Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Batik Modifikasi Mulie.Id Jakarta) Mulyadi Mulyadi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Batik Modifikasi Mulie.Id Jakarta. Persaingan bisnis yang intens dan perkembangan pesat dalam dunia bisnis menekankan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah perusahaan. SDM dianggap sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik individu, menjadi aspek krusial yang mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja karyawan dianggap krusial dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Faktor-faktor seperti disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi berperan penting dalam membentuk kinerja karyawan. Penelitian ini mengambil lokasi di Batik Modifikasi Mulie.Id, Jakarta, dan dilakukan pada periode Oktober 2022 hingga Januari 2023. Populasi penelitian melibatkan seluruh 30 karyawan di perusahaan tersebut. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik sensus atau sampling total, melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan angket. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, termasuk uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gaya kepemimpinan dan disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan di Batik Modifikasi Mulie.Id. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan strategi manajemen sumber daya manusia, memperbaiki gaya kepemimpinan, dan memperkuat disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.
The Legal Responsibility of Notaries for Their Involvement in Price Mark-Up Practices in Land Acquisition Compensation Mohhamad Khemal Pasya; Putra Hutomo; Mulyadi Mulyadi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5043

Abstract

The study purpose was This study aims to analyze the legal responsibility of notaries involved in price mark-up practices in land acquisition compensation, examining both juridical and practical aspects. This research employs a normative juridical approach, using statutory and doctrinal legal materials, combined with a case study analysis of land acquisition disputes involving notarial participation. Data were collected from laws, regulations, academic literature, and legal cases, then analyzed qualitatively to identify patterns of legal liability and compliance issues. Findings indicate that notaries who participate in price mark-up practices may be held civilly and administratively liable under the Notary Law, particularly when failing to act in accordance with their duties of accuracy, transparency, and legality. Case studies demonstrate that such practices often involve misrepresentation of land values, causing financial harm to landowners and potential conflicts with government acquisition standards. The research also highlights gaps in enforcement, emphasizing the need for stronger oversight and clearer procedural guidelines. Notaries bear significant legal responsibility in land acquisition compensation, and their involvement in price mark-up practices constitutes a breach of professional and legal duties. Ensuring strict adherence to notarial obligations is essential to protect public trust, prevent exploitation, and uphold the integrity of land acquisition processes in Indonesia.