agus setiawan
Fakultas Teknik Unisda Lamongan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK REHABILITASI JEMBATAN BETON PENGHUBUNG NGLINGGO — KEPOHBARU Muhamad Khoirunnizam; Ainun Nurin Sharvina; Agus Setiawan
DEARSIP : Journal of Architecture and Civil Vol 2 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/dearsip.v2i2.3536

Abstract

Pada perencanaan sebuah proyek, perlu adanya penjadwalan kegiatan yang dapat menjadi pedoman oleh pelaksana dalam melaksanakan kegiatannya dilapangan, iSni menunjukkan bahwa penjadwalan sangat berpengaruh pada pelaksanaan sebuah proyek. Penjadwalan proyek yang bagus dapat membuat sebuah proyek berjalan secara efektif dan efisien, namun kenyataannya dilapangan tidak selalu sama dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, dapat dilihat pada pelaksanaan proyek rehabilitasi Jembatan Beton Penghubung Nglinggo — Kepohbaru. Dalam proses pembangunan Pada proyek rehabilitasi Jembatan Beton Penghubung Nglinggo — Kepohbaru, terjadi keterlambatan yang disebabkan beberapa faktor di lapangan, sehingga terjadinya keterlambatan sebesar 72 hari yang pada awalnya di rencanakan untuk selesai dalam 180 hari namun pada lapangan proyek tersebut selesai dalam 252 hari. Karena hal ini terjadi maka dilakukan analisis pada penjadwalan proyek agar dapat mengetahui apa penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek. Dari hasil analisis yang didapatkan, penyebab terjadinya keterlambatan ada pada item pekerjaan persiapan dan juga pada penggunaan sistem kerja 1 shift tetapi menggunakan tenaga kerja yang sama. Faktor — faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan adalah dari owner, kontraktor, dan juga cuaca.
EVALUASI KEPATUHAN LINGKUNGAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN BERKELANJUTAN UNTUK BANGUNAN PABRIK SIGARET : STUDI KELAYAKAN BERBASIS REGULASI KKPR Heru Setiyo Cahyono; Ruli Saefudin; Annisa' Carina; Eka Yudha Kurniawan; Wahyu Nur Hidayat; agus setiawan
DEARSIP : Journal of Architecture and Civil Vol 5 No 01 (2025): Desember 2024 - Mei 2025
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/dearsip.v5i01.7801

Abstract

Studi ini menganalisis kepatuhan fasilitas lingkungan Bangunan Pabrik Sigaret terhadap regulasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan mengevaluasi kelayakan sanitasi dan sistem pengendalian lingkungan. Berdasarkan SNI 03-1979:1990, kebutuhan fasilitas dihitung untuk kapasitas 100 orang, mencakup air bersih, septic tank, toilet, talang hujan, dan sumur resapan. Hasil analisis menunjukkan ketidaksesuaian pada tiga aspek: (1) kapasitas tandon air existing (kurang dari 10.000 liter) tidak memenuhi kebutuhan minimum pekerja, (2) septic tank (kapasitas di bawah 7.500 liter) tidak sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan, dan (3) sumur resapan (kapasitas kurang dari 96 m³) tidak mampu menampung limpasan air hujan. Di sisi lain, fasilitas toilet (10 unit) dan talang hujan (20 unit) telah memenuhi standar SNI, melebihi kebutuhan minimal masing-masing 4 dan 16 unit. Rekomendasi utama penelitian mencakup penambahan kapasitas tandon air menjadi 10.000 liter, peningkatan volume septic tank menjadi 7.500 liter, serta pembangunan sumur resapan berkapasitas 96 m³ untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria lingkungan. Studi ini juga menekankan pentingnya integrasi perhitungan beban operasional dan kapasitas okupansi dalam perencanaan infrastruktur, serta pemantauan berkala terhadap kinerja sistem drainase dan sanitasi. Temuan ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap KKPR tidak hanya menjamin legalitas pembangunan, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pencegahan risiko pencemaran air dan tanah. Implikasi penelitian memberikan panduan teknis bagi industri sejenis dalam merancang fasilitas yang selaras dengan regulasi tata ruang dan standar nasional, sekaligus memperkuat prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.