Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Rachel Lubis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai dalam Pemerintahan Indonesia yang Menganut Sistem Presidensial Irwan Triadi; Ilham Firmansyah; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Rachel Lubis
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 3 (2024): MEI-JULI
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i3.1703

Abstract

Negara Indonesia menganut sistem presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai. struktur politiknya menunjukkan perpaduan yang kompleks dan fleksibel antara kelembagaan presidensial dan pluralitas partai politik. Kerangka ini mencerminkan perkembangan politik di Indonesia, hal ini menimbulkan kerumitan dalam proses hubungan dan interaksi antara berbagai partai politik yang berpartisipasi dalam sistem politik yang berlangsung. Sistem multipartai menjadi ciri khas dinamika politik Indonesia. Namun, terlalu banyak jumlah partai politik telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kinerja sistem pemerintahan negara ini. Banyak partai politik terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama ketika mereka membentuk koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, seringkali menghasilkan koalisi yang terlalu kompleks dan beragam. Hal ini berdampak pada stabilitas politik dan kohesivitas kebijakan pemerintah.Perspektif hukum tata negara dibutuhkan dalam dinamika politik ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik dan kestabilan sistem presidensial. Oleh karena itu, memahami sistem multipartai sangat penting untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua warga Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam  mengenai hubungan yang krusial antara sistem presidensial dengan sistem multipartai dalam ranah pemerintahan bersamaan dengan Implikasi-Implikasinya serta ingin menekankan tentang polemik yang terjadi dibalik penerapan kedua sistem ini. pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Dalam hal ini penulis menginginkan supaya unifikasi sistem multi partai sebagai corak dari sistem pemerintahan presidensial dapat terlaksana lebih baik lagi di masa mendatang.Hasil dari penelitian ini adalah Sistem multi partai yang dikombinasikan Sistem pemerintahan Presidensial Tidak mendorong berjalannya Pemerintahan yang Efektif dan efisien.
Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia) Rachel Lubis; Irwan Triadi
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 3b (2024): JULI (Tambahan)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i3b.1755

Abstract

Dalam konteks konstitusi Indonesia, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting yang tercermin dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Namun, stereotip gender masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender. Dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar dan kesetaraan gender, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi terkait kesetaraan gender serta mengeksplorasi pemahaman mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi yang menjamin keadilan gender dan perlindungan HAM di Indonesia. Metode penelitan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui melalui studi kepustakaan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Meskipun kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi Indonesia, masih ada hambatan besar yang menghalanginya. Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk memastikan implementasi kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan secara efektif di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender sebagai bagian pokok dari HAM maka dalam hal ini pendidikan perlu ditingkatkan, serta budaya ataupun kebiasaan yang menimbulkan diskriminasi terhadap gender harus segara ditangani dan kebijakan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender perlu diperbaharui supaya hak-hak setiap individu tanpa terkecuali tetap mendapat keadilan dan kepastian dihadapan hukum.
Co-Authors Ilham Firmansyah Irwan Triadi Jesamine Margareth Kayla Sidabutar