Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Larasati Suci Arumsari; Tomi Oktavianor
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6339

Abstract

Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan dyang baik akan berdampak terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang baik. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Dusun Timur sejak tahun anggaran 2023 telah menggunakan secara aplikasi SIPD-RI sebagai aplikasi pengelolaan keuangan. Aplikasi ini diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai satu-satunya aplikasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini membahas Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD-RI dari perspektif pengguna. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa triangulasi. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan kurang terimplementasi, dalam hal ini terlihat dari tercapainya indikator, komunikasi dan disposisi. Sedangkan, indikator sumber daya dan struktur birokrasi belum optimal. Beberapa faktor menjadi penghambat implementasi, antara lain yaitu: 1). Ketidaktepatan waktu Juknis SIPD-RI, keterlambatan juknis menyebabkan kesalahan input data dan pelaporan tertunda, sehingga sosialisasi dan juknis tepat waktu sangat dibutuhkan. 2). Keterbatasan kapasitas aparatur, kompetensi belum merata, personel terbatas, dan rotasi pegawai menurunkan efisiensi; pelatihan dan pendampingan diperlukan. 3). Terbatasnya sarana teknologi, perangkat keras dan jaringan internet yang terbatas memperlambat penginputan data, sehingga peningkatan infrastruktur sangat diperlukan.
Efektivitas UUPD SAMSAT MARTAPURA Dalam Pembayaran Pajak Bermotor di Kabupaten Banjar. Rusidah Rusidah; Tomi Oktavianor
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6409

Abstract

Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang dibentuk untuk memperlancar serta mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung. Kabupaten Banjar menurut data ERI Korps Lalu Lintas Polri pada bulan November 2024 jumlah sepeda motor di Kabupaten Banjar sebanyak 331,0 ribu unit. Adapun, target dan realisasi pendapatan hasil laporkan yang dalam penerimaan 5 tahun PKB di UPPD Martapura tidak banyak masyarakat yang melakukan pembayaran PKB secara langsung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan Triangulasi teknik. Teknik analisis data dalam penelitian melalui empat alur yaitu kondensasi, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan belum berjalan dengan cukup baik, namun belum optimal. Adapun, berdasarkan teori Efektivitas James L. Gibson dalam Pasalong seperti yang terdapat 2 indikator yaitu, 1). Efesiensi, selama berjalannya program tersebut, masih terdapat beberapa program yang dijalankan itu belum menyebar dan merata ke semua daerah di Kabupaten Banjar sehingga program tersebut tidak dapat meraih sepenuhnya para wajib pajak yang berada di Kabupaten Banjar. 2). Fleksibilitas, Adapun, menunggu kebijakan pemutihan dikarenakan terkendala dalam masalah ekonomi sering terpakai untuk menutupi kebutuhan lain dan kesibukan dengan pekerjaan. Terkait dengan faktor penghambat dalam efektivitas peningkatan, 3). Gangguan Jaringan Internet, jaringan pada server dapat menjadi kendala apabila terjadi error yang dapat mengakibatkan terhambatnya bahkan berhentinya proses pelayanan. 4). Bank-bank yang bekerja sama pembayaran PKB baru sedikit menjadi faktor penghambat dalam layanan. Wajib Pajak yang memiliki akun rekening bank lain yang tidak bekerja sama dengan layanan Samsat.