<![CDATA[Tujuan pengabdian masyarakat di desa Mayang terkait sosialisasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sangat penting. Berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat khususnya dikabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian akibat nikah muda meningkat pesat. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka tiem pengabdian masyarakat khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam batik Surakarta mengadakan sosialissi UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Metode pengabdian masyarakat dilaksanakan di desa Mayang dengan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Pendekatan PRA mengedepankan peran serta aktif masyakarat yang 100 % adalah wanita. Metode ini dipakai untuk saling mengingatkan terkait banyaknya perceraian di kabupaten Sukoharjo. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan peran aktif dari semua pihak terutama tokoh masyarakat dan ketua RT dan kepala desa Mayang juga hadir. Partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi daya serap dan permasalahan yang sensitive tidak memungkinkan disampaikan pada forum umum. Sehingga tiem pengabdian masyarakat belum melihat keefektifan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya sebagai informasi awal, hal yang lebih penting fakultas hukum siap mendampingi apabila ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut. Kata Kunci; Sosialisasi, UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan, desa Mayang ABSTRACT The purpose of community service in Mayang village is related to the socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage is very important. Based on cases that occurred in the community, especially in Sukoharjo district, it shows that cases of divorce due to young marriages are increasing rapidly. To anticipate this happening, the community service team, especially the Faculty of Law, Surakarta Batik Islamic University, held a socialization of Law no. 16 of 2019 regarding marriage. The community service method is carried out in the village of Mayang with the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The PRA approach emphasizes the active participation of the community, which is 100% women. This method is used to remind each other regarding the number of divorces in Sukoharjo district. The results of the community service showed the active role of all parties, especially community leaders and the head of the RT and the head of the Mayang village were also present. Community participation is quite good, but the absorption capacity and sensitive issues do not allow it to be conveyed in public forums. So the community service team has not seen the effectiveness of the socialization of Law no. 16 of 2019 concerning marriage. Only as initial information, the more important thing is that the law faculty is ready to assist if there are legal issues related to this matter. Keywords; Socialization, Law no. 16 of 2019, marriage, Mayang village]]>
