Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fatih: Journal of Contemporary Research Jurnal Sosial Politik dan Hukum ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)
Muhammad Arifin
Universitas Islam Negeri Sumatera utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analysis of the Distribution of Inheritance to Heirs Based on Legal Status and Replacement in the Civil Code Anzalika putri Ramadani; Nuranisa; Yolanda Hendartin Batubara; Muhammad Arifin
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025 ISNU Nine Star Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i1.757

Abstract

This study discusses the distribution of inheritance to heirs based on legal status and replacement in Civil Law. The purpose of this study is to analyze the inheritance distribution procedure that is fair and in accordance with applicable legal provisions, as well as to understand the role of replacement heirs in the process. The method used is a normative approach by referring to Articles 841-848 of the Civil Code (KUHPerdata) which regulate the placement of heirs. The results of the study indicate that the distribution of inheritance that does not pay attention to the status and rights of heirs can trigger conflicts between them. Therefore, it is important to follow legal provisions to create justice and legal certainty for all parties involved in the distribution of inheritance.
Pentingnya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi Muhammad Arifin; Achmad Zulfikar Siregar
Jurnal Sosial Politik dan Hukum Vol. 2 No. 01 (2025): Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Publisher : Jurnal Sosial Politik dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya Indonesia merupakan identitas nasional yang mencerminkan keberagaman nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan interaksi antarbangsa telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan budaya lokal. Masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih modern dan praktis sehingga berpotensi mengurangi apresiasi terhadap budaya nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pelestarian budaya Indonesia di era globalisasi serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai literatur, jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan pertukaran budaya, namun juga berpotensi menyebabkan pergeseran nilai budaya lokal apabila tidak disertai dengan kesadaran budaya yang kuat. Oleh karena itu, pelestarian budaya perlu dilakukan melalui pendidikan budaya sejak dini, partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya, serta penguatan peran generasi muda sebagai agen pelestarian budaya. Upaya tersebut penting untuk menjaga identitas nasional dan keberlanjutan warisan budaya Indonesia di tengah dinamika global.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Viktimologi: Studi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Anisa Dwi Putri Barus; Muhammad Arifin
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 3 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/n13g3p41

Abstract

Di era digital, kejahatan siber seperti kebocoran data pribadi semakin marak dan menimbulkan kerugian signifikan bagi korban, baik secara materiil maupun immaterial. Dalam perspektif viktimologi, korban kebocoran data sering dikategorikan sebagai non-participating victims, di mana mereka tidak terlibat langsung dalam kejadian, melainkan menjadi sasaran akibat kelalaian pihak ketiga seperti penyelenggara sistem elektronik. Artikel ini membahas tipologi korban kejahatan siber secara mendalam, dengan fokus pada hak restitusi dan kompensasi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun kerugian immaterial, seperti hilangnya privasi, martabat, dan potensi penyalahgunaan identitas, sangat kompleks untuk dihitung secara kuantitatif, pendekatan viktimologi menekankan pemulihan holistik yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga restoratif untuk mengembalikan kesejahteraan psikis dan sosial korban. Melalui analisis normatif dan konseptual, penelitian ini mengungkap tantangan dalam implementasi hak korban di ranah siber, termasuk kesulitan pembuktian kausalitas dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum. Sebagai solusi, diperlukan pergeseran paradigma dari hukum pidana yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju model restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban. Pemerintah disarankan untuk memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mandat khusus untuk kasus siber, termasuk program konseling, bantuan hukum, dan pengawasan pasca-insiden. Rekomendasi ini bertujuan menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman digital.
Co-Authors Achmad Zulfikar Siregar Anisa Dwi Putri Barus Anzalika putri Ramadani M Fahmi Aulia Saragih Turnip Mhd Fauzan Azizi Sipahutar Mhd Fikri Muzaki Nuranisa Yolanda Hendartin Batubara