Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBING QUESTION (PPQ) UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DI KELAS TINGKAT SEKOLAH DASAR Kulsum, Ummu; Munib, Abdul
Jurnal JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) Vol 4, No 1: Desember 2017
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Probing question is a tool to ask questions to students that are done periodically. Then the probing question is modified into a learning model using cognitive field bloom theory and kipling theory known as 5W + 1H as a means of learning in the classroom. The purpose of the probing question model is to apply the question periodically to the student in answering the question. While the method used qualitative methods and data analysis used is data reduction, display data and verification to find the findings in the class. after doing field research for elementary school students class IV and V, the results of the findings can from UH (Deuteronomy) is the student profile is rhombic. While the cognitive domain of students into categories competence of knowledge, understanding and application in the Teaching and learning process in the classroom.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBING QUESTION (PPQ) UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DI KELAS TINGKAT SEKOLAH DASAR Ummu Kulsum; Abdul Munib
Jurnal JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) Vol 4, No 2: Agustus 2017
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Probing question is a tool to ask questions to students that are done periodically. Then the probing question is modified into a learning model using cognitive field bloom theory and kipling theory known as 5W + 1H as a means of learning in the classroom. The purpose of the probing question model is to apply the question periodically to the student in answering the question. While the method used qualitative methods and data analysis used is data reduction, display data and verification to find the findings in the class. after doing field research for elementary school students class IV and V, the results of the findings can from UH (Deuteronomy) is the student profile is rhombic. While the cognitive domain of students into categories competence of knowledge, understanding and application in the Teaching and learning process in the classroom.

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF KH. AHMAD DAHLAN DAN RELEVANSINYA DENGAN ERA GLOBAL PENDIDIKAN DI INDONESIA Roybah Roybah; Abdul Munib
AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol 8 No 1 (2022): Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang Konsep Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan dan Relevansinya dengan era global Pendidikan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh cara berfikir masyarakat modern saat ini yang masih mementingkan kecerdasan dalam bidang pendidikan umum dan menyingkirkan peran pendidikan Islam. Penelitian ini menganalisa pemikiran KH. Ahmad Dahlan yang telah mendesain konsep pendidikan Islam secara utuh dan sempurna tanpa memisahkan pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Pembaharuan pendidikan Islam itu muncul karena respon terhadap pendidikan yang dikotomistik, tidak cukup dari itu juga banyak sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan agama tidak mempunyai orientasi kepada kehidupan dunia yang bersifat materil. Sehingga pendidikan Islam terlihat paradoks. Untuk itu umat Islam harus sadar akan pentingnya melakukan pembaharuan pendidikan Islam dan berani memperbaharui sistem pendidikan Islam secara integral. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah konsep pendidikan Islam menurut KH. Ahmad Dahlan? (2) Bagaimanakah relevansinya konsep pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan dengan era global pendidikan di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan teknik pengumpulan data dokumenter yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Sedangkan analisa data yang dipakai dengan analisa ini (content analysis). Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan Konsep pendidikan Islam menurut KH. Ahmad Dahlan adalah pendidikan yang mampu menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersamaan tanpa memisahkan salah satu diantaranya. Bagi KH. Ahmad Dahlan akal adalah pondasi utama untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik harus dibiasakan untuk berfikir agar terbentuk karakter kritis dan peka terhadap keadaan sosial sekitarnya. Selain itu, KH. Ahmad Dahlan melalui konsep pendidikan Islam yang telah di desainnya, ingin menjadikan masyarakat muslim modern yang bertakwa kepada Allah, mengamalkan ajaran agama serta berwawasan luas dalam bidang ilmu umum. Dengan begitu akan terbentuk manusia yang berakhlak karimah sekaligus juga berilmu Relevansinya Konsep pendidikan Islam perspekif KH. Ahmad Dahlan dengan era global pendidikan di Indonesia senada dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sistem pendidikan nasional yakni tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 yang berbunyi: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Cyber Crime Prespektif Teori Keadilan Barat dan Islam; Study Kasus Prita Mulyasari Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2` (2017): September 2017
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.192 KB)

Salah-satu tujuan hukum adalah hadirnya keadilan yang dapat dirasakan keberadaannya oleh semua rakyat. Bahkan dalam kajian hukum progressif, tujuan utama diberlakukannya hukum ialah untuk memastikan semua rakyat bisa mengakses keadilan. Pada perkembangannya, kajian keadilan memang menghadirkan beragam prespektif, tidak terkecuali dalam kajian hukum Islam yang memang menginginkan akses keadilan yang merata bagi seluruh umat sebagai bagian dari misi agung Islam sebagai agama yang rahmatan lil-‘alamin. Kajian ini hendak menganalisis Kasus Cyber Crime yang dialami oleh Prita Mulyasari yang dinilai banyak dicederai akses keadilannya, baik dihadapan hukum ataupun dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Madura dan Kompilasi Hukum Islam Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 3 No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.384 KB)

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat. Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehungga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang dimaksud terjadi di kemudian hari. Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal, dan corak-corak yang dimiliki sebagai lanadasan hukum, yang kesemuanya itu mencerminkan diri dari hukum adat itu sendiri termasuk hukum Adat Madura. corak-corak khas yang dimaksud adalah kebiasaan hidup tolong-menolong dan bantu-membantu. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat juga berdasarkan keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan.

Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 3 No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.262 KB)

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang nusyuz tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Sedangkan bagi isteri hampir tidak memiliki ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara seimbang. Di sinalah nilai urgensi dari penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah doktrinal research guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang nusyuz. Kemudian mendiskripsikanya secara general, klasifikatif dan menganalisanya secara kritis dengan mengunakan nalar induktif. Setelah itu beralih ke nalar dedutif, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya terhadap isteri yang nusyuz dan kemungkinan sanksi pidananya. Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri nusyuz telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan nusyuznya isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat subtansi hukum dari perbuatan nusyuz itu sendiri, baik dari segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu. Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriakhis, persoalan hukum nusyuz kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 4 No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (783.835 KB)

Anak-anak sebagai generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan aset perkembangan yang akan memelihara, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil perkembangan yang ada. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan tumbuh kembang fisik, mental dan sosial yang lengkap, harmonis dan seimbang. Kedudukan menantu sebagai subjek hukum ditentukan oleh bentuk dan sistem anak sebagai suatu kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab hukum bagi seorang anak pada usia berapapun sampai ia mencapai masa puber, qadhi hanya berhak menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa batasan. baginya itu akan membantu memperbaikinya. dan menghendaki agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.Penelitian tentang batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, apalagi selama ini banyak fenomena anak di bawah umur. duduk di bangku dan ditahan seperti penjahat besar hanya karena hal-hal sepele. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mencoba mendeskripsikan batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahannya adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam batas usia anak dibawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melanggar hukum, hanya saja kondisi ini dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Kasus Pemerkosaan Abdul Munib
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, Ia yakin bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sehubungan dengan undang-undang tersebut, visum et repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dapat sangat menentukan, khususnya dalam perkara perkosaan dan persetubuhan di luar perkawinan yang merupakan kejahatan. Segala sesuatu yang ditemukan haruslah dicatat, jangan hanya mengandalkan pada daya ingatan. Hal-hal yang tidak ditemukan tetapi relevan dengan keterangan wanita juga perlu dicatat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan satu saksi dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan bertentangan atau tidak dengan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam hukum pidana serta upaya pembuktian di pengadilan. Metode penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian yaitu Asas Unus Testis Nullus Testis pembuktian perkara pidana memang harus diterapkan. Akan tetapi, jika dalam kasus pemerkosaan yang mana hanya terdapat satu saksi yaitu korban, maka Asas Unus Testis Nullus Testis bisa dikesampingkan dengan syarat visum et repertum dan saksi ahli menyatakan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban, maka Asas Unus Testis Nullus Testis dapat dikesampingkan. Pengesampingan Asas Unus Testis Nullus Testis ini ditujukan untuk mencapai sebuah keadilan atas penderitaan korban yang telah dirampas haknya oleh pelaku

HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah) Abdul Munib
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 5 No 1 (2018): Jurnal al- Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman
Publisher : Universitas Islam Madura

Islam is a religion serves as the rahmatal lil alamin,regulates the relation between khaliq and creatures. Islam comes as a regulator of relationships among human beings, such as buy and sells law, marriage, inheritance, etc., the goal is to get peace of people live, justice and love between eachother. The fundamental pinciple statement can be used as a guide of thought and action, arise principles from the results of research and action, the principle is permanent, general and every science has a principle that reflects the "essence" of the truth of the field of science. Principle is basic but it is not an absolute, the application means principles must take into specificaccount and changing circumstances. While muamalah means practice each other. In terms of muamalah divided in the narrow sense, is the rules of Allah swt that regulates human relationships with humans in an attempt to get the tools of his physical needs in a good way, in the broad sense muamalah is God Almighty that must be followed and obeyed in life of society to safeguard human interest in its affairs matters in wordsocial intercourse.

PENGEMBANGAN SUPERVISI PENDIDIKAN DI SMK. MAMBAUL ULUM BATA-BATA PAMEKASAN(Analisis Implementatif Terhadap Program Pembelajaran PAI) Abdul Munib; Thola'al Badruh
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 5 No 2 (2018): Jurnal al- Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman
Publisher : Universitas Islam Madura

The focus of the research core is: 1) Form of development of education supervision, 2) Results of developing education supervision. The forms of education supervision development activities include: a) Maximizing the available potential, b) giving exemplary example, c) Providing freedom for teachers to be creative, d) Making good communication links to all parties, e) Supervising activities are carried out by means of gradually. While the results of the development of education supervision include: a) Principals' ability to organize and foster teachers, motivate and increase morale, uphold discipline, provide consultation, lead discussions, and help solve problems, develop the teaching profession, seek librarianship for teachers, giving teachers the opportunity to compile lesson material as additional books and creating a conducive, active and fun learning atmosphere, b) developing an applicable curriculum, creating an appropriate learning and teaching climate, directing teachers, coordinating teaching staff, providing new educational information, develop appropriate learning programs, develop learning materials with teachers, develop models of teaching and learning with teachers, develop learning aids with teachers, give examples of teaching and learning models, help create schools as cultural centers to develop students like a whole person, c) improve the implementation of curriculum support activities, establish relationships with the school community.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search