Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Made Wipra Pratistita]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357
<![CDATA[Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujud nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan terkait peran dari Komite Kebijakan Industri pertahanan pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode Penelitian yang di pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Melalui metode kajian penelitian normatif, Peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian terhadap perubahan peran KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai hasil kajian, peneliti menemukan bahwa peran dari Komite Kebijakan Indutri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan negara dipindahkan kepada Kementerian pertahanan]]>
<![CDATA[Analysis of The Government’s Role in Implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction in Efforts to Maintain National Resilience ]]>
<![CDATA[Nefrisa Adlina Maaruf]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Dehasen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4857
<![CDATA[The audit and economic consulting firm PricewaterhouseCoopers (PWC) has published a study that predicts Indonesia's economic position could reach the 5th rank globally. This is based on Indonesia entering the demographic bonus era, where the productive-age population exceeds the non-productive age group. The demographic bonus presents a golden opportunity for the economic and social development of Indonesia. However, according to data from the 2022 National Nutrition Status Survey (SSGI), the prevalence of stunting in Indonesia is at 21.6%, just below the WHO standard of 20%. This has caught the government's attention, leading to the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 on Accelerating Stunting Reduction. It is hoped that the stunting issue in Indonesia will be addressed promptly because stunting not only has the potential to cause future health crises but also poses a barrier to achieving strong national resilience. This research aims to understand the role of the government in implementing Presidential Regulation Number 72 of 2021 on accelerating stunting reduction in efforts to maintain national resilience. This study uses a normative juridical research method, which involves examining literature and secondary data. The research results indicate that it will be challenging to maintain national sovereignty if the future generation of the nation experiences low learning ability and is at risk of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and obesity due to poor nutrition or stunting.]]>
<![CDATA[Bendera Merah Putih Dalam Prespektif Bela Negara ]]>
<![CDATA[Tri Bowo Hersandy Febrianto]]>;
<![CDATA[Isti Puspitasari]]>;
<![CDATA[Yohana Sekar Pawening]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.659
<![CDATA[The red and white flag is one of the national identities that symbolises the sovereignty of the Indonesian state. This research aims to explain the resistance raised by the community. The normative juridical approach method is an approach based on primary legal materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The results showed that state symbols, such as the red and white flag, have a deep meaning in Indonesia's national identity. Actions that denigrate the dignity of the state and its symbols can have a negative impact on the unity and pride of the community.]]>
<![CDATA[Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945 ]]>
<![CDATA[Tulus Mampetua Lumban Gaol]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/garuda.v1i3.1368
<![CDATA[Compulsory Military Service has become the focal point of debate in the latest National Resource Empowerment Law (PSDN). Some argue that national defence, which forms the basis of compulsory military service, should not be confined solely to military contexts. However, on the other hand, many believe that a military approach is integral to national defence. The author employs a legal and national defence analysis to comprehend the conception of compulsory military service. The findings of the author's research indicate that mandatory military service is a mandate of the law and not voluntary, leaning towards a militaristic approach. Furthermore, the author asserts that all non-militaristic forms of national defense are valid, but a militaristic approach remains obligatory.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM KEAMANAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Daniel]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SWA ANUGERAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/tjis.v1i8.323
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL DAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Daniel]]>;
<![CDATA[Revolusi Shandi Negara]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 9 (2021): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SWA ANUGERAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/tjis.v1i9.345
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum laut nasional dan internasional serta menjelaskan bagaimana dampak penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara di sekitar laut.]]>
<![CDATA[STRATEGI INTERNALISASI NILAI-NILAI BELA NEGARA UNTUK MENCEGAH KONFLIK KOMUNAL, HORIZONTAL DAN SARA ]]>
<![CDATA[Nurwidya Kusma Wardhani]]>;
<![CDATA[Ghiska Fajari]]>;
<![CDATA[Tulus Mampetua Lumban Gaol]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 9 (2021): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[CV SWA ANUGERAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.6578/tjis.v1i9.351
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana strategi internalisasi dalam nilai-nilai bela negara bisa mencegah potensi konflik yang dimungkinkan muncul dalam konflik komunal, horizontal hingga SARA. Selain itu juga upaya pencegahan konflik kedepannya. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian seperti teori keamanan nasional, teori kebijakan publik, teori konflik kepentingan, teori relasi aktor, untuk mendukung strategi internalisasi yang tentunya berpengaruh terhadap keamanan nasional. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif analitis berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi internalisasi yang dapat digunakan untuk mencegah konflik tersebut adalah dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara dalam diri masyarakat demi menciptakan keamanan nasional untuk seluruh warga negara.]]>
<![CDATA[Hukum Pertahanan Dan Keamanan Negara “State Defense And Security Law” ]]>
<![CDATA[Eriz Syawaldi]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1355
<![CDATA[This research is motivated by the State Defense and Security Law contained in Article 30 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution which requires citizens to participate in efforts to protect and secure the state. State security is implemented through the entire system, protecting the people with a system national. The army and police are the main forces, the people are the supporting forces, so that state protection and security are structured based on the concept of state protection. The type of legal research carried out in a normative juridical manner is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for behavior that is considered appropriate. The legal materials used are the 1945 Constitution, textbooks, foreign journals, opinions of scholars, legal cases, and symposiums held by relevant experts. The legal material analysis technique used in this research is interpretation, namely the use of juridical methods in discussing a legal problem. From this study it can be drawn back to the discussion that the State Defense and Security Law as regulated in Article 30 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution is a defensive measure which requires citizens to participate in state defense and security. These efforts are structured based on the concept of defending the country in order to foster a spirit of nationalism and patriotism in every Indonesian citizen]]>
<![CDATA[Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara ]]>
<![CDATA[Ratu Wida Widyaningsih Suhandi]]>;
<![CDATA[Erviyanti Rosmaida]]>;
<![CDATA[Christloy Totota Karo Karo]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1361
<![CDATA[The anti-corruption attitude of legislative candidates in the context of overcoming corruption in Indonesia is an interesting thing to observe and study, Indonesia has stipulated MPR RI Decree Number XI / MPR / 1998 concerning the administration of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, it turns out that the provisions that have been determined do not become a reference for legislative members so that corruption cases are still rampant within the legislative body. Normative legal research or library research, with a statute approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The results of this study are anti-corruption attitudes for legislative candidates with the MPR decree, the Election Law should pay more attention to former corruption convicts who can run as legislative candidates, apart from contradicting the MPR decree, the decision in the Election Law can eliminate public trust in state administrators.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terkait Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Pertahanan Pendukung Negara Ditinjau Dari Prespektif HAM ]]>
<![CDATA[Riyanto Riyanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Anwar Ibrahim]]>;
<![CDATA[Muhammad Fahrudin]]>;
<![CDATA[Irwan Triadi]]>
<![CDATA[ Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/doktrin.v1i4.1381
<![CDATA[The defence and security of the Indonesian state is a very crucial thing in the practice of the state so that it requires a component of citizens to participate in efforts to maintain state security in addition to the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (Polri), the Supporting Component is needed in efforts to defend and secure the state but in practice the community thinks that it is contrary to Human Rights (HAM). The purpose of this study is to carefully examine and analyse the Establishment of the Reserve Component as a State Supporting Defence Viewed from a Human Rights Perspective. The legal research method used is normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using a statute approach. The results of the research are that in the Indonesian constitution, the rights and obligations to defend the country by citizens have been regulated through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 3 of 2023 concerning State Defence, Law No. 23 of 2019 concerning Management of National Resources for State Defence, as well as the embodiment of patriotism in the state that can be carried out by a citizen who is then made by the Indonesian Government a state defence system in order to support national defence, namely by implementing a Reserve Component system stipulated in the PSDN Law and the formation of the Reserve Component is not an element of coercion or a form of human rights violation.]]>
