Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.274
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Elektriese: Jurnal Sains dan Teknologi Elektro Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Artemis Law Journal Petitum Law Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Referendum aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi
Deddy R. Ch. Manafe
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Pengrusakan Katoda (Tempat Ritual Adat Marapu) Ariyunus Giku Laya; Nikolas Manu; Deddy R. Ch. Manafe
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.798

Abstract

Perkelahian kelompok kebiasaan yang dipicu oleh beberapa anggota organisasi bela diri yakni organisasi bela diri Lima-lima dan organisasi bela diri Tujuh-tujuh (seven-seven). Organisasi bela diri Lima-lima dan Tujuh-tujuh (seven-seven) merupakan organisasi bela diri yang berasal dari Timor Leste yang dibawa masuk ke Indonesia tepatnya di wilayah Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kepolisian Sektor Malaka Timur Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara oknum anggota organisasi bela diri dengan warga Desa Numponi yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor usia, faktor dendam, amarah memiliki kontrol diri yang lemah, mengalami krisis identitas. Faktor eksternal yaitu ketersinggungan kelompok, karena rasa solidaritas, kesenjangan generasi, minuman keras yang berlebihan, lingkungan sosial masyarakat, faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan. (2) upaya menanggulangi kasus tersebut yakni upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan dan saran yakni, kesimpulan perkelahian antara anggota organisasi bela diri ada dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal, disarankan kepada anggota- anggota organisasi bela diri Lima-lima, Tujuh-tujuh dan organisasi bela diri yang lainnya supaya dapat menguasai diri sendiri, sehingga tidak membuat rusuh dalam masyarakat, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang Imanuel Oscar C. Kote P. A.; Deddy R. Ch. Manafe; Darius A. Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.799

Abstract

Pelaku kejahatan pemalsuan melibatkan oknum pegawai/pejabat pertanahan dengan dakwaan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Sertipikat Hak Milik, sebagaimana dijumpai dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg. Penelitian ini bersifat normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan undang-undang untuk menghasilkan argumentasi yuridis tentang pertanggunjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg., penerapan hukum pidana materil terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan pidana penjara 3 tahun. Penelitian ini menyarankan: 1) Penuntut Umum dan Majelis Hakim, aparat pemerintah dengan jabatan khusus dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, dapat dikenakan Pasal 52 KUHP mengenai pemberatan karena jabatan untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pidana; 2) Badan Pertanahan Nasional, dalam memproses pendaftaran hak atas tanah harus teliti terhadap dokumen yang diperlukan untuk menghindari terjadinya pemalsuan pendaftaran hak atas tanah; 3) Masyarakat Umum, dalam proses pendaftaran hak atas tanah, mulai dari awal perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur, teliti dan sesuai prosedur demi menjamin kepastian hukum.
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berorientasi pada Restorative Justice Aprison Haga; Nikolas Manu; Deddy R. Ch. Manafe
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.801

Abstract

Penerapan restorative justice atau keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalulintas di Resor Sabu Barat sudah dilaksanakan tetapi menemui hambatan. Kasus yang berhasil menggunakan pendekatan restorative justice periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 18 kasus yang berhasil di mediasi. Penelitian ini merupakan empiris artinya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh di lapangan, sumber dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penyelesaian perkara lalulintas dengan penerapan restorative justice serta mempertemukan pelaku dan korban serta pihak keluarga dalam mediasi dan hadirikan pihak Polsek Sabu Barat. (2) Faktor penghambat penerapan restorative justice: Keluarga pelaku menolak ganti kerugian karena biaya yang sangat besar, saat negosiasi para pihak, keluarga pelaku menolak ganti kerugian kerusakan kendaraan dan biaya kesehatan, pihak keluarga pelaku menerima sanksi ganti kerugian kendaraan saja, libatkan pihak ketiga dalam mediasi untuk meluruskan dan berikan solusi agar pelaku dapat mengganti kerugian korban. Dalam kasus ini penulis menyarankan penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalulintas dapat mengembalikan keseimbangan dan mengutamakan kepentingan korban yang dirugikan oleh pelaku serta dalam menanggulangi kejehatan kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Sabu-Raijua, bagi masyarakat Sabu- Raijua khususnya pengendara yang menggunakan roda dua dan sudah cukup umur serta memenuhi syarat aturan lalulintas untuk hindari kecelakaan lalulintas antara pengguna jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Resor Sabu-Raijua.
Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang Maria Oktarina Ojastika Dirman; Nikolas Manu; Deddy R.Ch. Manafe
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1017

Abstract

Juvenile delinquency in Kupang City is very diverse, one of which is illegal racing. Teenagers who indulge in this behaviour do not care about the safety and security of themselves or other road users. The purpose of this research is to analyse the juridical sociology review of illegal racing cases in Kupang City. This type of research is empirical juridical research. The type and source of data used are primary data, namely data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents. The data is analysed descriptively qualitative. The results of this study indicate that the factors that cause a lot of illegal racing in Kupang City are sociological factors consisting of environmental factors and betting factors. Psychological factors consisting of adolescent personality factors and hobby factors. Efforts made by investigators against the perpetrators of illegal racing in Kupang City are carried out in two ways, namely, preventive efforts and repressive efforts. It is hoped that teenagers have legal awareness and it is hoped that police officers, especially traffic police, will be more assertive in sanctioning teenagers who often commit traffic violations, especially illegal racing violations, so that there is a deterrent effect for the perpetrators.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Sabu Raijua) Adi Papa Putra; Deddy R. CH. Manafe; Adrianus Djara Dima
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.990

Abstract

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kepolisian Resort Sabu Raijua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa: (1) Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, yakni antara lain: (a) Faktor individu (b) Faktor lemahnya pengawasan orangtua (c) Faktor lingkungan (d) Faktor pendidikan (e) Faktor ekonomi (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelaku di Kabupaten Sabu Rajua, antara lain: (a) upaya menanggulangi pencurian oleh anak, (b) balai pelayanan sosial asuhan anak yang ditangani langsung oleh dinas sosial. Saran dari penulis ialah diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara masyarakat terutama orang tua sebagai pihak pertama memberikan pendidikan pada anak dengan pemerintah untuk menangani serta memberantas tindak pidana kejahatan oleh anak demi tujuan masa depan anak lebih baik. Peran orang tua sangat besar dalam melihat setiap tingkah laku yang terjadi kepada anak. Pergaulan juga harus di awasi orang tua agar anak tidak terpengaruhi dengan teman yang mengajaknya membuat suatu tindak kejahatan.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang Abyo Yohanis Fudikoa; Orpa G. Manuain; Deddy R. CH. Manafe
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1083

Abstract

Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi belakangan ini menjadi berita yang sering di perbincangkan di kalangan masyarakat, karena pembunuhan dilakukan dengan menganiaya serta memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan pelakunya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kasus pemerkosaan dan pembunuhan, mengidentifikasi upaya penanggulangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor penyebab, klasifikasi hukum, dan penerapan sanksi pidana terkait tindak pidana pembunuhan, khususnya pada kasus yang menjadi fokus di Kelurahan Batakte, Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya: (1) Faktor Penyebab Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu (a) Faktor Kejiwaan, (b) Faktor Sosial Masyarakat, (c) Faktor Ekonomi, (d) Faktor Lingkungan. (2) Upaya Penanggulangan Kejahatan Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Di Kabupaten Kupang Berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan dengan cara yaitu (1) Tindakan pre-emitif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. (2) Tindakan Preventif yaitu tindakan yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan (3) Tindakan Represif yaitu tindakan yang menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya agar pelaku tersebut sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum  
Peranan Penyidik Bea Dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas: Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madyan Atambua Imelda Rosari Bau; Deddy R.C Manafe; Rosalind Angel Fanggi
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.342

Abstract

Smuggling of used clothes is a criminal act that is still a serious problem in Indonesia.This is certainly a concern from various parties, especially Customs and Excise as an agency that has duties and responsibilities in the field of Customs. Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 gives authority for Customs and Excise to carry out their roles in accordance with the scope of duties and functions carried out. However, in practice in the field, cases of smuggling of used clothes continue to be found, one of which is in the Atambua City area This research uses an empirical juridical research method, which is a study that directly examines the phenomenon of smuggling used clothes that occurs in the field, as well as the role of Customs and Excise investigators and the obstacles of Customs and Excise investigators in eradicating the smuggling of used clothes by conducting an interview with the Head of the Atambua Customs and Excise Office, Head of the Atambua Customs and Excise Enforcement and Investigation Section, Atambua Customs and Excise Investigator Members and the public who are consumers and sellers of used clothes. The results of the study showed: (1) The role of Customs and Excise investigators in eradicating the crime of smuggling used clothes in the Atambua City area includes preventive measures, namely socializing to the public about the smuggling of used clothes and conducting patrols. (2) The obstacles experienced by Customs and Excise investigators in eradicating the crime of smuggling used clothes in the Atambua city area include the breadth of the surveillance area, accessibility, the high interest of the Atambua community in consuming used clothes, law enforcement factors where there are still law enforcement personnel involved in smuggling, facilities or facilities where the number of transportation and investigator members is still minimal, community factors where there is still a lack of sensitivity and community participation in eradicating the smuggling of used clothes in the Atambua city area.
Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang Maria Oktarina Ojastika Dirman; Nikolas Manu; Deddy R.Ch. Manafe
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1017

Abstract

Juvenile delinquency in Kupang City is very diverse, one of which is illegal racing. Teenagers who indulge in this behaviour do not care about the safety and security of themselves or other road users. The purpose of this research is to analyse the juridical sociology review of illegal racing cases in Kupang City. This type of research is empirical juridical research. The type and source of data used are primary data, namely data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents. The data is analysed descriptively qualitative. The results of this study indicate that the factors that cause a lot of illegal racing in Kupang City are sociological factors consisting of environmental factors and betting factors. Psychological factors consisting of adolescent personality factors and hobby factors. Efforts made by investigators against the perpetrators of illegal racing in Kupang City are carried out in two ways, namely, preventive efforts and repressive efforts. It is hoped that teenagers have legal awareness and it is hoped that police officers, especially traffic police, will be more assertive in sanctioning teenagers who often commit traffic violations, especially illegal racing violations, so that there is a deterrent effect for the perpetrators.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kasus Pembunuhan di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Maria Sonia Natalia Soda Dhema; Rudepel Petrus Leo; Deddy R. Ch. Manafe
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1689

Abstract

The purpose of this research is to analyse the causal factors and efforts to overcome murder cases in Danga Village, Aesesa District, Nagekeo Regency. This type of research is empirical juridical, the approach that the author uses in this research is a qualitative approach. The location of this research is the Nagekeo Resort Police Office. The subjects used as researchers in this study are police officers. The data collection techniques used in this study are interviews, documentation. This research uses a type of qualitative research that produces descriptive data. The results of this study are the criminal act of premeditated murder in the case occurred due to several causative factors, such as unstable emotions, alcoholic beverages, economic factors, low levels of education, revenge factors. The existence of the application of the death penalty Article 340 of the Criminal Code against the perpetrators of the criminal act of premeditated murder which has a very serious capacity and is carried out cruelly, sadistically and truly violates the highest values of humanity. The countermeasures taken against the disclosure of murder cases are Preemtif efforts, namely socialisation, to prevent more severe crimes, the security forces conduct socialisation to the people throughout Indonesia. Furthermore, Repressive efforts are crime scene processing, the authenticity of the place that occurred at the scene of the crime. Finally, the Preventive effort is that the security forces stop the perpetrator's actions so that his behaviour is not repeated again so as not to harm many people or himself.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Malaka Yoaclino De Vedruna Ximenes; Adrianus Djara Dima; Deddy R. Ch. Manafe
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3043

Abstract

Children are a trust and gift from the Almighty God in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Every child has dignity that should be upheld and every child born must receive their rights without the child asking. It's time for the wrong paradigm that thinks children have no rights and must always obey their parents. One of the problems of violence against children is sexual violence which is the focus of this research. The cases of violence that occur are one of the weaknesses in legal protection and protection of the human rights of children who are victims, even though it is the children who must be protected. Children's rights have been expressly stated in the constitution, that the state guarantees every child the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. The best interests of children need to be respected, as the best interests for the survival of humanity. So that everyone always tries to ensure that children do not become victims of violence, or children fall into committing evil acts or other disgraceful acts. In general, criminal law was born to regulate and organize community life in order to create and maintain public order. Thus, before using crime as a tool/sanction, it is necessary to understand the tool itself. The Criminal Code as the parent or main source of criminal law has detailed the types of crimes, as formulated in article 10 of the Criminal Code. The research results show that the legal process in Malacca Regency is running as the law should, while the research results regarding child protection are not running or being implemented as well as possible due to the lack of legal assistance in the form of safe houses for women and children, psychologists and so on. Lack of direct support from the government itself in handling cases that occur. It is only limited to outreach to residents regarding the impacts and things that should be done to achieve harmony within the families of Malacca Regency itself.
Co-Authors Abyo Yohanis Fudikoa Adi Papa Putra Adrianus D. Dima Adrianus Djara Dima Adrianus Djara Dima Akbar Nur Wijaya Asra Alven Patrick Tanggo Amanda Lastiningsi Pura Ndima Andreas F. Ratoe Oedjoe Antonius Padua Naicea Aprison Haga Ariyunus Giku Laya Beda Soedrio Bhisa V. Wilhelmus Bhisa Vitus Wilhelmus Chatarina Seina Marina Moses Dando Dania Anjali Khana Kale Daniel Klau Darius A. Kian Debi F. Ng. Falo Dilla Kartika Odje Dima, Adrianus Djara Djara Dima, Adrianus Ferreira, Francisca Das Dores Gilberth Brechmans Julyan Kugu Guterres, Deny Susilo Heryanto Amalo Imanuel Oscar C. Kote P. A. Imelda Rosari Bau Joana Fransiska Manek Jolo, Valerio Roberto Laki Nuwa Juliet Larasati Anggeliq Nugroho Karolus Kopong Medan Ketut Yugi Paulus M. Elliek lega, maria yosefa elista Liu, Daud Jonatan Ludji, Selvia Enjelita Making, Maria M.F Maria Oktarina Ojastika Dirman Maria Oktarina Ojastika Dirman Maria Sonia Natalia Soda Dhema Mo'a Belang, Ingrid Vianey Cendanawati Modokh, Bacri Monika Yuliani Mamir Tanar Naga, Dian Constantia Stelariani Nikolas Manu Nikolas Manu Nikolas Manu Orpa G. Manuain Petra Alwin Naitboho Pian, Marlan Risna Astuti Rivaldus Ronjo Rosalind Angel Fanggi Rosalind Angel Fanggi Rosalind Angel Fanggi, Rosalind Angel Rudepel Petrus Leo Sinurat, Aksi Sonatha, Neni Thelma S.M. Kadja Wilhelmus, Bhisa V. Yoaclino De Vedruna Ximenes