Riri Anggriani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IRREGULAR MIGRANT WORKERS INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL) Riri Anggriani
Yuridika Vol. 32 No. 2 (2017): Volume 32 No 2 May 2017
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.956 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v32i2.4773

Abstract

The development of globalization that occurred has considerable impact for human life and for countries in Southeast Asia. One is the movement of people from one country to another, especially concerning the problem of economic migrants seeking employment or working in a country where they work especially irregular migrant workers. These irregular migrants are vulnerable to violations of their human rights. The issue is how the protection of the law is provided by the country of origin through Indonesian national law in countries that are the destination of Indonesian migrant workers in the Southeast Asian Region through the perspective of international human rights law. This research is legal research. The results of this study indicate that Indonesian migrant workers with the status of irregular migrant workers are workers who also have the same rights as other migrant workers or other citizens so that countries (especially countries in Southeast Asia) have an obligation to acknowledge and Protect them wherever they may be or under any circumstances they experience as contained in the provisions of international human rights law, especially in the Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families (CMW), 1990.
Sosialisasi Hukum Penguatan dan Kemandirian dalam Bekerja Aman dan Prosedural di Luar Negeri Bagi Siswa SMK Muhammadiyah 1 Palu Riri Anggriani; Nurhayati Nurhayati; Ansar Ansar; Arfanita Arfanita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3 No 6 (2023): JPMI - Desember 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.1943

Abstract

Sekolah Menengah Kejuruan dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah memiliki peranan penting yaitu menghasilkan peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas pada tingkat menengah. Peserta didik yang terampil dan berkualitas dapat menjadi tenaga kerja muda yang siap dan berkompeten di lapangan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Besarnya permintaan tenaga kerja asing di negara maju serta kurangnya tenaga kerja di sektor tertentu menjadikan salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Tengah dalam pemenuhan lapangan pekerjaan. Tentunya siswa SMK harus dapat menangkap peluang tersebut dalam pengembangan pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki. Namun minimnya pengetahuan dan pemahaman yang terarah dan jelas tentang bagaimana bekerja aman dan prosedural di luar negeri serta kurangnya sosialisasi yang didapatkan siswa dalam memperoleh informasi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan ceramah dan  diskusi. Hasilnya adalah antusias peserta kegiatan pengabdian dapat terlihat dari jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Peserta juga dapat memahami bahwa pentingnya meningkatkan kompetensi siswa dan penguatan karakter dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja setelah lulus dari sekolah.
Perlukah Pekerja Migran Indonesia Dilindungi? Anggriani, Riri; Arfanita, Arfanita
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4654

Abstract

The provincial government has the duty and responsibility to protect Indonesian migrant workers (PMI), especially those from their respective regions. This research is very important because the provincial government is the main determinant of improving PMI protection governance in their area. Protection of PMI is needed because PMI continues to experience various problems, including illness in the country of placement, the period of stay and work permits having expired, experiencing abuse, unpaid wages, migrant workers being pressured to pay compensation from the departing agent, leaving illegally, working without wages, victims of termination of employment, not having placement agreements and work agreements, being recruited illegally, not having complete documents, and not receiving job training. This study aims to determine the duties and responsibilities of the Regional Government of Central Sulawesi Province in protecting migrant workers in their area. The research method used is empirical legal research, starting with the stages of literature study, data collection, interviews, and legal analysis. The results of the study show that the Regional Government of Central Sulawesi Province has carried out its duties and responsibilities to protect PMI. However, of the nine obligations mandated by the PMI protection law, the Regional Government of Central Sulawesi Province still has two that have not been fulfilled, namely: point a) organizing education and job training by accredited government and/or private educational institutions and job training institutions; and point g) providing and facilitating training for PMI candidates through vocational training, whose budget comes from the education function. This is constrained by limited local budgets. Regional funding is more focused on public health as a result of the COVID-19 pandemic and still relies on data from BP2MI.
Peningkatan Kompetensi Guru SD Inpres 3 Tatura Melalui Pelatihan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Daring Alamsyah, Alamsyah; Sollu, Tan Suryani; Anggriani, Riri; Adrianton, Adrianton
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/0q6qwe51

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan menuntut guru untuk mampu mengintegrasikan perangkat digital ke dalam proses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Namun, mitra kegiatan, yaitu guru-guru di Sekolah Dasar Inpres 3 tatura, mengalami kendala dalam pemanfaatan platform Google Classroom sebagai media pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman terhadap fitur-fitur Google Classroom, kurangnya keterampilan teknis dalam mengelola kelas digital, serta keterbatasan pengalaman dalam menyusun materi ajar secara daring. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pelaksana mengusulkan program pelatihan Google Classroom secara bertahap dan praktis, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan mitra. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi digital guru, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran melalui Google Classroom. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari observasi awal, penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan workshop secara langsung, sesi praktik mandiri, dan evaluasi pascapelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan menggunakan Google Classroom, baik dalam membuat kelas, mengelola tugas, maupun melakukan interaksi digital dengan siswa. Kesimpulannya, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan kompetensi digital guru, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembelajaran daring yang lebih efisien dan interaktif.
Peran Mahasiswa Magang sebagai Paralegal Edukatif dalam Menjembatani Kesenjangan Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tengah Rahmadani, Rahmadani; Anggriani, Riri; Nurhalisa, Andi Dewi; Tumu, Ghyfari Ardana Putra; Pangemanan, Valentino Yarindo
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): June
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v11i2.5129

Abstract

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar warga negara yang diwujudkan melalui layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menghadapi hambatan administratif dan rendahnya pemahaman terhadap prosedur layanan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mahasiswa magang sebagai paralegal edukatif dalam pengertian terbatas, yaitu sebagai pendamping edukatif-administratif yang membantu masyarakat memahami prosedur bantuan hukum di bawah supervisi aparatur hukum. Kegiatan dilaksanakan di Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode partisipatif. Program berlangsung selama tiga bulan, dengan observasi aktif selama delapan minggu terhadap 150 pengunjung layanan. Data diperoleh melalui observasi langsung, catatan harian magang, wawancara informal, dan telaah dokumen layanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 70% pengunjung belum memenuhi persyaratan administratif saat kunjungan pertama dan sebagian besar hanya menyampaikan masalah secara lisan. Mahasiswa magang berperan dalam menjelaskan alur layanan, mendampingi pengisian dokumen, menyusun daftar periksa, dan menyederhanakan komunikasi hukum. Pendampingan ini membantu pengunjung melengkapi dokumen pada kunjungan berikutnya, mempercepat pelayanan awal dari sekitar 60 menit menjadi 30 menit, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan bantuan hukum.  The Role of Student Interns as Educational Paralegals in Bridging the Gap in Access to Legal Aid in Central Sulawesi Abstract Access to justice is a fundamental right that can be realized through legal aid services for disadvantaged communities. However, in practice, many citizens still face administrative barriers and limited understanding of service procedures. This community service activity aims to describe the role of student interns as educational paralegals in a limited sense, namely as educational-administrative assistants who help the public understand legal aid procedures under the supervision of legal officers. The activity was conducted at the Legal Aid Division of the Legal Bureau of the Central Sulawesi Provincial Secretariat using a descriptive qualitative approach and participatory method. The internship program lasted for three months, with eight weeks of active observation involving 150 service visitors. Data were collected through direct observation, internship daily notes, informal interviews, and review of service documents. The results show that approximately 70% of visitors did not meet the administrative requirements during their first visit, and most relied only on verbal explanations of their legal problems. Student interns contributed by explaining service procedures, assisting document completion, preparing document checklists, and simplifying legal communication. This assistance helped visitors complete the required documents on subsequent visits, reduced the initial service time from approximately 60 minutes to 30 minutes, and improved public understanding of legal aid requirements.