Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank Elpha Darnia, Meriza; Haikal Muqsith*, Muhammad; Jovannelha, Resa Dwi; Nababan, Eprin Erikson; Adyaksa, Getar Juang
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24994

Abstract

Hak privasi finansial atau rahasia bank (bank secrecy, financial privacy) dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan pihak lain, termasuk negara. Aturan rahasia bank dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah dalam menjaga kerahasiaan informasi keuangan mereka dan juga untuk kepentingan bank sendiri dalam mempertahankan kepercayaan dan kelangsungan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan penggunaan informasi tersebut, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika ada pelanggaran terhadap rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis kaidah-kaidah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal yang telah ditetapkan tidak memberikan ketentuan mengenai kemungkinan bagi bank untuk mengungkapkan simpanan nasabah meskipun dengan prosedur memohon izin kepada pimpinan Bank Indonesia, Oleh karena itu prosedur dan ketentuan pengungkapan rahasia bank, seperti sebagai kebutuhan perpajakan, sebagai urgensi Penyelesaian Piutang Bank, sebagai urgensi Peradilan Pidana dan Perdata ataupun urgensi kegiatan perbankan. Dengan kata lain terjaminnya kerahasiaan pada bank tidak bersifat mutlak melainkan bersifat nisbi.
PERBANDINGAN YURIDIS HAK VETO PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT Nababan, Eprin Erikson; Haryono, Dodi; Akmal, Zainul
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 5 Paragraph (1) explains that the President as one of theexecutives has the right to submit bills to the DPR as a legislative institution.Article 20 also regulates the formation of the bill. The joint agreement on thelegislative function in the Indonesian presidential system of government dividesauthority. The refusal made by one party opens the possibility of tension inrelations between the DPR and the President. Second, to find out the similaritiesand differences in presidential veto power on draft laws in Indonesia and theUnited States. Third, to find out the advantages and disadvantages of thepresident's veto power over draft laws in Indonesia and the United States.The research method in this thesis uses a type of normative juridicalresearch, which is research focused on examining the application of rules ornorms in positive law. The nature of this thesis research is descriptive researchthat describes systematically, the facts and characteristics of the object understudy precisely. The data sources used are primary, secondary and tertiary datasources, The data collection method used in this study is the first literature study,is a technique to obtain secondary data through documents related to theproblem, objectives and benefits of research, then after the data is collected thenanalyzed to draw conclusions.Based on the results of research, in Indonesia veto power is the right todeclare rejection of a draft law or to the material of a bill in the planning,drafting, and discussion stages. While in America the veto power is at the stage ofdetermination (approving) The explanation above has explained that in Indonesiathe constitution only gives "a kind of veto power" to the President, but has notgiven the veto power itself to the President directly.Keywords: Veto Rights, President, Draft Law.