<![CDATA[Negara Indonesia menganut sistem presidensial yang digabungkan dengan sistem multipartai. struktur politiknya menunjukkan perpaduan yang kompleks dan fleksibel antara kelembagaan presidensial dan pluralitas partai politik. Kerangka ini mencerminkan perkembangan politik di Indonesia, hal ini menimbulkan kerumitan dalam proses hubungan dan interaksi antara berbagai partai politik yang berpartisipasi dalam sistem politik yang berlangsung. Sistem multipartai menjadi ciri khas dinamika politik Indonesia. Namun, terlalu banyak jumlah partai politik telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kinerja sistem pemerintahan negara ini. Banyak partai politik terlibat dalam proses pemilihan umum, terutama ketika mereka membentuk koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, seringkali menghasilkan koalisi yang terlalu kompleks dan beragam. Hal ini berdampak pada stabilitas politik dan kohesivitas kebijakan pemerintah.Perspektif hukum tata negara dibutuhkan dalam dinamika politik ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai politik dan kestabilan sistem presidensial. Oleh karena itu, memahami sistem multipartai sangat penting untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat bagi semua warga Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hubungan yang krusial antara sistem presidensial dengan sistem multipartai dalam ranah pemerintahan bersamaan dengan Implikasi-Implikasinya serta ingin menekankan tentang polemik yang terjadi dibalik penerapan kedua sistem ini. pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Dalam hal ini penulis menginginkan supaya unifikasi sistem multi partai sebagai corak dari sistem pemerintahan presidensial dapat terlaksana lebih baik lagi di masa mendatang.Hasil dari penelitian ini adalah Sistem multi partai yang dikombinasikan Sistem pemerintahan Presidensial Tidak mendorong berjalannya Pemerintahan yang Efektif dan efisien.]]>
