p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Soedirman Law Review
Gebi Emada Turnip
Fakultas hukum universitas jenderal soedirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI JABATAN KOSONG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI Enny Dwi Cahyani; Ahmad Bahir; Ariya Dewaka; Fadia Rahma Safitri; Gebi Emada Turnip
Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14202

Abstract

Indonesia adalah negara yang memegang teguh hukum-hukum positif sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut di muka pengadilan agar mendapatkan keadilan yang sah. Tak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri. Penelitian ini berkaitan dengan struktur  organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pengadilan Negeri secara umum terdapat jabatan-jabatan seperti ketua, wakil ketua, panitera dan juga sekretaris. Namun tak jarang posisi tersebut mengalami kekosongan yang mengganggu pelayanan publik. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Yaitu metode yang memberikan pedoman penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang telah ada. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai kekosongan jabatan. Karena kekosongan jabatan wakil ketua memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kekosongan tersebut menghambat siklus pekerjaan dan pelayanan kepada publik.Kata Kunci: Implikasi, Kekosongan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto) Gebi Emada Turnip
Soedirman Law Review Vol 6, No 4 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.4.16086

Abstract

Negara terbebani dengan biaya sosial terhadap terpidana pada perkara tindak pidana korupsi yang tidak kooperatif membuat denda yang ditetapkan dalam putusan pemidanaan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artikel ini merupakan penelitian sosiologis, data primer diperoleh dari wawancara kepada Jaksa Eksekutor dan data sekunder diperoleh dari penelusuran regulasi, berkas perkara, dan referensi. Temuan dalam artikel ini, prosedur eksekusi pidana denda membuka kesempatan bagi Terpidana untuk tidak membayar melalui subsider pidana kurungan, di Kejaksaan Negeri Purwokerto tercatat bahwa hanya 20% terpidana yang membayar denda pada perkara tindak pidana korupsi. Pidana denda dilaksanakan selama kurun waktu 7 hari, penagihan jaksa eksekutor kepada terpidana bersifat konfirmasi, bukan untuk memaksa terpidana membayar denda. Beberapa kendala dalam eksekusi pidana denda ini adalah belum tersedianya kewenangan bagi jaksa untuk menyita kekayaan terpidana dan rendahnya kesadaran terpidana untuk membayar denda. Artikel ini menyarankan agar ketentuan pelaksanaan pidana denda direvisi dengan cara menguatkan kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penagihan pidana denda dengan cara penyitaan, karena peningkatan keberhasilan penagihan juga dapat menambah potensi pendapatan negara melalui sektor bukan pajak.Kata Kunci: Eksekusi; Pidana Denda; Tindak Pidana Korupsi.