Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank Elpha Darnia, Meriza; Haikal Muqsith*, Muhammad; Jovannelha, Resa Dwi; Nababan, Eprin Erikson; Adyaksa, Getar Juang
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24994

Hak privasi finansial atau rahasia bank (bank secrecy, financial privacy) dipandang sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan pihak lain, termasuk negara. Aturan rahasia bank dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah dalam menjaga kerahasiaan informasi keuangan mereka dan juga untuk kepentingan bank sendiri dalam mempertahankan kepercayaan dan kelangsungan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan penggunaan informasi tersebut, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika ada pelanggaran terhadap rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan analisis kaidah-kaidah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal yang telah ditetapkan tidak memberikan ketentuan mengenai kemungkinan bagi bank untuk mengungkapkan simpanan nasabah meskipun dengan prosedur memohon izin kepada pimpinan Bank Indonesia, Oleh karena itu prosedur dan ketentuan pengungkapan rahasia bank, seperti sebagai kebutuhan perpajakan, sebagai urgensi Penyelesaian Piutang Bank, sebagai urgensi Peradilan Pidana dan Perdata ataupun urgensi kegiatan perbankan. Dengan kata lain terjaminnya kerahasiaan pada bank tidak bersifat mutlak melainkan bersifat nisbi.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA YANG BERSESUAIAN DENGAN ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP Elpha Darnia, Meriza; Rabita Putri, Annisa; Fitra Salsabilla, Hiliya; Aron Setiawan, Juniver; Dirgantara, Satrya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5144-5150

Secara mendasar, kegiatan usaha pertambangan harus dijalankan tanpa menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Demikian juga, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan tambang harus dijaga agar tidak terganggu, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ekologi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana izin pengelolaan tambang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta aspek-aspek lingkungan hidup yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengonfirmasi kewajiban negara untuk mengurus sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang mencakup perlindungan lingkungan hidup. Tata cara pengelolaan lingkungan hidup wajib berfokus terhadap penjaminan kelestarian lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Asuransi Dalam Perdagangan Internasional Elpha Darnia, Meriza; Maimunajib, Maimunajib; Meidiani, Azzah; Mahfuzoh, Annisa; Waruwu, Ricky; Johansyah, Teuku; Sutomo, Aris
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Asuransi dalam perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam menjamin kelancaran transaksi serta perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia perdagangan lintas batas, transaksi melibatkan berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau penundaan barang. Hukum perdagangan internasional, khususnya melalui instrumen-instrumen seperti Incoterms yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, menentukan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam hal asuransi. Meskipun asuransi dalam perdagangan internasional sangat penting, pemahaman mengenai jenis-jenis asuransi, ketentuan kontrak, serta proses klaim menjadi esensial bagi para pelaku perdagangan untuk memaksimalkan perlindungan dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam mengenai asuransi dalam konteks hukum perdagangan internasional penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru Elpha Darnia, Meriza; Rahman, Andika; Trihantara, Agung; Azhara, Ardena Fitri; Sholeha, Imroatun; Tika, Tika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana hukum melindungi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perilaku konsumen di Kota Pekanbaru, dan (2) menentukan akibat hukum terhadap konsumen yang tidak menjalankan itikad baik, seperti tidak membayar barang yang sudah dipesan dalam sistem pre order (PO). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan sampel menggunakan non probability sampling dalam bentuk purposive sampling, di mana penelitian subjektif peneliti digunakan untuk memilih sampel. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian terwujud dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami dan, dalam beberapa kasus, sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap konsumen jika mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur pidana. Akibat hukum terhadap konsumen yang tidak bertindak dengan itikad baik dalam transaksi mencakup tiga hal: (1) konsumen akan menjadi bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha; (2) pelaku usaha berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami; dan (3) konsumen dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE, Bab 13 UUPK, atau ketentuan pidana dalam KUHP.

Penipuan L/C Fiktif Bank BNI 46 dalam Perspektif Tindakan Pidana Korupsi Elpha Darnia, Meriza; Purnama Tari, Dewita; Kurnia Sari, Tiara; Febi Anggraini, Yola; Rahma Aulia, Nola; Shilvia, Dinda; Khairani, Tarissa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bisnis internasional termasuk transaksi ekspor-impor dapat terlaksana dengan baik apabila hubungan pembayaran dilakukan dengan lancar dan aman bagi semua pihak. Cara pembayaran yang paling aman dalam bisnis ekspor-impor adalah melalui letter of credit (L/C) atau surat kredit. L/C merupakan surat jaminan antara penjual dan pembeli secara jarak jauh untuk menjamin keamanan transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran setelah barang dan dokumen telah dikirim ke importir atau prinsipal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dan menghasilkan devisa secara baik melalui ekspor. Dalam Permendag Nomor 94 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat 1, mewajibkan pembayaran ekspor melalui letter of credit yang diterima melalui bank devisa nasional. Pada tahun 2018, banyak transaksi ekspor batubara yang sudah dilakukan sebelum Keputusan Menteri ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 diterbitkan. Sebelumnya ada Maria Pauline Lumowa yang terjerat kasus L/C yang dikenal dengan nama L/C Fiktif BNI 46, kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 1,7 Triliun. Dalam kasus ini Maria terbukti melakukan dua dakwaan. Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada dua dakwaan yang salah satunya tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Maria dijatuhi vonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan hukuman penjara 4 (empat) bulan.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA YANG BERSESUAIAN DENGAN ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP Elpha Darnia, Meriza; Rabita Putri, Annisa; Fitra Salsabilla, Hiliya; Aron Setiawan, Juniver; Dirgantara, Satrya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5144-5150

Secara mendasar, kegiatan usaha pertambangan harus dijalankan tanpa menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Demikian juga, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan tambang harus dijaga agar tidak terganggu, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ekologi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana izin pengelolaan tambang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta aspek-aspek lingkungan hidup yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengonfirmasi kewajiban negara untuk mengurus sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang mencakup perlindungan lingkungan hidup. Tata cara pengelolaan lingkungan hidup wajib berfokus terhadap penjaminan kelestarian lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search