Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Combined Criminal Acts in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Code Mhd Fikri Muzaki; Abdillah Tarigan; Nikmatul Husna; Melinda Fitriana
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Nine Star September 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i2.798

Abstract

Committing a Crime in the Perspective of the Criminal Code and Islamic Law aims to describe how the criminal punishment system works according to Islamic law and the Criminal Code, as well as to provide a more in-depth explanation of the combined theory of committing a crime in Islamic law and the Criminal Code. This research is a library research, which is descriptive analytical in nature. Meanwhile, in analyzing the collected data, the author uses a comparative method, namely analyzing data by comparing two different laws, namely the Criminal Code and Islamic law regarding combined punishments to find similarities and differences between the two. After the discussion, it can be concluded that: 1) there are two theories that are combined theories of committing a crime according to Islamic law, namely: first, the theory of mutual entry or al tadaahul, namely if there are several combined crimes, then several of these crimes enter into each other, second, the sharpened Absorption System, namely for combined multiple crimes where the main penalty is the same (Article 65 of the Criminal Code). Third, Cumulation System, which is a combination of multiple criminal acts against violations with violations and crimes (Article 70 of the Criminal Code), and the softened Cumulation System, which is for a combination of multiple criminal acts where the main penalty threat is not the same (Article 66 of the Criminal Code). 2) Islamic law views that the combined punishment arises as a result of the combination of committing several criminal acts where one of the acts has not yet received a final decision.
Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern Mhd Fikri Muzaki; Naufal Nabil; Annisa Dwi Putri Barus; Ahmad Bukhori Nasution; M. Fauzan Azizi Sipahutar
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia bisnis modern, hukum dagang memainkan peranan yang sangat krusial. Hukum dagang tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang mendukung relasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya hukum dagang, pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas mereka dengan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan mitra bisnis. Keteraturan ini penting dalam menjaga kestabilan pasar dan kepercayaan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dagang dalam mengatur, melindungi, dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di era digital dan globalisasi. Tinjauan ini mencakup aspek pengaturan hukum terkait kontrak dagang, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi seperti e-commerce dan fintech. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, penelitian ini menemukan bahwa hukum dagang berfungsi sebagai instrumen yang memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi komersial. Selain itu, fleksibilitas hukum dagang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dinamika bisnis dan teknologi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan pasar global dan peningkatan literasi hukum bagi pelaku bisnis. Dengan demikian, hukum dagang dapat terus berperan sebagai landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era modern.
Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata Mhd Fikri Muzaki; Annisa Dwi Putri Barus; Maulana Hanafi Surbakti; Nazwa Fitriana; Melinda Fitriana Siregar
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pewarisan menurut wasiat dalam perspektif hukum perdata merupakan topik yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pembagian harta warisan yang diatur oleh hukum. Wasiat, sebagai instrumen hukum yang disusun oleh pewaris untuk memberikan arahan kepada ahli waris atau pihak lain, memainkan peran penting dalam menentukan cara distribusi harta warisan, baik dalam konteks hukum perdata Indonesia maupun dalam sistem hukum lainnya. Dalam hukum perdata, ada dua cara utama untuk melakukan pewarisan: pertama, melalui hukum waris yang ditetapkan oleh negara, dan kedua, melalui wasiat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan wasiat dalam sistem pewarisan menurut hukum perdata, menganalisis syarat-syarat sahnya wasiat, serta meneliti implikasi hukum yang muncul dari pewarisan berbasis wasiat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang sah. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif-kritis, merujuk pada undang-undang yang berlaku serta literatur relevan untuk mengupas isu-isu seputar pewarisan melalui wasiat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun wasiat memiliki kekuatan hukum yang signifikan, ada batasan tertentu yang perlu diperhatikan, seperti hak ahli waris yang tidak dapat diabaikan, serta peranan wasiat dalam pengaturan pembagian harta warisan sesuai dengan kehendak pewaris.