Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Soedirman Law Review
Eti Purwiyantiningsih
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kurator Atas Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/Pn.Niaga.Smg Giswa Arianto; Eti Purwiyantiningsih; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.35

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga Smg. perkara antara Kurator dari debitur PT. MSPI mengajukan gugatan actio pauliana terhadap PT. CIMB Niaga selaku kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Gugatan kurator ditujukan untuk membatalkan eksekusi tersebut dengan dalih eksekusi tersebut tidak sah. Terkait pelaksanaannya, antara kurator dengan kreditur separatis sering terjadi miskomunikasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan kurator dan kreditur separatis dalam kepailitan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Kepailitan, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan PT. CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang melaksanakan lelang eksekusi melalui KPKNL telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 UUJF, Pasal 21 UUHT, dan Pasal 55, 56, 59 UUK. Oleh karena itu, meskipun Kurator berwenang mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana, namun, terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis harus dikecualikan, karena undang-undang memberikan hak dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis. Kata Kunci : Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.
PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN Hasrat Fitmy; Eti Purwiyantiningsih; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.101

Abstract

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat mengenai asuransi juga ikut mengalami perkembangan. Pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia. Harta kekayaan yang sudah diasuransikan dapat dijual dan atau berpindah hak miliknya kepada orang baru. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam asuransi kebakaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan serta buku buku, dan berdasarkan documenter berupa Polis Standar Asuransi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Kebakaran, Peralihan Hak Milik
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Usman Razak Putra Achsan; Eti Purwiyantiningsih; Suyadi Suyadi
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.93

Abstract

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat semakin kompleks hubungan sosial manusia yang termasuk pula hubungan jual-beli. Teknologi yang semakin canggih melahirkan cara baru untuk manusia dalam melakukan perikatan, melalui kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik menimbulkan beberapa permasalahan, yang salah satunya merupakan pencantuman klausula eksonerasi yang tentunya merugikan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur, yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dengan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam penelitian ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 karena telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak elektroniknya dimana hal ini dilarang dalam ketentuan Pasal 18 UUPK.Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Kontrak Elektronik
Co-Authors Budiman Setyo Haryanto Giswa Arianto Hasrat Fitmy Suyadi, Suyadi Ulil Afwa Usman Razak Putra Achsan