Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Sains Student Research
Zulfahri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT FIQH SIYASAH Fitri Rahma Yani; Muhammad Pryambudi; Sherly Syafira; Yesinta; Zulfahri
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 1 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v1i2.389

Abstract

Corruption is a serious problem facing the global community, including Indonesia, which has the potential to hinder development progress and social welfare. Therefore, efforts to eradicate corruption are essential. In this context, fiqh siyasah as a branch of Islamic jurisprudence that focuses on public law and governance provides a relevant and in-depth view of this issue. Fiqh siyasah rejects all forms of corruption, in line with the basic principles of Islam that emphasize justice and openness. In addition, fiqh siyasah emphasizes the importance of accountability and transparency in the government structure, including the use of public funds, the appointment of officials, and the implementation of policies and laws. This study aims to evaluate the anti-corruption strategies that are sourced from the principles of fiqh siyasah. The research method used is qualitative with a normative approach. The results of this study highlight that fiqh siyasah provides a number of comprehensive and sustainable strategies in combating corruption, including: increasing public awareness of the risks of corruption, enforcing the law firmly and fairly, strengthening transparency and accountability in governance, and creating a healthy economic environment. It is hoped that these strategies can be an effective solution in tackling corruption in Indonesia.
Analisis Larangan Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang) Zulfahri; Adlin Budhiawan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.876

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 dengan fokus pada dua larangan jabatan kepala desa yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, yaitu: (1) larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu; dan (2) larangan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara, dan kajian literatur. Analisis dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai keselarasan penerapan kedua larangan tersebut dengan prinsip amanah (al-amānah), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maslahah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua larangan jabatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Proses pemberhentian dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, dan Biro Hukum, dengan tahapan mulai dari musyawarah hingga penerbitan SK Bupati. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga integritas pemerintahan desa dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Temuan ini menegaskan adanya keterpaduan antara prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam dan mekanisme hukum positif di Indonesia, sehingga keputusan pemberhentian memiliki legitimasi normatif dan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek transparansi, perlindungan hak, dan konsistensi penerapan aturan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Co-Authors Adlin Budhiawan Fitri Rahma Yani Muhammad Pryambudi Sherly Syafira Yesinta