Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law
Yustiana
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Andi Dadi Mashuri; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan hak tanggungan pelaksanaan program sertifikat massal swadaya (SMS) dan untuk mengetahui kendala pembebanan hak tanggungan yang dihadapi oleh Kantor BPN Kabupaten Wajo dalam melaksanakan program sertifikat massal swadaya di Desa Lempa Dan Desa Patila Kecamatan Pammana. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif melalui observasi ,wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya dalam SMS di Dusun Palaguna Desa Lempa dimulai dari kegiatan penyuluhan, pembiayaan dan pelaporan. Dalam kegiatan penyuluhan menjelaskan biaya yang dibebankan kepada masyarakat, manfaat dari adanya kegiatan SMS, dan bagaimana kegiatan SMS akan dilaksanakan, serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan SMS. Besaran biaya program SMS di Desa Lempa terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori awal dibebankan biaya Rp 450.000.00 dan kategori kedua dibebankan biaya Rp 450.000,00. Dari kedua biaya tersebut yang Rp 150.000,00 untuk agrarian dan sisanya untuk operasional desa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa SMS di Dusun Palaguna Desa Lempa telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Pelaksanaan program SMS di Kantor BPN Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan penyuluhan, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikat dan penyerahan pertifikat serta laporan belum terlaksana dengan baik dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Program SMS antara lain: (a) Sebagian masyarakat tidak menerima program SMS karena beranggapan proses pengurusan sertifikat mahal dan berbelit-belit dan lama. (b) Camat dan para Kepala Desa/Kelurahan kurang mendukung karena beranggapan program tersebut tidak pro rakyat. (c) Keterbatasan Sarana dan prasarana. (d) Dengan adanya beberapa kendala teknis. (e) Tingginya pembebanan biaya terhadap Masyrakat.
Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen Yustiana; Muhammad Yunus; Sarmila Sanjaya
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui implikasi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan terhadap kondisi over capacity di Rutan Kelas IIB Sengkang (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak warga binaan dalam hal pembinaan dan asimilasi khususnya narapidana dengan kasus narkotika di Rutan Kelas II B Sengkang. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah berdampak pada penurunan jumlah penghuni akibat penyederhanaan syarat dalam memperoleh remisi maupun integrasi bagi warga binaan serta terpenuhinya hak warga binaan baik dalam hal pembinaan maupun asimilasi dikarenakan menurunnya potensi resiko keamanan dan ketertiban Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pelaksanaannya dalam hal pemenuhan hak warga binaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dalam hal ini kondisi over capacity sebagai permasalahan utama yang menyebabkan keterbatasan ruang pembinaan, pelayanan Kesehatan yang tidak maksimal, pertimbangan keamanan serta fasilitas sarana dan prasarana. Faktor eksternal diantaranya penambahan tahanan baru dari pihak kejaksaan dan kepolisian dalam jumlah besar, transfer narapidana dari lapas atau rutan lain, keputusan hakim yang cenderung tinggi kepada terdakwa kasus narkotika serta pengaruh masalah rumah tangga WBP.
Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Tradisi Maccera Tappareng Dikaitkan Dengan Ekosistem Kawasan Danau Tempe Andi Dadi Mashuri Makmur; SInta; Sulaeman; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.170

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the Maccera Tappareng tradition within the national environmental law framework and its contribution to the preservation of the Lake Tempe ecosystem. Using normative legal research methods with a socio-legal approach, this study explores the convergence between customary norms and formal regulations such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study indicate that Maccera Tappareng is not merely a symbolic ritual, but rather an effective customary law instrument (living law) in regulating the sustainable use of aquatic resources. Integrating these values ​​into regional policies is crucial to addressing ecosystem degradation due to anthropogenic pressures such as the use of inappropriate electric nets and nets, which pose a serious threat to environmental and traditional sustainability. The research method used is empirical law with a sociological approach, through data collection in the form of interviews and field observations. Factors influencing the existence of this tradition include community awareness and behavior, environmental damage due to illegal activities, the role of government in supervision and outreach, and the close relationship between tradition and the lake ecosystem. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, customary leaders, and the community in maintaining environmental and cultural sustainability
Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo YUstiana; Miftahul Khair; Ahmad Fausan; Surianto; Anugrah Saputra
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.174

Abstract

The purpose of the study is to provide legal protection for victims of sexual violence against children and to determine the factors that hinder law enforcement against perpetrators of sexual violence against children in the Wajo Police Criminal Investigation Unit. The research method used by the researcher is two methods, namely normative legal research, by taking legal data sources and secondary data, by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection tools include library research, as well as qualitative research with field research, through observation and interviews with respondents. The results of the study indicate that legal protection for victims of sexual violence against children, namely legal protection for child victims of sexual violence at the Police (PPA Unit) includes assistance by female police officers (psychologists), identity confidentiality, trauma prevention (child-friendly interviews), and law enforcement based on the TPKS Law No. 12/2022 and the Child Protection Law. These efforts include medical, social assistance, and the right to restitution. The police collaborate with the UPTD PPA, the Social Service, or psychologists to provide assistance during the investigation process for trauma recovery. Factors hindering law enforcement against perpetrators of sexual violence against children at the Wajo Police Criminal Investigation Unit are: Based on a study of law enforcement for sexual violence against children, the main inhibiting factors at the Wajo Police Criminal Investigation Unit generally include internal obstacles (lack of dedicated PPA personnel, limited infrastructure) and external obstacles (victims or families being afraid to report, lack of evidence or witnesses, and efforts to resolve the matter amicably).
Co-Authors Abidzar Algifari Ahmad Fausan Andi Bau Mallarangeng Andi Dadi Mashuri Makmur Andi Rahman Anugrah Saputra Firniyanti Indriana Kasau Miftahul Khair Mildayanti Muhammad Yunus Nurul Armelia Sarmila Sanjaya SInta Sri Maharani Sri Rahayu Sulaeman Surianto