Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Legal: Journal of Law
Andi Bau Mallarangeng
Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ROLE OF THE JUDGE IN CREATING JUSTICE AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL CHANGE MUH YUSUF; ICHSAN YASIN LIMPO; DEASY MAULIANA; ANDI BAU MALLARANGENG; MAKKAH HM
University Of Bengkulu Law Journal Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.169 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.1.1.11-18

Abstract

Abstract The roles of the judges in creating justice has been social phenomenon in society. Public response arises not only because it is so principal but also because the people want and expect that judges at all levels of the courts are qualified and have high integrity and social sensitivity so that it can resolve the problems in the legal field. This paper attempts to unravel the main duties of the judges solving the cases. It concludes in order to meet the demands of justice, the paradigm, mindset and behavior of judges that have tended to weaken and humiliate the position and dignity of the judiciary need to be changed and developed. To realize the existence of the role of judges is determined by the performance, professionalism, idealism and adequate infrastructure to support the efforts of both internal and external approach
Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Wajo dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD Dewi Wahyuni Mustafa; Besse Muqita Dewi Mentari; Andi Bau Mallarangeng
Legal Journal of Law Vol 1 No 1 (2022): Edisi: Mei
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini membahas tentang penggantian calon anggota terpilih DPRD Tahun 2019 ditinjau dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustakayang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pergantian calon anggota terpilih sudah diatur dalam pasal 426 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memiliki beberapa poin dalam penggantian calon. Pertama, jika calon legislatif meninggal dunia. Kedua, jika calon legislatif terpilih mengundurkan diri. Kemudian, jika calon legislatif tidak memenuhi syarat, dan jika calon legislatif terbukti melakukan tindak pidana sehingga calon legislatif diberhentikan partai. Kewenangan pengusulan penggantian calon legislatif terpilih sepenuhnya ada di tangan partai politik. Dampak Yuridis Penggantian Anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah dengan menjaga kemurnian sistem pemilu di tengah kekosongan hukum dan hanya rekomendasi revisi Undang-Undang Pemilu.
LGL Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia Andi Bau Mallarangeng; Mustari
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia dan (2) Untuk mengetahi bagaimanakah implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan lokasi yaitu perpustakaan di Institut Ilmu Hukum Dan Ekonomi Lamaddukelleng. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia yaitu Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan Perbankan Syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan Perbankan Syariah sebagai salah satu pilihan di samping Perbankan Konvensional, dapat meningkatkan dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding Perbankan Konvensional. Dan implikasi hukum terhadap diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan keragu-raguan mengenai arah perkembangan perbankan syariah ke depan, termasuk arah perkembangan hukum yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbangkan Syariah, kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang akan jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah. Dengan beberapa poin penting di antaranya adalah: (1) Kepastian Hukum; (2) Perbankan Syariah Dan Pencantuman Kata “Syariah” Pada Nama Bank Syariah; (3) Konversi dan Perubahan Bank Syariah.
Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Ijin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Wajo Andi Bau Mallarangeng; Ari Wiyanto Arif; Defri Hamdani
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam proses penerbitan SIM dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap keterbukaan informasi publik dalam proses penerbitan SIM. Penelitian dilaksanakan di Satlantas Polres Wajo. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Peniliai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam proses penerbitan SIM didukung oleh beberapa indikator yaitu jaminan, keandalan, daya tanggap, bukti fisik dan empati; dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap keterbukaan informasi publik dalam proses penerbitan SIM yaitu SDM, peralatan atau fasilitas kantor, kerjasama yang erat antar petugas, adanya pendidikan dan pelatihan antar personil yang belum merata dan tingkat kesadaran.
Evaluation Of The Effectiveness Of The Parliamentary Supervision Mechanism On Executive Performance In The Indonesian Constitutional Legal System Saharuddin Saharuddin; Andi Bau Mallarangeng; Abdul Aziz
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 2 No. 3 (2023): December : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v2i3.1119

Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the monitoring mechanism carried out by parliament on executive performance in the Indonesian constitutional law system. Parliamentary oversight of executive policies is an important mechanism for maintaining accountability and transparency in government. However, concerns remain regarding how much this mechanism effectively meets its objectives. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with members of parliament, executive officials, and constitutional law experts. Additionally, analysis of documents and policies related to parliamentary oversight was also carried out. This research shows that although the parliamentary oversight mechanism for executive performance has been regulated in law, several challenges hinder its effectiveness. These challenges include limited time and resources available to parliament, a lack of understanding of the role and authority of parliamentary oversight, and political factors that influence parliamentary independence. Apart from that, this research also found that good cooperation and communication between parliament and the executive is essential in increasing the effectiveness of supervisory mechanisms. Transparency in information delivery, open dialogue between the two institutions, and a follow-up mechanism for monitoring findings can also strengthen the effectiveness of parliamentary oversight of executive performance. This research enriches understanding of parliamentary oversight mechanisms in the Indonesian constitutional law system. It is hoped that the results of this research can become a basis for improving and strengthening parliamentary oversight mechanisms to be more effective in maintaining accountability and transparency in government.
Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan : Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code: Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prevention Andi Wahyuddin Nur; Andi Bau Mallarangeng; Lukman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10127

Abstract

Reformasi pemidanaan dalam Kitab Undang?Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai perubahan signifikan dari pendekatan retributif kolonial menuju model pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban, hak asasi pelaku, dan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini mengkaji urgensi humanisasi hukuman, efektivitas penanggulangan kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sanksi alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah perubahan struktur pemidanaan, tujuan pemidanaan baru, dan implikasi sosial serta hukum dari transformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan pendekatan humanis melalui hukuman non?penjara dapat meningkatkan keadilan substantif, mempercepat proses rehabilitasi pelaku, serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan tetap memerlukan keseimbangan antara hukuman yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan efek jera yang proporsional. Studi ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi reformasi pemidanaan tidak hanya bergantung pada perubahan norma hukum, tetapi juga kesiapan institusi peradilan, pedoman pemidanaan yang jelas bagi hakim, serta dukungan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Co-Authors Abdul Aziz Abidzar Algifari Andi Rahman Andi Wahyuddin Nur Ari Wiyanto Arif Besse Muqita Dewi Mentari DEASY MAULIANA Defri Hamdani Dewi Wahyuni Mustafa Firniyanti ICHSAN YASIN LIMPO Indriana Kasau Lukman MAKKAH HM Mildayanti MUH YUSUF Mustari Nurul Armelia Saharuddin Saharuddin Sri Maharani Sri Rahayu Yustiana