using prescriptive analysis techniques through systematic interpretation and legal construction. The results indicate that Hybrid ODR holds philosophical urgency as an instrument that broadens access to justice, accelerates dispute resolution, and reduces the costs of case resolution. From a sociological perspective, this model addresses the rising number of consumer disputes in e-commerce and the limited capacity of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). From a legal perspective, Hybrid ODR has the potential to strengthen legal certainty and enhance the effectiveness of consumer protection by integrating online and offline mechanisms. From the perspective of inclusive law, this model derives its legitimacy from nonlinear postulates, the religious character of law that aligns with maqāṣid al-sharīa, particularly ḥifẓ al-māl, and the affirmative action postulate, which provides greater protection for consumers as a vulnerable group. This study contributes by proposing Hybrid ODR as an adaptive, inclusive, and context-sensitive dispute-resolution model to strengthen Indonesia's consumer protection system within its e-commerce ecosystem.
Evaluations for Community Vocational Training Centers to Become Business Incubators in East Java, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara Hisyam Fahmi; Ahmad Abtokhi; Ridwan; Musataklima; Abdul Aziz; Shalih Husni; Noor Rizqiya Fimaulidina; Puji Lestari; Hamdani
Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Asosiasi Dosen Pengembang Masyarajat (ADPEMAS) Forum Komunikasi Dosen Peneliti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/engagement.v10i1.1846

Abstract

Background: This study addresses the broader issue of enhancing the economic impact and sustainability of community vocational training centers (BLKK). It focuses on the BLKK programs in East Java, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara, with the purpose of evaluating their potential to evolve beyond training facilities into effective business incubators that foster community entrepreneurship. Purpose of the Study: The purpose is to assess the capacity of BLKK centers to function as business incubators. The objectives are to identify the critical factors—such as human resources, leadership, environment, and collaboration—necessary for this transition and to provide actionable recommendations for improvement. Methods: The study employs a mixed-methods approach, utilizing field visits and questionnaires to collect empirical data from the targeted BLKK centers. The analysis is framed within a holistic perspective that considers integrated organizational and ecosystem development. Results: The findings underscore that transforming BLKK centers into effective incubators requires a comprehensive strategy. Key recommendations include aligning training curricula with market demands, improving tenants' access to capital, expanding professional and business networks, and instituting robust post-incubation support mechanisms. The study concludes that continuous monitoring and evaluation, coupled with these strategic enhancements, are vital for developing a competent workforce and promoting sustainable business practices within the community.
Tinjauan Akad dan Etika Promosi Dalam Islam Terhadap Afiliasi Tiktok Menggunakan Video Buatan Artificial Intelligence (AI) Perspektif Maqashid Syariah Devi Santika Putri; Musataklima Musataklima
Journal of Islamic Business Law Vol. 10 No. 1 (2026): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v10i1.25827

Abstract

Semakin berkembangnya teknologi, muncul adanya Artificial Intelligence (AI) yang digunakan masyarakat sebagai alat bantu promosi terutama dalam platform e-commerce seperti TikTok. Sebagai alat bantu, AI memiliki dampak negatif dan positif. Dampak tersebut dibuktikan dengan adanya video yang beredar terkait video promosi hasil buatan AI dalam afiliasi TikTok yang merugikan konsumen karena terdapat misleading informatioan (overclaim). Beberapa kasus menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena banyak yang di rugikan. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui akad dan etika promosi menggunakan AI dan bagaimana hukumnya dalam Islam serta apakah perbuatan penggunaan AI melanggar undang-undang yang berlaku. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam video afiliasi TikTok hasil buatan AI menggunakan akad ju’alah. Dalam hukum Islam video buatan AI sah jika memenuhi rukun dan syarat akad ju’alah serta tidak melanggar undang-undang jika memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Adapun etika promosi yang digunakan dalam promosi menggunakan video hasil buatan AI harus sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti hifzd al-din (pelestarian agama), hifzd al-‘aql (memelihara akal) dan hifzd al-maal (memelihara harta). Secara umum, afiliator juga harus memenuhi etika promosi pada umumnya diantaranya ialah: (1) isi video jujur dan transparan; (2) tidak menjelekkan produk lain; (3) tanggung jawab (amanah) terhadap produk yang dipromosikan; (4) tidak mudah bersumpah saat berpromosi dan; (5) produk halal secara li-dzatihi dan li-ghairihi.
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Kadir Ahmad Abtokhi Ahmad Wahidi Devi Santika Putri Dwi Fidhayanti Hamdani Hisyam Fahmi Izam Bahtiar Rahmika Khairul Umam Mahbub Ainur Rofiq Mishbahul Munir Noer Yasin Noor Rizqiya Fimaulidina Puji Lestari Ridwan Shalih Husni