Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law Compile: Journal of Society Service
Andi Dadi Mashuri Makmur
Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo Andi Dadi Mashuri Makmur; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 1 No 1 (2022): Edisi: Mei
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wajo, adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Sengkang. Hasil penelitian di lapangan diolah dan dipaparkan secara deskriptif dan argumentaatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak, bermuara kepada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat. Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 346/Pdt. G/2010/PA Skg juga terdapat cacat hukum yang setidak-tidaknya memiliki 6 (enam) poin dalam pandangan penulis, yaitu putusan Hakim tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak melakukan penunjukan hak asuh terhadap anak, pertimbangan psikologis dan masa depan anak yang menjadi basis keputusan hakim dalam menyerahkan harta bersama kepada anak mengandung ketidaklogisan dan bukan merupakan sarana terbaik untuk memperolah kemaslahatan, status hak dari rumah yang dialihkan tidak dicantumkan dalam putusan hakim sehingga menimbulkan kerancuan dan mendatangkan beragam penafsiran yang dapat menimbulkan masalah baru dikemudian hari, hakim juga tidak mencantumkan dalam amar putusannya berapa jumlah kuantitas kepemilikan atas rumah dari masing-masing anak; dan Keputusan hakim telah mencederai hak memiliki yang merupakan hak dasar manusia yang sangat dihargai dan dilindungi oleh ajaran Islam.
Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Andi Dadi Mashuri; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan hak tanggungan pelaksanaan program sertifikat massal swadaya (SMS) dan untuk mengetahui kendala pembebanan hak tanggungan yang dihadapi oleh Kantor BPN Kabupaten Wajo dalam melaksanakan program sertifikat massal swadaya di Desa Lempa Dan Desa Patila Kecamatan Pammana. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif melalui observasi ,wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembebanan biaya dalam SMS di Dusun Palaguna Desa Lempa dimulai dari kegiatan penyuluhan, pembiayaan dan pelaporan. Dalam kegiatan penyuluhan menjelaskan biaya yang dibebankan kepada masyarakat, manfaat dari adanya kegiatan SMS, dan bagaimana kegiatan SMS akan dilaksanakan, serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan SMS. Besaran biaya program SMS di Desa Lempa terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori awal dibebankan biaya Rp 450.000.00 dan kategori kedua dibebankan biaya Rp 450.000,00. Dari kedua biaya tersebut yang Rp 150.000,00 untuk agrarian dan sisanya untuk operasional desa. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa SMS di Dusun Palaguna Desa Lempa telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Pelaksanaan program SMS di Kantor BPN Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan penyuluhan, proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, keputusan pemberian hak atas tanah, proses sertifikat dan penyerahan pertifikat serta laporan belum terlaksana dengan baik dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Program SMS antara lain: (a) Sebagian masyarakat tidak menerima program SMS karena beranggapan proses pengurusan sertifikat mahal dan berbelit-belit dan lama. (b) Camat dan para Kepala Desa/Kelurahan kurang mendukung karena beranggapan program tersebut tidak pro rakyat. (c) Keterbatasan Sarana dan prasarana. (d) Dengan adanya beberapa kendala teknis. (e) Tingginya pembebanan biaya terhadap Masyrakat.
Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Dadi Mashuri Makmur; Amrullah; Andi Wahyuddin Nur
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Resor Wajo. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dah berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu berupa tidak semua kasus yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan secara restorative justice melalui diversi, batas waktu penahanan untuk penyidikan yang sangat singkat, dan pihak korban bersikeras melanjutkan perkaranya ke tahap pengadilan dan terkadang pihak anak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan dari pihak korban seperti ganti rugi serta adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Wajo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu (1) Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak; (2) Kurangnya petugas khusus penyidik anak; (3) Biaya visum yang terbilang mahal; (4) Kestabilan emosi anak dan identitas anak; (5) Tidak Adanya Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum; serta (6) Sulitnya Anak mengakui perbuatannya
Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Tradisi Maccera Tappareng Dikaitkan Dengan Ekosistem Kawasan Danau Tempe Andi Dadi Mashuri Makmur; SInta; Sulaeman; Yustiana
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.170

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the Maccera Tappareng tradition within the national environmental law framework and its contribution to the preservation of the Lake Tempe ecosystem. Using normative legal research methods with a socio-legal approach, this study explores the convergence between customary norms and formal regulations such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study indicate that Maccera Tappareng is not merely a symbolic ritual, but rather an effective customary law instrument (living law) in regulating the sustainable use of aquatic resources. Integrating these values ​​into regional policies is crucial to addressing ecosystem degradation due to anthropogenic pressures such as the use of inappropriate electric nets and nets, which pose a serious threat to environmental and traditional sustainability. The research method used is empirical law with a sociological approach, through data collection in the form of interviews and field observations. Factors influencing the existence of this tradition include community awareness and behavior, environmental damage due to illegal activities, the role of government in supervision and outreach, and the close relationship between tradition and the lake ecosystem. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, customary leaders, and the community in maintaining environmental and cultural sustainability
Tinjauan Undang-Undang ITE Jo. Undang-Undang Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial di Polres Wajo Muharawati; Andi Dadi Mashuri; Kemala Husada; Andi Muh Nabil BZ; Siti Hardiananti
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.175

Abstract

This study aims to determine the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station; and to determine the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station. The data collection method used was interviews and library research. The data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. The results of the study indicate that the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information shows that it has been carried out procedurally and normatively, but is still faced with various substantive, structural, and cultural challenges; and the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016. Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting sexually charged electronic information through social media at the Wajo Police Resort is influenced by factors such as legal substance, legal structure, legal culture, technical factors in proving ITE crimes, victim and perpetrator factors, and policy and law enforcement discretion.
Sosialisasi Hak Atas Tanah di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Martono; Andi Dadi Mashuri Makmur; Andi Wahyuddin Nur; Muhammad Anas Saputra; Kemala Husada; Andi Selviana; Kartika; Ihwal; Muh Renaldi Arisawal
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2026): Maret 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land holds not only economic and welfare value but also strategic significance for the nation and the state. A substantial amount of land owned by the residents of Limpomajang Urban Village remains untitled. Legal outreach regarding land registration is crucial, as the area's immense natural potential could be more optimally utilized if these community-owned lands were formally certified. The objectives of the initiative are to: 1) facilitate the formalization of land rights for residents through certification; 2) disseminate information on land rights certification laws; 3) outline the steps for obtaining a certificate; and 4) raise awareness about the importance of certification. This community service activity enables participants to understand the general benefits of land rights certification. The initiative received a positive response from local authorities, evidenced by a letter of support from the Limpomajang Urban Village administration. The legal outreach session on land rights certification was successfully conducted in Limpomajang, eliciting an enthusiastic response from the community, as reflected in the attendance figures and the questions posed to the presenters. To achieve the goals of this community service activity regarding land rights certification law, the program was structured in two stages: an educational session followed by a discussion
Sosialisasi dan Edukasi Tentang Hak Atas Tanah Serta Pencegahan Sengketa di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Sulaeman; Martono; Andi Dadi Mashuri Makmur; Putri; Andi Malika Shelomita; Serfanando Masfrianto; Nur Rahma; Muhammad Didin
Compile Journal of Society Service Vol 4 No 1 (2026): September 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land issues at the village level do not always start from open conflict, but can be initiated by unclear status of rights, land parcel boundaries, ownership documents, or irregular land transfer processes. This condition shows the importance of strengthening public understanding as a preventive measure before problems develop into disputes. This community service activity aims to increase the knowledge and awareness of the people of Liu Village, Majauleng District, Wajo Regency, regarding land rights as well as building a practical understanding of preventing land disputes. Activities are carried out with an educational-participatory approach through socialization, interactive discussions, case studies, and evaluation using pre-test and post-test. The material includes types and evidence of land rights, registration and administrative procedures, clarity of land parcel boundaries, transactions and inheritance, factors causing disputes, as well as preventive steps and dispute resolution. Based on the evaluation results of 20 participants, the average participant understanding increased from 47.5% in the pre-test to 86.0% in the post-test, or an increase of 38.5 percentage points. The most prominent improvement is in the understanding of dispute prevention efforts. The results of the activity show that legal education combined with case examples that are close to people's lives can strengthen land literacy and encourage awareness to be more orderly in land management, transactions and administration. It is hoped that this activity will be the first step in strengthening the culture of awareness of land law at the village level.
Co-Authors Amrullah Andi Malika Shelomita Andi Muh Nabil BZ Andi Selviana Andi Wahyuddin Nur Charunisa Asdel Deni Meimar Desriana Maharani Ihwal Irfan Arifin Kartika Kasmiati Kemala Husada Martono Muh Renaldi Arisawal Muhammad Anas Saputra Muhammad Didin Muharawati Muharawati Nur Irmayani Nur Rahma Putri Serfanando Masfrianto Shaina Maharani SInta Siti Hardiananti Sulaeman Sustiarni Santi Yustiana