Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum Soedirman Law Review
Suyadi, Suyadi
Universitas Jenderal Soedirman
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Agus Mardianto; Sukirman Sukirman; Suyadi Suyadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Khrisnoe Kartika; Maria Mu'ti Wulandari
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14196

Abstract

Perlindungan hukum mengenai HKI di Indonesia telah diwujudkan dalam berbagai Perundang-Undangan yang mendasarkan pada berbagai konvensi-konvensi internasional seperti Paris Convention For the Protection of Industrial Property yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 dan Trade Related Aspects on Intellectual Property Right (TRIPs) yang merupakan bagian dari World Trade Organization Agreement. Konvensi tersebut salah satunya membahas mengenai merek yang merupakan sebuah tanda untuk mengenali produk dan mengetahui kualitas barang. Perlindungan terhadap merek terkenal inilah yang membuat adanya instrumen hukum untuk membatalkan pendaftaran merek pihak lain dengan alasan keterkenalan merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baik untuk barang sejenis dan tidak sejenis. Pihak lain tersebut seringkali dianggap memiliki iktikad tidak baik jika mendaftarkan merek yang merupakan merek terkenal. Pada Undang-Undang yang berlaku secara positif saat ini, perlindungan mengenai merek terkenal telah dimasukkan kedalam pengaturan Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan IG sehingga dapat dijadikan sebagai dasar adanya perlindungan terhadap merek terkenal. Banyak permasalahan merek terjadi pada merek terkenal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau state approach, pendekatan kasus atau case approach, dan juga metode pendekatan analitis atau analytical approach. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembatalan merek merupakan sebuah upaya untuk membatalkan hak atas merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki “legal standing” yaitu pihak yang berkepentingan dan pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci:kajian yuridis, pembatalan merek, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
PENERAPAN ASAS FREIES ERMESSEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH ADMINISTRASI NEGARA BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sri Hartini; Budiyono Budiyono; Siti Kunarti; Tenang Haryanto; Suyadi Suyadi; Kartono Kartono
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16058

Abstract

Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Administrasi Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara  Merupakan  suatu kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Freies Ermessen merupakan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara. Keberadaanya  yang lain karena adanya suatu peningkatan akan  tuntutan pelayanan publik yang harus di berikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi pada warga memiliki keberagaman, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya  dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) UP3 TASIKMALAYA SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA KETENAGALISTRIKAN TERKAIT ADANYA LONJAKAN TAGIHAN LISTRIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm) Rizqi Jatnika; Suyadi Suyadi; Krisnhoe Kartika Wahyuningsih
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa ketenagalistrikan terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait adanya lonjakan tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Ketenagalistrikan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Usman Razak Putra Achsan; Eti Purwiyantiningsih; Suyadi Suyadi
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.93

Abstract

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat semakin kompleks hubungan sosial manusia yang termasuk pula hubungan jual-beli. Teknologi yang semakin canggih melahirkan cara baru untuk manusia dalam melakukan perikatan, melalui kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik menimbulkan beberapa permasalahan, yang salah satunya merupakan pencantuman klausula eksonerasi yang tentunya merugikan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur, yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dengan metode analisis normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik dalam penelitian ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 karena telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak elektroniknya dimana hal ini dilarang dalam ketentuan Pasal 18 UUPK.Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Kontrak Elektronik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PENGOBATAN BERBASIS SISTEM GODOG PANTI REHABILITASI NARKOBA NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lili Setiani; Suyadi Suyadi; Wiwik Yuni Hastuti
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.164

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan barang dan/atau jasa. Metode pengobatan terhadap ketergantungan narkoba menjadi tanggungjawab bersama untuk menghentikan ketergantungan bagi para pecandu narkotika. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang didapat melalui inventarisasi data-data tersebut dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah difasilitasi oleh penyedia jasa pengobatan rehabilitasi narkoba dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan mengenai pemenuhan hak-hak konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga telah berupaya melindungi hak-hak konsumen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci : Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Atas Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Bpsk/2020/PN Lht) Lia Azizah; Suyadi Suyadi; Wiwik Yuni Hastuti
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16071

Abstract

Konsumen berpeluang besar mengalami kerugian dalam jual beli sehingga harus ada jaminan hukum perlindungan konsumen. Jual beli rumah antara Pelaku Usaha dengan Konsumen berpotensi menimbulkan kerugian Konsumen akibat standar mutu pembangunan yang tidak dipenuhi Pelaku Usaha. Konsumen berhak mendapat ganti rugi jika kerugiannya akibat kesalahan Pelaku Usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Lahat Maju Jaya selaku Pelaku Usaha melanggar kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 huruf d dan f, Pasal 8 ayat (1), serta Pasal 25 ayat (1) UUPK, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK. Berdasarkan Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 UUPK, PT Lahat Maju Jaya wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen. Namun, Ira Agustriana selaku Konsumen belum mendapatkan haknya atas ganti rugi sebab Putusan BPSK Kota Lubuklinggau yang telah mengabulkan gugatan Konsumen dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, akibat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25 Tahun 2011.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENERBANGAN DALAM HAL ADANYA DISKRIMINASI OLEH MASKAPAI PENERBANGAN ETIHAD AIRWAYS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Sel) Raihan Fathurrahman; Suyadi Suyadi; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.182

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat mendukung tercapainya perlindungan hak bagi konsumen. Dalam kasus ini Dwi Aryani sebagai penumpang penyandang disabilitas merasa diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak-nya karena diturunkan dari pesawat tanpa alasan nya jelas padahal penyandang disabilitas juga merupakan konsumen yang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan materil maupun non-materil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai konsumen jasa penerbangan dalam hal adanya diskriminasi oleh maskapai penerbangan etihad airways berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa, Dwi Aryani sebagai Konsumen penyandang disabilitas mendapatkan Perlindungan Hukum dalam hal adanya diskriminasi oleh pihak maskapai penerbangan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Huruf (g), Pasal 7 Huruf (c), UUPK dan dan Pasal 5 huruf (v) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan pelaku usaha berkwajiban membayar ganti rugi materil dan immateril.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Penyandang disabilitas, Angkutan Penerbangan, Diskriminasi.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Suyadi Suyadi; Wiwik Yuni Hastuti; Sulistyandari Sulistyandari; Muksinun Muksinun; Sukirman Sukirman
Kosmik Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i3.13142

Abstract

AbstractThis research is entitled “Legal Protection of Consumers by Financing Companies Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The problem studied in this research is the legal protection for consumers by finance companies based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method in this study uses a normative juridical approach. The results of the study were analyzed using a qualitative normative analysis method. The study results show that consumers have their rights protected, especially in Article 4 letters g and h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study concludes that business actors based on the decision of the Consumer Dispute Settlement Body Assembly to carry out the obligations as stipulated in Article 7 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which determines the responsibilities of business actors. In this case, are Financing Companies must have good intentions in carrying out their business activities and implementing Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.Keywords:  Legal Protection, Consumer Protection, Financing Company           
Co-Authors Agus Mardianto Budiyono, Budiyono Eti Purwiyantiningsih Kartono Kartono Khrisnoe Kartika Krisnhoe Kartika Wahyuningsih Lia Azizah Lili Setiani M.I. Wiwik Yuni Hastuti Maria Mu’ti Wulandari Muksinun Muksinun Raihan Fathurrahman Rizqi Jatnika Siti Kunarti Sri Hartini Sukirman Sukirman Sukirman Sukirman Sulistyandari Sulistyandari Tenang Haryanto Ulil Afwa Usman Razak Putra Achsan Wiwik Yuni Hastuti Wiwik Yuni Hastuti Wiwik Yuni Hastuti